Beranda » Ada Apa dengan Politik Awal Kemerdekaan?

Ada Apa dengan Politik Awal Kemerdekaan?

Foto Dokumentasi Penulis

Kalian tau ga sih di dalam poitik negara tercinta kita ini sering mengalami beberapa pergantian sistem politiknya. Kenapa bisa begitu? Mari kita simak penjelasan saya dibawah ini.

Politik Pada Awal Kemerdekaan

Pada saat itu Indonesia baru merdeka dan saat itu pemerintahan Indonesia masih belum mengatur sistem pemerintahan secara sempurna. Para pendiri Indonesia masih terus mencari sistem pemerintahan untuk Indonesia. Poilitik diindonesia disebutkan Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 agustus 1945. Dan pada saat itu sistem pemerintahan adalah sistem presidensial. Kemudian Soekarno membentuk kabinet presidensial untuk memenuhi alat kelengkapan negara.

Sistem pemerintahan di era Soekarno-Hatta presidensial disebut karena rakyat Indonesia mempercayakan Indonesia kepada Soekarno-Hatta. Nah pemerintahan Indonesia mengeluarkan 3 maklumat
Pertama, Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, yang berisi ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif. Kedua, Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, yang berisi mengenai pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Ketiga, Maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945, yang berisi mengenai perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial ke sistem demokrasi parlementer.

Karena merintahan bersifat parlementer, Presiden Soekarno membentuk suatu kabinet lagi. Sayangnya kabinet presiden Soekarno tidak bertahan dengan lama dan tantangan bagi pemerintahan Indonesia masih banyak baik dari dalam maupun luar negeri. Diantaranya belanda pengin balik berkuasa lagi di Indonesia. Konflik antara Indonesia dan belanda menggemparkan dunia sejarah politik Indonesia dan ditengahi oleh PBB dengan diadakan Konferensi Meja Bundar alias KMB.

Masa RIS

Perjanjian KM pada saat itu dilakukan di Den Haag, pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949. Hasil dari KMB adalah kembalinya kedaulatan Indonesia seutuhnya setelah benlanda berusaha menguasai Indonesia. Indonesia juga memakai nama baru Republik Indonesia Serikat atau disebut RIS. Sistemnya pun ikut berubah juga. Sistem ini sebenernya akan memperlemah posisi Indonesia dan juga Indonesia pada saat itu tidak memiliki cara lain. Dan hanya satu cara yang bisa dilakukan pemerintahan Indonesia untuk mengusir belanda dari Indonesia.

RIS akhirnya tidak berlangsung lama dan hanya sanggup bertahan selama 1 tahun. Mereka mengusulkan agar pemerintah dikembalikan menjadi Republik lagi. Pada tanggal 15 Agustus 1950 akhirnya usulan mereka disetujui oleh presiden Soekarno. Dan Indonesia akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan menandatangani Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 atau disebut UUDS 1950 sebagai pengganti UUD RIS.

Masa Demokrasi Liberal dan Parlementer

Setelah RIS dibubarkan Indonesia menerapkan sistem parlementer Barat. Kemudian secara otomatis bentuk negara menjadi negara kesatuan yang berlandaskan UUDS 1950. Dengan berlakunya konstitusi ini, Indonesia akhirnya menjalankan suatu dewan Menteri yang dipimpin oleh perdana Menteri dan yang bertanggung jawab pada parlemen atau DPR.

Pada masa ini Indonesia menganut sistem multipartai. Ada banyak sekali partai politik dengan beragam ideologi dan tujuan politik. Saking banyaknya partai pada masa tersebut akhirnya menciptakan dampak buruk bagi demokrasi kita.
Kenapa begitu? Karena politik dan pemerintahan Indonesia pada waktu itu jadi tidak stabil seiring gonta ganti kabinet.
Selama 9 tahun Indonesia pada saat itu mengalami tujuh kali pergantian kabinet. UUDS 1950 dan sistem demokrasi liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang majemuk. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante dan berlakunya UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.

Masa Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kemudian menjadi penanda awal berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno memberikan 5 pokok demokrasi terpimpin diantaranya demokrasi terpimpin bukanlah dictator dan demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.

Namun pada saat itu Komunis Indonesia atau disebut PKI semakin berkembang melalui ajaran NASAKOM. Sampai akhirnya muncul peristiwa G30S PKI.
Setelah penumpasan komunis di Indonesia berhasil, masa pemerintahan Soekarno dengan demokrasi terpimpin pun berakhir, dan Indonesia yang menjadikan sistem pemerintahan berganti jadi Demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh Soeharto.

(***)

Bagikan Artikel Ini