Author: Muhamad Tarmizi Taher
Korupsi di Kementerian ATR/BPN: Ujian Integritas dan Akuntabilitas Birokrasi
Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor kembali menunjukkan bahwa sektor pertanahan masih rentan terhadap praktik suap dan korupsi. Sebanyak delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Kantor Pertanahan, petinggi perusahaan swasta, hingga pihak perantara. Sementara itu, uang yang disita mencapai Rp106,3 miliar. Angka tersebut menunjukkan bahwa perkara ini bukan persoalan kecil dan patut mendapat perhatian serius dari masyarakat. Kasus ini perlu dibaca lebih jauh, bukan sekadar sebagai berita penegakan hukum. Peristiwa tersebut mencerminkan masih rapuhnya tata kelola pelayanan dan perizinan di sektor pertanahan. Ketika pengurusan HGB diduga dapat diperjualbelikan melalui praktik suap, masyarakat kecil berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan. Warga yang mengurus sertifikat tanah harus menghadapi birokrasi berbelit dan proses yang terkadang memakan waktu berbulan-bulan. Sebaliknya, muncul dugaan bahwa korporasi besar yang memiliki kemampuan finansial dapat memperoleh kemudahan melalui pemberian uang pelicin. Jika kondisi seperti ini benar terjadi, ketimpangan dalam memperoleh pelayanan publik telah berlangsung sejak dari meja birokrasi. Hukum dan pelayanan seharusnya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga negara, tanpa membedakan kekuatan ekonomi maupun kedekatan dengan kekuasaan. Hal lain yang menjadi perhatian publik adalah dugaan KPK mengenai keterkaitan sejumlah tersangka dengan lingkaran kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Dalam hal ini, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. KPK juga berkewajiban membuktikan seluruh dugaan tersebut melalui proses hukum yang transparan dan objektif. Meski demikian, masyarakat berhak menuntut keterbukaan mengenai sejauh mana jaringan perkara ini melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dan kedudukan dalam pemerintahan. Publik juga menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk mengusut perkara ini secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Penggeledahan yang dilakukan di sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Bogor, Mojokerto di Jawa Timur, hingga Bandung Barat, semakin memperlihatkan pentingnya pengusutan secara komprehensif. Penanganan perkara ini tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang berada di lapisan pelaksana. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi harapan publik dalam penanganan kasus ini. Pertama, KPK harus konsisten mengusut perkara hingga tuntas. Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pelaksana di lapangan, tetapi juga harus menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual maupun pihak lain yang memiliki peran dalam perkara tersebut. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum. Kedua, Kementerian ATR/BPN harus segera melakukan pembenahan sistem pelayanan pertanahan. Digitalisasi pelayanan perlu diperkuat dengan mekanisme yang transparan, akuntabel, dan dapat dipantau masyarakat. Dengan demikian, ruang interaksi yang berpotensi menimbulkan praktik transaksional dapat diminimalkan. Reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan menghadirkan layanan digital, tetapi juga harus disertai pengawasan dan evaluasi yang ketat. Ketiga, dunia usaha harus membangun budaya bisnis yang berintegritas. Praktik suap tidak boleh dianggap sebagai biaya operasional atau jalan pintas untuk mempercepat investasi. Sebab, praktik tersebut justru merusak persaingan usaha yang sehat, menciptakan ketidakpastian hukum, dan melemahkan kepercayaan terhadap iklim investasi di Indonesia. Sebagai mahasiswa, kami mendukung langkah KPK dalam mengusut kasus ini secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu. Namun, setiap pihak yang disebut dalam proses penyidikan tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada akhirnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penangkapan dan penghukuman terhadap para pelaku. Upaya tersebut harus diikuti dengan pembenahan sistem birokrasi, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintahan yang bersih bukan semata-mata tanggung jawab KPK, melainkan tanggung jawab seluruh unsur penyelenggara negara. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui integritas, transparansi, tanggung jawab, dan pelayanan publik yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Oleh: Muhamad Tarmizi Taher Kelompok 1 Mahasiswa Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang Kampus Serang
“Relokasi SMPN 4 Kota Serang Kebijakan Baru atau Tantangan Baru?”
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan, gagasan pemindahan SMPN 4 Kota Serang merupakan bagian dari rencana besar Pemkot Serang untuk mewujudkan program Kota Serang Cerdas melalui pembangunan sekolah unggulan yang dapat menjadi percontohan peningkatan mutu pendidikan. “Pak Wali Kota memiliki gagasan besar tentang Kota Serang yang cerdas, yang masuk dalam 13 program strategis. Salah satunya Kota Serang Cerdas itu harus dibarengi dengan pembangunan sekolah-sekolah yang menuju ke arah Kota Serang Cerdas,” ujar Ahmad Nuri, Kamis (17/9/2026). Wacana pemindahan (relokasi) SMPN 4 Kota Serang dari Jalan Juhdi ke kawasan Ciracas kembali membuka kotak pandora tentang bagaimana sebuah kebijakan publik dirumuskan di negeri ini. Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) berargumen bahwa relokasi ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan “Kota Serang Cerdas” melalui pembangunan sekolah unggulan percontohan. Alasan yang dikedepankan pun klasik: kapasitas kelas yang padat (mencapai 45 siswa per kelas) serta kebutuhan lahan yang lebih luas di Ciracas untuk fasilitas laboratorium dan sarana olahraga. Namun, jika dibedah secara kritis menggunakan pisau analisis sosiologi perkotaan dan kebijakan publik, kebijakan ini menyisakan banyak anomali. Apakah relokasi ini murni instrumen peningkatan mutu pendidikan, atau jangan-jangan sekadar spatial engineering (rekayasa spasial) untuk menutupi karut-marut tata kota—termasuk rencana alih fungsi lahan lama untuk kantong parkir Kawasan Pusat Perdagangan Royal? Reduksi Pendidikan : Ketika Ruang Belajar Kalah oleh Kapital Penataan Kota Sebagai mahasiswa yang belajar melihat realitas sosial secara struktural, kita tidak bisa melihat relokasi ini hanya sebagai perpindahan fisik bangunan sekolah dari titik A ke titik B. Ada dimensi sosiologis yang terabaikan. Selama ini, lokasi lama SMPN 4 di Jalan Juhdi telah membentuk ekosistem sosial, kultural, dan ekonomi tersendiri bagi siswa, orang tua, dan warga sekitar. Ketika pemerintah berencana merelokasi sekolah ini sementara lahan lamanya diisukan untuk mendukung kebutuhan parkir kawasan Royal, di sini lah letak kontradiksinya. Pendidikan publik sedang dikorbankan demi melayani kepentingan kapital dan komersialisasi ruang kota. Penataan kawasan perdagangan memang penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi menukar ruang hidup institusi pendidikan dengan lahan parkir adalah bentuk misplacement prioritas pembangunan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang peradaban, bukan variabel sekunder yang bisa digeser semena-mena demi kemacetan pusat perbelanjaan. Menakar “Sekolah Unggulan” Gagasan membangun sekolah unggulan di Ciracas terdengar manis di atas kertas. Namun, pemerintah sering terjebak pada fetisisme infrastruktur mengira bahwa lahan luas dan gedung megah secara otomatis melahirkan mutu pendidikan yang baik. Padahal, esensi mutu pendidikan terletak pada proses fungsi, pemerataan akses, dan kualitas interaksi sosial di dalamnya, bukan sekadar estetika beton. Ancaman Sistem Zonasi: Relokasi ini berpotensi merusak keadilan sistem zonasi yang selama ini dirancang mendekatkan siswa dengan sekolahnya. Jika dipindah ke Ciracas, bagaimana nasib anak-anak yang selama ini tinggal di sekitar Jalan Juhdi? Apakah mereka harus menanggung beban jarak dan biaya transportasi yang membengkak? Krisis Akses dan Keselamatan: Pemerintah harus transparan mengenai analisis dampak lalu lintas (AMDAL) dan kesiapan infrastruktur transportasi umum menuju Ciracas. Jangan sampai pemindahan ini justru memicu titik kemacetan baru dan mengancam keselamatan siswa di jalan raya. Defisit Partisipasi Publik: Polemik penolakan dari komite penyelamat, alumni, dan orang tua murid membuktikan bahwa kebijakan ini lahir dengan pendekatan top-down (dari atas ke bawah) yang minim partisipasi. Pemerintah kerap mengabaikan suara grassroots (masyarakat bawah) dan baru merespons ketika protes berujung pada pemanggilan di DPRD. Kebijakan Publik Berbasis Bukti, Bukan Asumsi Kasus SMPN 4 Kota Serang harus menjadi studi kasus nyata bagi mahasiswa administrasi publik dan ilmu sosial tentang bagaimana sebuah kebijakan publik rentan kehilangan arah jika tidak didasarkan pada data empiris yang matang. Transparansi kajian akademik, uji publik, kalkulasi ekonomi bagi orang tua, serta proyeksi jangka panjang adalah harga mati yang harus dipenuhi pemerintah. Pemerintah Kota Serang harus membuktikan bahwa kajian relokasi ini benar-benar matang secara sosiologis dan ekonomis, bukan sekadar ambisi estetika tata kota yang mengorbankan hak-hak dasar anak didik. Jika tidak, relokasi ini bukan lagi “tantangan baru”, melainkan sebuah kegagalan terstruktur yang diwariskan kepada generasi masa depan.
