SERANG – Persidangan perkara dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Serang mengungkap sederet permintaan uang untuk kepentingan pribadi mantan kepala kantor, Taufik Rokhman. Mulai dari biaya operasi mata Rp35 juta, sewa ruko Rp80 juta, hingga kegiatan munggahan dan buka puasa bersama.
Fakta tersebut terungkap melalui kesaksian mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Kota Serang, Federico Aditya Pasha, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Serang, Senin (16/11/2026).
Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Agus Hamzah, Federico mengaku beberapa kali menerima permintaan uang dari Taufik. Total permintaan yang ia ungkap mencapai Rp155 juta untuk lima keperluan berbeda.
Rinciannya, Rp80 juta untuk menalangi sewa ruko, Rp35 juta untuk operasi mata, Rp10 juta untuk acara munggahan, Rp15 juta untuk buka puasa bersama pesantren, serta Rp15 juta untuk pengawalan kunjungan kementerian.
“Terkait permintaan memang diminta yang pertama terkait menalangi sewa ruko. Terus yang kedua beliau meminta untuk mentransfer untuk keperluan operasi mata beliau. Terus kemudian terkait dengan acara kondangan. Selanjutnya acara buka bersama dengan pesantren,” ujar Federico saat memberikan kesaksian.
Untuk permintaan biaya operasi mata, Federico mengaku Taufik menghubunginya melalui telepon saat dirinya masih dalam perjalanan menuju kantor. Karena belum tiba, Federico meminta Koordinator Substansi (Korsub) bernama Gilang menalangi uang tersebut.
Federico kemudian mengganti uang talangan itu menggunakan dana pribadinya. Namun, dari total Rp35 juta, Taufik baru mengembalikan Rp10 juta.
“Beliau berusaha nelpon saya, cuma waktu itu pas saya sudah angkat, saya waktu itu masih perjalanan ke kantor, beliau tidak ada di kantor, menghubungi saya via telepon agar minta tolong untuk ditransfer Rp35 juta untuk keperluan operasi mata beliau, cuma sudah dikembalikan sebagian,” tuturnya.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang kemudian mengonfrontasi kesaksian Federico dengan percakapan WhatsApp dari telepon genggamnya yang penyidik sita.
Dalam percakapan tersebut, Taufik menulis, “Saya sudah ada 30 ditambah 5, kurang 35.”
Pesan itu berkaitan dengan kebutuhan operasi mata yang mencapai Rp70 juta.
Jaksa juga mempertanyakan sumber uang Federico untuk memenuhi permintaan tersebut. Pasalnya, gaji bulanan Federico sekitar Rp10 juta dan ia mengaku tidak memiliki usaha aktif.
Federico berdalih menggunakan sisa honor kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lebak pada 2025. Penyidik juga menemukan sisa uang kegiatan tersebut sebesar Rp41 juta di meja kerjanya.
Persidangan juga mengungkap dugaan pemotongan biaya pengukuran sebesar 30 persen di Seksi Survei dan Pemetaan yang Federico pimpin.
Federico mengakui pemotongan tersebut. Menurut dia, uang itu digunakan untuk membiayai lima staf sukarelawan yang tidak masuk dalam anggaran DIPA.
“Tidak ada patokan pemotongannya, Bu, tapi kalau yang sudah konsensus yang sudah saya tahu sekitar 30 persen,” ucapnya.
Sementara itu, mantan Kepala Kantah BPN Kota Serang periode 2022-2024, Trias Wiriahadi, mengaku tidak mengetahui praktik pengumpulan uang taktis di lingkungan kantor.
Trias menjelaskan, saat awal perpindahan kantor, para kepala seksi patungan untuk membiayai kebutuhan operasional dan sewa ruko karena anggaran DIPA belum tersedia.
“Kita pakai patungan pribadi, Bu. Karena waktu itu DIPA-nya belum ada. Yang jelas waktu itu sewa ruko,” kata Trias menjawab pertanyaan jaksa.
Meski mengaku tidak mengetahui sumber dana operasional lainnya, Trias membenarkan dirinya pernah menerima fasilitas mobil Toyota Innova sewaan dan satu unit telepon genggam merek Vivo.
Ia menyebut bawahannya, Gunawan Wibisana dan Ade Kusnandar, berinisiatif menyediakan fasilitas tersebut.
“Saya tidak pernah meminta. Iya, karena pada saat itu saya dijemput ke rumah waktu pertama kali saya mulai bekerja di Kantor Pertanahan Kota Serang,” ungkapnya.
Kesaksian lain datang dari petugas penerima tamu BPN Kota Serang, Johansyah. Ia mengungkap praktik pemberian uang yang dikenal dengan istilah uang taktis di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Johansyah mengaku, mengenal istilah tersebut dari percakapan dengan staf notaris. Menurut keterangannya, pemohon layanan biasanya diarahkan ke ruang konsultasi di lantai bawah untuk menemui staf bernama Nida dan Dini.
Johansyah juga mengaku kerap menerima bonus dari kedua staf tersebut.
“Awalnya saya kan tidak tahu terkait uang taktis ini. Seiring berjalannya waktu saya ngobrol-ngobrol dengan staf notaris itu ada menyebutkan kayak ‘uang taktis’, yang biasa diberikan sama Bu Nida atau Bu Dini,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kepala Seksi Sengketa BPN Kota Serang yang juga menjadi terdakwa, Fathurrahman, membantah tudingan terkait temuan uang tunai Rp156 juta di meja kerjanya saat penggeledahan.
Ia juga memberikan penjelasan mengenai mobil pribadinya yang jaksa sita saat menangkap terdakwa Ahmad Munardi.
Fathurrahman mengklaim uang Rp156 juta tersebut berasal dari dua sumber. Sebanyak Rp106 juta merupakan pembayaran utang, sedangkan Rp50 juta lainnya merupakan fee transaksi jual beli tanah.
“Sebanyak Rp156 juta itu terbagi atas dua klarifikasi. Yang pertama uang pembayaran utang, kalau tidak salah sebanyak Rp106 juta. Dan yang keduanya itu Rp50 juta adalah uang fee, uang fee jual beli tanah,” klaimnya.
Majelis hakim kemudian menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Kamis mendatang.
Dalam perkara ini, jaksa mendakwa enam pejabat dan mantan pejabat Kantah BPN Kota Serang, yakni, Taufik Rokhman, mantan Kepala Kantah periode 2024-2026. Pit Gunawan, mantan Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) periode 2022-2023.
Ahmad Munardi alias Ase, mantan Kasi PHP periode 2024-2025, Deni Marzuki, mantan Kasi PHP periode 2025-2026. Ade Kusnandar, mantan Koordinator Substansi Pemetaan periode 2021-2025 dan Gunawan Wibisana, mantan Kasi Survei dan Pemetaan periode 2021-2025.
Penulis : Rasyid
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd
