SERANG – Ketua Komisi IV DPRD Banten, Muhammad Nizar, meminta pemerintah menyinkronkan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten dan aturan tata ruang laut.
Ia mengingatkan, penetapan wilayah tambang di sekitar kawasan konservasi tidak boleh mengabaikan risiko ekologis terhadap habitat Badak Jawa.
Nizar menilai, pemerintah tidak cukup hanya mengacu pada batas administratif taman nasional untuk menentukan dampak aktivitas pertambangan.
Keterhubungan ekosistem laut dan darat di sekitar TNUK harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah membuka peluang pemanfaatan sumber daya alam.
“Persoalan WUP di sekitar perairan Ujung Kulon ini memang harus menjadi perhatian serius. Benar bahwa wilayah yang ditetapkan sebagai WUP berada di luar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Namun, kita tidak boleh melihat persoalan ini semata-mata dari batas administratif atau peta wilayah. Kita harus melihat potensi dampak ekologisnya secara menyeluruh, karena ekosistem tidak mengenal batas administrasi,” kata Nizar kepada BantenNews.co.id, Kamis (19/11/2026).
Ia menegaskan, posisi WUP di luar batas taman nasional tidak otomatis menjamin aktivitas pertambangan bebas dari dampak terhadap kawasan konservasi. Pemerintah harus mengkaji keterkaitan ekologis wilayah sekitar sebelum mengambil keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam.
Menurut Nizar, TNUK memiliki posisi strategis dalam upaya melindungi Badak Jawa yang kini bertahan di kawasan tersebut. Karena itu, kebijakan pertambangan di wilayah sekitarnya harus mempertimbangkan risiko terhadap kelestarian ekosistem.
“TNUK merupakan kawasan konservasi strategis, terlebih menjadi habitat terakhir badak Jawa yang harus kita lindungi bersama. Jangan sampai kebijakan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah sekitarnya justru menimbulkan ancaman terhadap kelestarian ekosistem tersebut,” ujarnya.
Nizar juga mendorong pemerintah mengevaluasi keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menetapkan perairan sekitar TNUK sebagai WUP.
Jika kajian lingkungan menunjukkan potensi ancaman serius terhadap kawasan konservasi, ia meminta pemerintah meninjau ulang penetapan tersebut, termasuk mempertimbangkan pembatalannya.
DPRD Banten, lanjut Nizar, perlu mengawal persoalan ini dengan melibatkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terutama untuk memastikan kebijakan pertambangan tidak berbenturan dengan prinsip perlindungan kawasan konservasi.
“Sinkronisasi dengan (Perda) RTRW Provinsi Banten dan pengaturan tata ruang laut juga penting dilakukan agar kebijakan pertambangan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan kawasan konservasi,” katanya.
Untuk mengevaluasi keputusan Menteri ESDM, Nizar juga mendorong keterlibatan Komisi XII DPR RI agar pengawasan kebijakan tersebut berjalan lintas sektor.
“Untuk evaluasi Kepmen ESDM, tentu perlu melibatkan Komisi XII DPR RI agar pengawasan dan dorongan politiknya berjalan secara lintas sektor,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan penetapan sebagian perairan sekitar TNUK sebagai WUP berawal dari usulan Pemerintah Provinsi Banten. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyebut proses pengusulan wilayah pertambangan tersebut sudah berlangsung sejak 2013.
Dalam penjelasannya melalui video di akun Instagram resmi Kementerian ESDM @kesdm, Dwi mengatakan usulan tersebut sempat masuk dalam proses penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 K/30/MEM/2014, tetapi wilayah yang diusulkan Pemprov Banten saat itu belum masuk penetapan.
Pemprov Banten kembali mengajukan usulan pada 2014 melalui Kepala Dinas ESDM Banten. Usulan tersebut kemudian masuk dalam penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali melalui Kepmen ESDM Nomor 3672 K/30/MEM/2017.
“Sehingga wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP yang tertuang kemudian dalam Kepmen Nomor 3672 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali,” kata Dwi, dikutip BantenNews.co.id, Rabu (18/11/2026).
Kementerian ESDM kemudian memperkuat penetapan itu melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022. Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, menurut Dwi, mengulang penetapan sebelumnya sekaligus memperbarui sebagian wilayah berdasarkan keputusan 2022 dan usulan Pemprov Banten.
Dwi menegaskan, pemerintah tidak menetapkan kawasan TNUK sebagai WUP. Penetapan hanya mencakup sebagian perairan di sekitar taman nasional yang, berdasarkan data geologi, memiliki potensi mineral.
“Dan wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut TNUK bukan kawasan TNUK,” ujarnya.
Ia menegaskan, penetapan WUP tidak otomatis memberikan izin atau persetujuan bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan pertambangan. Setiap penerbitan IUP harus memenuhi ketentuan perundang-undangan, kesesuaian tata ruang, zonasi wilayah pesisir dan laut, serta persetujuan lingkungan.
Kementerian ESDM mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Dwi juga memastikan hingga saat ini kementerian belum menerbitkan izin pertambangan di TNUK maupun perairan sekitarnya.
“Dan sekali lagi Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan TNUK tidak ditetapkan sebagai WUP dan hingga saat ini tidak ada satupun izin tambang apapun yang dikeluarkan baik itu di wilayah perairan sekitar TNUK ataupun di TNUK itu sendiri,” katanya.
Gubernur Banten, Andra Soni, sebelumnya menjelaskan, proses pengusulan wilayah pertambangan berjalan secara berjenjang mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
“Kan usulannya berjenjang (dari) kabupaten, provinsi lalu ini (Kementerian ESDM),” kata Andra kepada wartawan di Hotel Le Dian, Kota Serang, Selasa (17/11/2026).
Namun, Andra tidak merinci komunikasi antara Pemprov Banten dan Kementerian ESDM dalam penetapan WUP di perairan sekitar TNUK. Ia menyarankan wartawan mengonfirmasi proses tersebut kepada Kementerian ESDM.
“Dari ESDM, ke ESDM (tanya) lebih pasnya,” katanya.
Andra juga menegaskan, pemerintah tidak bisa langsung mengeksplorasi seluruh wilayah yang masuk dalam peta wilayah pertambangan.
“Jadi kita harus memastikan di mana saja wilayah kita harus memastikan bahwa tidak semua tempat yang sudah termasuk wilayah pertambangan itu bisa dieksplorasi, ya. Saya pastikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Banten Ari James Faraddy sebelumnya menjelaskan, wilayah yang masuk arsiran warna krem dalam peta keputusan menteri memang berstatus WUP. Namun, penetapan tersebut hanya menunjukkan potensi sumber daya mineral, bukan izin untuk langsung melakukan eksplorasi atau eksploitasi.
“Jadi WUP itu adalah potensi (pertambangan). Karena di sana itu ada potensi tapi kan belum ada gitu (pertambangan yang beroperasi),” kata Ari kepada BantenNews.co.id, Selasa (17/11/2026).
Ari menyebut potensi sumber daya di perairan sekitar Ujung Kulon berupa minyak dan gas bumi. Namun, pemerintah belum melakukan kajian eksplorasi terperinci untuk memastikan potensi tersebut.
“Potensinya kan hanya hanya minyak dan gas. Dan itu juga belum belum ada yang sangat detail untuk melakukan eksplorasi di sana itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perusahaan tidak bisa begitu saja menjalankan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Pelaku usaha harus memenuhi ketentuan tata ruang dan memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sesuai kewenangan pemerintah kabupaten, kota, provinsi maupun pusat.
Ari juga menjelaskan peta wilayah pertambangan memuat sejumlah kategori, yakni WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditandai arsiran kuning, serta Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Sementara wilayah berwarna putih menunjukkan area yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan.
Ia menyebut, Kota Serang, Tangerang Raya dan kawasan daratan TNUK masuk wilayah yang tidak diperbolehkan untuk pertambangan.
“Ada juga yang putih. Kalau putih itu adalah tidak boleh ada pertambangan. Kayak di Kota Serang, dia sudah mendeklarasikan tidak ada pertambangan, makanya kita putihkan. Tangerang Raya, warnanya putih, kita putihkan. (Kawasan darat) Wilayah Taman Nasional Ujung Kulon, kita putihkan karena dia wilayah konservasi,” jelasnya.
Ari menambahkan, TNUK merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991. Pemerintah melindungi kawasan tersebut melalui ketentuan konservasi sehingga tidak memperbolehkan aktivitas pertambangan di dalamnya.
Ia merujuk Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten yang menetapkan wilayah darat dan laut kawasan TNUK sebagai kawasan konservasi.
“Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan,” katanya.
BantenNews.co.id telah menghubungi Kepala Dinas ESDM Banten Ari James Faraddy pada Rabu (18/11/2026) untuk meminta tanggapan lebih lanjut mengenai penjelasan Kementerian ESDM. Namun, hingga berita ini ditulis, ia belum merespons.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd
