SERANG – Penetapan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) memunculkan pertanyaan serius tentang proses di balik kebijakan tersebut.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang kini menghadapi desakan untuk membuka kronologi, menjelaskan pihak-pihak yang terlibat, serta mengungkap potensi manfaat dan risiko bagi masyarakat.
Pengamat politik dari Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemkab Pandeglang tidak saling melempar tanggung jawab. Dia mempertanyakan, bagaimana wilayah perairan di sekitar kawasan konservasi itu bisa masuk dalam peta WUP melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurut Adib, pemerintah pusat tidak mungkin menetapkan kebijakan strategis tersebut tanpa proses koordinasi dengan pemerintah daerah. Karena itu, Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang harus menjelaskan sejauh mana keterlibatan pemerintah daerah dalam proses penetapan WUP.
“Yang menarik adalah kronologisnya. Ini kan peraturan WUP-nya sudah berjalan dan tentunya keputusan menteri itu juga tidak serta-merta turun kalau tanpa koordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten. Itu jelas,” kata Adib kepada BantenNews.co.id, Selasa (17/11/2026).
Adib menilai, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan penjelasan bahwa WUP hanya menunjukkan potensi sumber daya mineral. Pemerintah daerah harus membuka proses pembahasan, dasar pertimbangan, serta konsekuensi kebijakan tersebut kepada masyarakat.
Apalagi, masyarakat Pandeglang berpotensi menghadapi dampak langsung jika rencana pemanfaatan sumber daya alam di perairan Ujung Kulon berlanjut. Nelayan, pelaku usaha pesisir, hingga masyarakat yang bergantung pada kelestarian ekosistem laut membutuhkan kepastian mengenai masa depan ruang hidup mereka.
Dia juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan masyarakat sekadar penonton ketika perusahaan mengelola kekayaan alam daerah. Terlebih, Pandeglang masih menghadapi persoalan kemiskinan, keterbatasan pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur.
“Yang paling penting adalah sosialisasi secara utuh oleh pemerintah Pandeglang. Masyarakat diberikan gambaran yang begitu luas agar paham kebaikan dan keburukannya. Harus detail hitung-hitungannya, rakyat bagaimana, apakah hanya menjadi penonton tanpa menikmati hasilnya,” ujarnya.
Bagi Adib, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka siapa yang berpotensi memperoleh keuntungan ekonomi, bagaimana kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta apa konsekuensi lingkungan dan sosial yang harus masyarakat tanggung.
Dia juga mengingatkan bahwa penetapan WUP tidak otomatis memberikan hak kepada perusahaan untuk langsung melakukan kegiatan pertambangan. Pelaku usaha tetap harus memenuhi persyaratan perizinan dan kesesuaian tata ruang, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
“Toh tetap saja ini baru Kepmen. Perizinannya belum keluar, tetap menunggu PKKPR yang keluar dari pemerintah daerah. Kuncinya di pemerintah daerah Pandeglang. Makanya hitung-hitungannya harus tepat, pemerintah daerah harus jeli dan hati-hati,” katanya.
Karena itu, Adib meminta Pemkab Pandeglang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan unsur swasta dalam pembahasan kebijakan tersebut. Dia tidak ingin pemerintah mengambil keputusan tanpa mendengar aspirasi warga yang akan menghadapi konsekuensinya.
Adib mengaku tidak serta-merta menolak atau menyetujui rencana pertambangan. Menurutnya, pemerintah harus mengukur manfaat ekonomi, dampak sosial, dan risiko ekologis sebelum menentukan sikap.
“Menolak juga tidak fair, menyetujui juga tidak fair selama kita tidak punya kemaslahatan bagi masyarakat. Pemda itu punya kekuasaan, punya SDM. Manfaatnya lebih baik menyetujui atau menolak, itu saja yang diperlukan masyarakat,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan pengelolaan sumber daya alam hanya menguntungkan korporasi, sementara masyarakat sekitar menanggung dampak kerusakan lingkungan.
“Jangan lagi tambang ini jadi seperti era kolonial. Tidak tahu kekuatan dari mana datang, dikeruk, masyarakat hanya menjadi penonton. Dengan begitu, sama saja memberikan investasi masalah yang akan meledak di kemudian hari,” tegasnya.
Adib secara khusus mendesak Bupati Pandeglang menjelaskan kepada publik siapa yang mengusulkan, membahas, dan mengawal masuknya perairan sekitar Ujung Kulon ke dalam peta WUP.
“Bupati harus menjelaskan kepada masyarakat Pandeglang, ada apa dengan WUP di perairan Taman Nasional Ujung Kulon. Itu biar clear polemiknya,” tukasnya.
Polemik WUP tersebut juga bersinggungan dengan rencana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah bersama Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi menyampaikan keberatan terhadap wacana translokasi tersebut.
Keduanya menilai Badak Jawa bukan sekadar satwa endemik yang hidup di Pandeglang, melainkan aset dan warisan alam Banten yang harus dijaga. Dimyati bahkan berencana memanggil pengelola TNUK untuk meminta penjelasan mengenai alasan dan urgensi pemindahan satwa langka tersebut.
Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Banten, Ari James Faraddy, membenarkan perairan sekitar Ujung Kulon masuk kategori WUP berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Namun, Ari menegaskan status WUP tidak otomatis membuka jalan bagi perusahaan untuk mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut.
“Jadi WUP itu adalah potensi. Karena di sana itu ada potensi, tapi kan belum ada gitu pertambangan yang beroperasi,” kata Ari.
Dia menjelaskan potensi sumber daya alam di perairan tersebut berupa minyak dan gas bumi. Namun, pemerintah belum memiliki kajian eksplorasi terperinci untuk memastikan besaran potensi tersebut.
“Potensinya kan hanya minyak dan gas. Dan itu juga belum ada yang sangat detail untuk melakukan eksplorasi di sana itu,” ujarnya.
Ari mengatakan, setiap kegiatan pertambangan harus memenuhi ketentuan tata ruang. Pemerintah kabupaten, kota, provinsi, hingga pusat memiliki kewenangan sesuai regulasi dalam menentukan kesesuaian pemanfaatan ruang.
“Enggak semudah itu untuk izin. Usaha pertambangan itu kan sangat sulit. Tergantung tata ruang wilayahnya, diperbolehkan enggak oleh kabupaten, oleh provinsi, atau pusat,” sampainya.
Keputusan Menteri ESDM tersebut berlaku sejak 12 Februari 2026. Dalam lampirannya, pemerintah membagi wilayah pertambangan ke sejumlah kategori, yakni WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Peta tersebut menggunakan arsiran krem untuk menandai WUP, sedangkan arsiran kuning menunjukkan WPR. Sementara itu, wilayah berwarna putih menandakan kawasan yang tidak memperbolehkan aktivitas pertambangan.
Ari menyebut, Kota Serang, Tangerang Raya, dan kawasan daratan TNUK masuk kategori putih karena memiliki ketentuan perlindungan ruang masing-masing.
“Ada juga yang putih. Kalau putih itu adalah tidak boleh ada pertambangan. Kayak di Kota Serang, dia sudah mendeklarasikan tidak ada pertambangan, makanya kita putihkan. Tangerang Raya, warnanya putih, kita putihkan. Wilayah Taman Nasional Ujung Kulon kita putihkan karena dia wilayah konservasi,” jelasnya.
Dia juga merujuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten. Regulasi tersebut menetapkan kawasan darat dan laut TNUK sebagai kawasan konservasi yang tidak memperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan.
Selain itu, kawasan TNUK telah menyandang status Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991.
Ari menegaskan, meskipun peta wilayah pertambangan mencatat potensi bahan galian, perusahaan tetap harus memenuhi persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebelum mengurus izin usaha pertambangan.
“Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan,” pungkasnya.
Penulis : Rasyid
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd
