KAB. SERANG – Sejumlah wilayah di Kabupaten Serang masih belum memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). Mereka terpaksa buang hajat di sawah atau kebun, terutama saat musim kemarau.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas mengaku, hal itu ia temukan saat turun ke sejumlah desa, termasuk di Kecamatan Kragilan.
Anas mengatakan, ia akan membawa persoalan itu ke dinas terkait untuk dibahas dan dikaji. Ia juga mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pembangunan MCK, karena kemampuan keuangan desa belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan warga.
“Di beberapa desa yang saya kunjungi, masih ada warga yang tidak punya MCK. Mereka buang hajat di sawah atau kebun. Ini akan saya bawa ke dinas terkait untuk dibahas, bahkan kalau bisa kita organisasikan anggarannya,” kata Anas, Sabtu (31/10/2026).
Sambil menunggu dukungan anggaran, Anas mendorong RT dan RW menggerakkan swadaya masyarakat. Ia juga menyatakan siap memberi bantuan terbatas untuk mendukung pembangunan MCK.
Selain masalah sanitasi, Anas juga menyoroti program rumah tidak layak huni (RTLH). Menurutnya, bantuan Rp25 juta per rumah belum cukup untuk membiayai pembangunan atau perbaikan rumah, terutama ketika harga material terus naik.
Akibatnya, sejumlah penerima bantuan harus patungan untuk menutup kekurangan biaya. Anas juga menemukan persoalan teknis, seperti kebutuhan material yang belum tercakup dan penerima bantuan yang masih harus menyiapkan biaya sendiri.
“Dengan kondisi harga material sekarang, Rp25 juta jauh dari cukup. Ada masyarakat yang akhirnya patungan untuk membangun rumahnya,” ujarnya.
Anas menilai, pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan program RTLH agar bantuan benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan.
Ia mencontohkan, rumah keluarga yang sudah ambruk saat hujan, serta rumah warisan yang dihuni banyak anggota keluarga dalam kondisi tidak layak.
Ia mengatakan, dirinya rutin turun ke desa setiap pekan untuk memeriksa persoalan warga. Dalam pelaksanaan program RTLH, ia juga ikut memvalidasi usulan dan mengecek pembangunan di lapangan agar bantuan tepat sasaran.
Sebelumnya, Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah Zakiyah mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang telah mengusulkan sekitar 1.500 unit RTLH untuk mendapat peningkatan kualitas.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Desa dan Pemerintaha Desa Tertinggal (Kemendes PDT) kemudian menambah sekitar 500 unit, sementara Pemprov Banten menambah sekitar 39 unit.
Menurut Zakiyah, perbaikan rumah menjadi salah satu cara pemerintah meningkatkan kualitas hidup sekaligus menekan kemiskinan.
“Jadi itu dalam rangka peningkatan kualitas hidup, dalam rangka juga pengentasan kemiskinan. Saya yakin jika semuanya berkolaborasi, insya Allah penurunan kemiskinan bisa segera kita optimalkan,” ujarnya.
Di sisi lain, penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Serang masih jauh dari tuntas. Dari total 1.131 hektare kawasan kumuh yang tersebar di 179 desa, pemerintah daerah baru menangani sekitar 25 hektare.
Data tersebut menunjukkan luas kawasan kumuh yang sudah tertangani baru sekitar 2,2 persen dari total kawasan yang tercatat. Artinya, sekitar 1.106 hektare masih membutuhkan penanganan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Serang, Okeu Oktaviani mengakui pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan besar untuk mengurangi kawasan kumuh. Keterbatasan pendanaan mendorong Pemkab Serang mencari dukungan dari pihak lain.
“Masih banyak kawasan kumuh yang harus kami tangani. Karena itu, kami perlu mencari sumber pendanaan lain,” kata Okeu.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah