Oleh: Elis Fitriani, M.Pd (Pendidik dan Pemerhati Kebijakan Publik)
Jaminan kesejahteraan merupakan dambaan setiap individu baik sebagai pekerja maupun non pekerja. Untuk mencapai kesejahteraan tentu tidaklah mudah, selain melawan kemalasan pada diri sendiri ada ribuan saingan yang siap menduduki kursi kesejahteraan. Lapangan pekerjaan semakin sempit sedangkan pencari kerja terus bertambah.
Menjadi abdi negara menjadi pilihan utama bagi mayoritas masyarakat Indonesia karena dianggap sebagai salah satu profesi yang memberikan jaminan kesejahteraan, maka tidak heran jika setiap dibuka penerimaan calon PNS antusiasme masyarakat sangat tinggi, tidak peduli berapa ribu saingan yang akan dihadapi.
PNS digantikan oleh robot
Badan Kepegawaian Negara (BKN) berencana untuk lebih banyak memanfaatkan kemajuan teknologi, artinya jumlah PNS akan semakin berkurang setiap tahunnya karena tugas-tugas manusia akan digantikan oleh robot artificial intelligence (AI) seperti yang diungkapkan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kesejahteraan dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama: “jadi (PNS digantikan robot), kedepannya pemerintah akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Jumlah PNS tidak akan gemuk dan akan dikurangi secara bertahap.”
Apa dampaknya jika PNS digantikan oleh robot?
Saat kebijakan dibuat hanya untuk mengikuti perkembangan zaman tanpa melihat apa yang dibutuhkan rakyat maka dampaknya akan merugikan. Alih-alih mengikuti perkembangan zaman namun kesejahteraan rakyat tidak diutamakan. Kebijakan yang tepat bukan ketika setara dengan perkembangan negara maju namun situasi dan kondisi untuk menunjang tercapainya tujuan negera dalam memberikan kesejahteraan rakyat.
Adapun dampak utama yang akan timbul adalah menambah angka pengangguran, posisi yang digantikan oleh robot secara otomatis yang digantikan akan kehilangan pekerjaannya, mencari pekerjaan pun semakin sulit karena bertambahnya angka pengangguran, ribuan bahkan jutaan pelamar pekerjaan semakin kecil kesempatannya untuk diterima menjadi karyawan/pegawai.
Jika jumlah PNS terus dikurangi maka kesempatan untuk menjadi PNS semakin kecil, semakin kecil kesempatan maka akan semakin sulit untuk berprofesi sebagai abdi negara yang mungkin merupakan impian besar bagi mayoritas penduduk Indonesia.
Sulitnya mencari pekerjaan membuat sebagian masyarakat memilih profesi apapun meskipun tidak sesuai dengan impian dan pendidikannya, misalnya berpendidikan sampai jenjang S1 tapi memilih profesi sebagai driver ojol, padahal ketika menempuh pendidikan S1 tidak pernah bercita-cita atau terpikirkan untuk menjadi driver ojol.
Mengganti tenaga manusia dengan robot memang terlihat modern karena mengikuti tren global namun dampaknya sangat merugikan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah, modernisasi tidaklah berarti jika kewajiban negara untuk mensejahterakan warganya tidak terealisasi. Kesejahteraan jauh lebih dibutuhkan dibandingkan dengan kemajuan yang merugikan rakyat.
Bukan hanya disediakan ruang teori bernama instansi pendidikan, namun rakyat butuh ruang realisasi berupa lapangan pekerjaan yang tepat sesuai apa yang dipelajari di ruang teori, menuai manfaat dan memperoleh hasil jerih payah pendidikan.
Begitupula masyarakat yang tergolong rendah dalam pendidikan, harus mendapat perhatian khusus dari penanggungjawab kesejahteraan yakni negara untuk bisa hidup kayak di tengah sulitnya ekonomi.
Kemajuan negara seharusnya mengukur ketercapaian tujuan negara dalam mensejahterakan rakyat seperti yang Islam contohkan dalam mengatur negara, aturan Islam terbukti memberikan kesejahteraan, ketenangan dan stabilitas dalam segala bidang, bukti nyata ini telah tertulis pada masa peradaban Islam.