Beranda Opini Sistem yang Lemah Atau Moral yang Rendah?

Sistem yang Lemah Atau Moral yang Rendah?

Sugiyarto.S.E.,M.M Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

Oleh :Sugiyarto.S.E.,M.M, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

Setelah Menteri Kelautan dan Perikanan tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, selang beberapa hari kemudian tepatnya (6/12/2020) dini hari Menteri Sosial Juliari P Batubara menyerahkan diri setelah beberapa pejabat pembuat komitment terkait bantu sosial di tangkap oleh KPK.

Sebelum pandemi Covid-19, bantuan langsung tunai selalu di berikan kepada masyarakat kelasa bawah yang tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Subsidi di berikan dengan tujuan agar tingkat konsumsi masyarakat bawah tetap terjaga, sehingga bisa membantu pertumbuhan ekonomi negara dari sisi konsumsi.

Dana bantuan sosial yang sedang ditangani oleh KPK adalah subsidi paket sembako untuk wilayah Jabodetabek dari Kemetrian Sosial yang nilainya mencapai Rp 5,9 trilyun dengan nilai paket @ Rp. Rp300.000,- artinya ada kurang lebih 19.666..667 paket sembako yang akan di salurkan kepada masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan.di wilayah Jabodetabek.

Dengan target jumlah bantuan yang akan di salurkan, sebenarmya pemerintah memiliki niat yang sangat baik untuk membantu masyarakat bawah, walaupun jumlah tersebut belum tentu bisa membuat masyarakat senang. Namun dengan adanya permasalahan hukum saat ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya Kementrian Sosial menurun.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi ada potensi kerugian negara dari dana yang di salahgunakan ini mencapai Rp 17 milyar, jika di konversikan dalam bentuk paket bantuan sosial mencapai 56.667 paket yang tidak akan sampai kepada penerima bantuan.

Menurut dosen Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran, Zainal Abidin, salah satu faktor orang berani melakukan korupsi karena keuntangan yang didapatkan lebih besar daripada hukuman yang akan diterima. Inilah yang menyebakan pemimpin dinegara kita rajin melakukan korupsi
Indonesia sebenarnya ada Badan Urusan Logistik ( Bulog ) yang memiliki banyak stok beras dan gula dan bisa diajak kerjasama dalam pengadaan paket sembako yang akan di bagikan oleh Kementrian Sosial.

Secara infrastruktur negara memiliki elemen yang bisa di ajak kerjasama dalam mengatasi permasalahan dengan membuang ego sektoral. Kita belajar kepada perusahaan swasta yang mampu mengelola bisnis mulai dari hulu sampai ke hilir bisa di kerjakan dengan baik.

Salah satu contoh Industri makanan seperti Indofood yang memiliki pabrik tepung sendiri, memiliki pabrik mie instan, memiliki pabrik packaging, memiliki bisnis transporter, memiliki bisnis logistsik, memiliki toko retail untuk produknya sendiri dan memiliki bank untuk menampung hasil dari bisnisnya, sehingga menjadi besar dan kuat.

Kita paham bahwa tidak semua kegiatan yang di lakukan oleh kementrian atau lembaga bernilai bisnis, paling tidak kita bisa belajar pada sistem yang benar dan sudah terbukti.

Mereka yang mengisi posisi penting di pemerintahan ini, seharusnya sudah selesai dengan urusannya pribadi.. Sehingga ketika menjadi pejabat tidak tergoda untuk melakukan korupsi.
Sebanyak apapun harta yang kita miliki, kita makan hanya satu piring, sebanyak apapun kendaraan yang kita miliki, hanya satu yang kita gunakan, sebanyak apapun rumah yang kita miliki, hanya satu kamar yang digunakan untuk tidur.

Tidak setiap individu bisa merasakan cukup dengan apa yang dimilikinya. Kalau kita selalu merasa kurang, maka kita tidak akan pernah bisa menikmati apa yang kita miliki.. Menjadi pemimpin publik pada dasarnya adalah bagaimana kita mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, dari rakyat untuk rakyat, bukan dari rakyat untuk saya.

Menurut IMF perekonomi Indonesia tahun 2020 akan tumbuh minus 1,5 persen, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi pada kwartal ke empat tumbuh sebesar 4,26 persen jika mengacu pada ramalan IMF tersebut. Seperti kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi negara kita untuk kwartal pertama sebesar 2,97, kwartal kedua minus 5.32, dan kwartal tiga minus 3.49.

Bantuan sosial adalah salah satu cara untuk menjaga pertumbuhan dari sisi konsumsi, namun dengan waktu yang sangat pendek dan banyak kendala di lapangan rasanya prediksi IMF tersebut tidak bisa terealisasi.
Perbaikan data dan sistem penyaluran bantuan sudah saatnya di eveluasi dengan banyaknya permasalahan yang selalu terulang. Dengan banyak melibatkan unsur peranhgkat paling bawah yang dimiliki oleh pemerintah seperti ketua RT yang mengetahui kondisi masyarakat bawah penerima bantuan secara langsung bisa menjadi data base yang bisa di evaluasi setiap tahun.

Semakin pemerintah dekat dengan Ketua RT dan Ketua RW khususnya mereka yang tinggal di lingkungan tertentu dengan budaya gotong royongnya masih kuat, dapat meminimalisasi penyalahangunaan bantuan sosial yang diberikan pemerintah.

Terkadang perbuatan baik dengan tujuan baik serta bermanfaat bagi masyarakat banyak belum tentu di anggap baik oleh sebagian masyarakat, apalagi program yang sangat baik tapi dilaksanakan dengan cara yang tidak baik, maka hanya akan menimbulkan permasalahan baru.. Jadilah pemimpin yang bisa dikenang karena kejujuran dan ketulusan dalam berbuat baik. Karena kebaikan akan datang kepada orang yang terbiasa berbuat baik..

(***)

Temukan Berita BantenNews.co.id di Google News

Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini