SERANG – Sebanyak 50 perusahaan di Banten menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan total mencapai Rp4,3 miliar. Dari 50 perusahaan yang dipanggil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk menagih kewajiban tersebut, hanya 13 perusahaan yang hadir, sedangkan 37 perusahaan lainnya mangkir.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Raden Berly Rizky Natakusumah mengatakan, tunggakan itu berasal dari 430 unit kendaraan milik 50 perusahaan. Sebagian besar perusahaan tersebut beroperasi di wilayah Tangerang.

“Untuk yang tadi disajikan itu adalah pajak kendaraan bermotor, total 430 unit kendaraan dari 50 perusahaan dengan nilai Rp4,3 miliar,” kata Berly seusai rapat koordinasi penagihan pajak di Pendopo Gubernur Banten, Senin (9/11/2026).

Berly menyebut, masa tunggakan bervariasi, mulai satu hingga dua tahun. Dari hasil pertemuan, Bapenda menemukan dua persoalan: sejumlah perusahaan belum membayar pajak, sementara sebagian lainnya sudah menjual kendaraan tetapi belum melaporkan perubahan kepemilikan ke Samsat.

“Ada yang setahun, ada yang dua tahun, banyak-banyak ini variannya. Jadi memang tadi terinformasi ada yang memang sudah dijual tapi belum dilaporkan, ada yang memang lupa untuk dibayar,” ujarnya.

Berly meminta pemilik kendaraan segera melapor ke Samsat setelah menjual kendaraannya. Pelaporan itu penting agar kendaraan yang sudah berpindah tangan tidak terus tercatat sebagai tunggakan atas nama pemilik lama.

“Jadi di saat kendaraan itu dijual, alangkah baiknya melaporkan ke Samsat dalam rangka untuk tidak tercatat sebagai kendaraan yang menunggak bagi pemilik kendaraannya,” katanya.

Pemprov Banten juga akan memperluas pemeriksaan terhadap perusahaan. Pemerintah tidak hanya mengejar tunggakan PKB, tetapi juga memeriksa kepatuhan perusahaan dalam urusan perizinan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.

“Baik itu perizinannya, baik itu kondisi ketenagakerjaannya, baik itu kondisi lingkungan hidupnya, baik itu kondisi perpajakannya. Jadi semua menjadi satu untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan di wilayah Provinsi Banten dan sisi kewajiban dari perusahaannya dilaksanakan dengan baik,” papar Berly.

Untuk pajak air permukaan (PAP), Berly mengaku hampir tidak menemukan tunggakan. Namun, Bapenda masih menemukan persoalan pemenuhan persyaratan dasar pada perusahaan pengguna air permukaan, seperti Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) dan pemasangan meter air.

Bapenda kini menindaklanjuti persoalan tersebut bersama Kejaksaan Tinggi Banten melalui koordinasi dengan bidang intelijen serta bidang perdata dan tata usaha negara.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan menegaskan, Pemprov tidak akan membiarkan 37 perusahaan yang mangkir dari panggilan. Pemerintah akan mendatangi perusahaan-perusahaan tersebut melalui tim gabungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

“Jadi, insya Allah kami dari Pemprov Banten itu sekarang sedang menyusun yang namanya tim penegakan hukum, terus pengawasan dan pembinaan untuk pertambangan, industri, dan lain-lain. Nah yang hari ini (perusahaan) gak hadir, berarti membangkang. Ya nanti akan kita datengin langsung dengan tim-tim itu,” kata Deden.

Deden menjelaskan, tim gabungan itu akan menyatukan pengawasan yang selama ini berjalan secara sektoral di masing-masing OPD. Pemerintah ingin memastikan perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya, mulai dari pajak, perizinan, lingkungan hidup, hingga ketenagakerjaan.

Ia menegaskan, Pemprov tidak membentuk seluruh perangkat pengawasan dari awal. Sejumlah OPD sebenarnya sudah memiliki tim sesuai bidang masing-masing, tetapi selama ini mereka bekerja sendiri-sendiri.

“Sebetulnya tidak ada yang istimewa di tim tersebut, kecuali menyatukan tim-tim yang sudah ada di OPD-OPD,” ujarnya.

Deden mencontohkan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi memiliki pengawas ketenagakerjaan, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tim penegakan hukum lingkungan. Sektor energi dan sumber daya mineral juga memiliki tim pengawasan sendiri.

“Nah, semua tim-tim yang ada di OPD-OPD ini kita satukan, kita satukan supaya manfaatnya bisa lebih besar lagi,” katanya.

Melalui pengawasan terpadu, Pemprov juga akan menelusuri kewajiban perusahaan terkait pajak air permukaan dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Pemerintah menargetkan langkah tersebut ikut mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

“Nah, harapannya sih salah satu manfaat dari tim ini adalah meningkatkan pendapatan kita karena kita bisa mendorong kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan, salah satunya,” ungkapnya.

Deden menyebut, beberapa perusahaan yang hadir menyatakan kesediaan membayar tunggakan dalam waktu dekat. Perusahaan lainnya meminta waktu untuk mencocokkan data kendaraan yang tercatat menunggak dengan kondisi kepemilikan sebenarnya.

“Tadi kan ada beberapa yang sudah langsung besok mau bayar, tapi ada juga yang akan recon dulu kan karena mobil mereka ternyata sudah dijual atau sudah enggak ada,” tuturnya.

Meski 37 perusahaan tidak memenuhi panggilan, Deden belum membahas sanksi. Pemprov saat ini memprioritaskan penagihan kewajiban pajak.

“Iya, kita enggak usah ngomong sanksi dulu deh, yang pasti kewajiban mereka dulu kita kejar,” tegasnya.

Ia berharap perusahaan membayar pajak karena kesadaran memenuhi kewajiban, bukan karena takut menghadapi pemerintah.

“Makanya kan alhamdulillah lah kalau diundang begini ya mudah-mudahan sih itu bentuk kepatuhan ya, bukan bentuk ketakutan. Karena pajak itu harus karena kepatuhan, bukan karena ketakutan,” katanya.

Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Wahyudin