Politik, dalam hakikatnya, adalah seni dan ilmu mengelola kekuasaan demi mencapai kepentingan bersama. Namun dalam sejarah umat manusia, politik telah mengalami transformasi luar biasa: dari sekadar relasi kekuasaan berbasis kekuatan otot, menjadi sistem kompleks yang diwarnai ideologi, struktur hukum, dan partisipasi warga negara. Perjalanan sejarah politik bukan sekadar cerita tentang raja dan rakyat, atau parlemen dan pemilu, tetapi juga refleksi atas dinamika nilai, identitas kolektif, dan struktur sosial-ekonomi yang membentuk peradaban.
Pada awalnya, dalam masyarakat tradisional, politik bersifat sakral dan tertutup. Kepemimpinan bersandar pada kekuasaan simbolik yang diturunkan melalui garis keturunan, dan legitimasi diperoleh dari mitos atau kepercayaan religius. Sistem monarki absolut yang mewarnai Eropa abad pertengahan, misalnya, mencerminkan relasi kuasa yang sangat terpusat dan hierarkis. Raja tidak sekadar pemimpin politik, tapi juga representasi kehendak ilahi.
Namun pencerahan (Enlightenment) di Eropa mengubah secara radikal lanskap politik dunia. Konsep kontrak sosial (social contract) yang diperkenalkan oleh filsuf seperti Hobbes, Locke, dan Rousseau, menantang narasi ketuhanan kekuasaan. Rakyat, bukan lagi sekadar objek kekuasaan, tetapi subjek utama dalam legitimasi pemerintahan. Dari sinilah ide tentang demokrasi modern mulai mengakar. Revolusi Prancis dan Amerika menjadi tonggak penting transisi kekuasaan dari elite aristokrat ke tangan warga negara.
Di dunia post-kolonial, politik mengambil dimensi baru. Negara-negara yang baru merdeka, seperti Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem politik yang stabil dan representatif. Warisan kolonial yang otoriter, lemahnya lembaga demokrasi, serta pluralitas sosial-budaya menjadi faktor pembentuk karakter politik yang khas: penuh negosiasi, kompromi, namun juga konflik kepentingan. Politik bukan lagi hanya instrumen kekuasaan, tapi juga arena perjuangan identitas, distribusi sumber daya, dan penciptaan keadilan sosial.
Dalam konteks kontemporer, sejarah perkembangan politik tidak bisa dilepaskan dari pengaruh teknologi digital dan globalisasi. Informasi bergerak melampaui batas negara, opini publik terbentuk lebih cepat, dan kontrol terhadap narasi politik menjadi lebih sulit. Politik kini tidak hanya dipertarungkan di parlemen atau mimbar umum, tapi juga dalam ruang virtual dan algoritma media sosial. Kita menyaksikan kebangkitan populisme, krisis kepercayaan terhadap institusi, hingga polarisasi yang semakin tajam dalam masyarakat.
Sejarah politik adalah sejarah perjuangan manusia untuk mengatur hidup bersama secara adil dan beradab. Ia bukan narasi linier menuju kesempurnaan, melainkan medan pertarungan ide, kepentingan, dan nilai yang terus bergulir. Oleh karena itu, memahami sejarah perkembangan politik bukan hanya penting untuk akademisi atau politisi, tetapi juga bagi setiap warga negara yang ingin berpartisipasi secara sadar dalam kehidupan publik.
Maka, pertanyaan kritis yang perlu terus diajukan adalah: bagaimana kita, sebagai bagian dari masyarakat politik hari ini, bisa belajar dari masa lalu untuk membentuk masa depan yang lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan? Sejarah telah memberi kita banyak pelajaran—tinggal bagaimana kita memaknainya dengan cerdas dan bertanggung jawab.
Penulis : Nur Antikah Akmaliyah, Angga Rosidin, S.I.P.,M.A.P, Zakaria Habib Al-Ra’zie, S.I.P., M.Sos
