Oleh : Fauzi Sanusi
Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Perubahan APBD Kota Cilegon 2026 membawa satu pesan yang cukup terang: ruang fiskal tidak bertambah banyak, tetapi kebutuhan belanja membesar. Karena itu, membaca APBD Perubahan tidak cukup hanya dengan melihat berapa besar anggaran naik atau turun. Yang lebih penting adalah memeriksa hubungan antara asumsi ekonomi, kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan, arah belanja, prognosis sampai akhir tahun, dan target pembangunan yang dijanjikan.

Tulisan ini merupakan hasil diskusi dengan dengan Pansus Anggaran DPRD Kota Cilegon yang dihadiri juga oleh ketua dan dua orang wakil ketua.

Analisis dimulai dari sisi ekonomi makro. Koreksi paling penting terdapat pada target pertumbuhan ekonomi (LPE). Tahun 2025, LPE tercatat 5,78 persen, sementara dalam rancangan perubahan tahun ini diturunkan menjadi 5,30 persen walaupun RKPD dan RPJMD memasang target sebesar 6,08 persen. Koreksi ini relatif realistis mengingat  tekanan ekonomi global yang cukup berpengaruh. Ekonomi Cilegon memang ditopang basis industri yang besar dan skala global, tetapi pertumbuhannya tidak otomatis berdampak pada kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan dengan kecepatan yang sama.

Beberapa indikator sosial juga menunjukkan penyesuaian. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan 79,97. Kemiskinan ditargetkan turun tipis dari realisasi 2025 sebesar 3,44 persen menjadi 3,40 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dipasang 6,60 persen, lebih baik dari realisasi 2025 sebesar 7,41 persen, tetapi lebih longgar dibanding target RPJMD sebesar 5,97 persen. Indeks Gini sebagai alat ukur pemerataan, ditargetkan 0,328, nyaris sama dengan realisasi 2025 sebesar 0,329. Angka ini semakin kecil semakin baik, karena menunjukkan ketimpangan yang semakin menyempit.

Artinya, target pembangunan 2026 bukan target yang ringan. Pemkot harus menurunkan pengangguran cukup signifikan, menjaga kemiskinan tetap rendah, sekaligus memperbaiki ketimpangan.

Dari sisi pendapatan, Pemkot justru mengambil posisi relatif hati-hati. Pendapatan daerah berubah sangat tipis dari sekitar Rp1,935.84 triliun menjadi Rp1,936.05 triliun. Tetapi komposisinya bergeser. Target pajak daerah turun dari sekitar Rp830,23 miliar menjadi Rp806,09 miliar, sedangkan beberapa komponen PAD lainnya meningkat. Koreksi pajak dapat dibaca sebagai upaya membuat target lebih realistis. Anggaran yang sehat memang seharusnya berdiri di atas penerimaan yang benar-benar dapat dipungut, bukan sekadar potensi di atas kertas.

Masalah yang lebih besar terlihat manakala angka tersebut dibandingkan dengan RPJMD. Jika mengacu pada dokumen tersebut, pendapatan 2026 dipatok Rp. 2,229 triliun. Sementara KUA Perubahan, hanya sekitar Rp1,936 triliun. Selisihnya kurang lebih Rp. 293 miliar atau sekitar 13 persen. PAD masih relatif dekat dengan proyeksi RPJMD, tetapi pendapatan transfer mengalami koreksi cukup besar.

Konsekuensinya jelas. Pemkot kini harus menjalankan target RPJMD dengan kapasitas fiskal yang lebih kecil dari yang semula dibayangkan. Dalam situasi seperti ini, prioritas menjadi sangat penting. Pemkot seharusnya memilih mana yang harus dipercepat, mana yang dapat ditunda, dan mana yang harus dikurangi.

Prognosis semester pertama memberi gambaran tambahan. Sampai 30 Juni, pendapatan terealisasi sekitar Rp884,93 miliar atau 45,71 persen. Pemkot memproyeksikan pendapatan akhir tahun sekitar Rp1,943,59 triliun. Target dalam perubahan KUA justru sedikit lebih rendah, sekitar Rp1,936,05 triliun. Selisihnya hanya sekitar Rp7,54 miliar. Ini menunjukkan Pemkot mengambil angka pendapatan yang sedikit lebih konservatif dibanding prognosis internalnya sendiri.

Persoalan utama justru berada pada sisi belanja

Belanja daerah meningkat dari sekitar Rp2,001,84 triliun menjadi Rp2,057,49 triliun, naik sekitar Rp55,65 miliar. Namun hampir seluruh tambahan itu bergerak ke belanja operasi. Belanja operasi bertambah sekitar Rp60,01 miliar yang terdiri dari : belanja pegawai naik sekitar Rp38,73 miliar dan belanja barang dan jasa bertambah sekitar Rp23,32 miliar. Pada saat yang sama, belanja modal justru berkurang sekitar Rp5,71 miliar menjadi Rp182,06 miliar.

Di sinilah arah politik anggaran dapat dibaca lebih jelas.

Dilihat dari struktur perubahannya, APBD-P 2026 lebih berorientasi membiayai kebutuhan operasional daripada mempercepat realisasi janji politik Wali Kota. Program seperti penciptaan 5.000 wirausaha, penguatan pelatihan kerja, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan berbagai layanan langsung kepada masyarakat tidak Nampak tegas dalam anggaran. Tetapi ruang fiskal tambahan justru lebih banyak masuk ke belanja pegawai dan barang-jasa, sementara belanja modal berkurang.

Memang tidak semua belanja operasi buruk. Pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM, pelayanan kesehatan, pendidikan, atau subsidi pelayanan publik juga dapat masuk dalam belanja barang dan jasa. Tetapi jika perubahan anggaran dimaksudkan sebagai instrumen untuk mempercepat agenda Walikota, seharusnya terlihat pergeseran yang lebih tegas menuju program unggulan beserta keluaran dan penerima manfaatnya.

Dengan struktur seperti sekarang, APBD-P 2026 belum dapat disebut sebagai anggaran percepatan janji politik. Ia lebih menyerupai anggaran konsolidasi operasional: Pemkot menambah biaya untuk menjalankan mesin birokrasi, tetapi belum memperlihatkan pergeseran fiskal yang kuat untuk mengejar program unggulan yang telah dimasukkan ke dalam RPJMD.

Tekanan lain terlihat pada mandatory spending. Pendidikan memperoleh sekitar Rp537,66 miliar atau 26,13 persen dari total belanja. Kesehatan sekitar Rp450,77 miliar atau 21,91 persen. Tetapi alokasi infrastruktur pelayanan publik masih sekitar 31,9 persen, belum mencapai proporsi 40 persen sebagaimana digunakan dalam dokumen KUA. Belanja pengawasan dan pengembangan kompetensi ASN juga masih perlu mendapat perhatian.

Sementara itu, defisit sekitar Rp121,44 miliar harus ditutup melalui pembiayaan netto. Prognosis sebelumnya masih memperkirakan SiLPA akhir tahun sekitar Rp7,54 miliar. Dalam rancangan perubahan, cadangan tersebut praktis habis.

Maka pertanyaan terhadap APBD-P Cilegon 2026 bukan lagi apakah anggarannya membesar. Pertanyaannya: membesar untuk apa?

Cilegon mempunyai ekonomi besar dan basis industri kuat. Yang dibutuhkan bukan sekadar APBD yang mampu membayar operasi Pemkot, tetapi anggaran yang sanggup mengubah kekuatan ekonomi itu menjadi peluang kerja, pendapatan masyarakat, infrastruktur, serta ketimpangan menjadi lebih rendah. Pada titik ini, mestinya janji politik sudah masuk ke dokumen perencanaan. Namun dalam perubahan anggaran 2026, janji itu belum terlihat menjadi pusat gravitasi kebijakan fiskal.