CILEGON – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon menilai pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkot Cilegon tak bisa bekerja menjalankan program pemerintahan yang sudah ditetapkan. Hal itu terbukti penyerapan anggaran pemerintahan setempat masih rendah dibawah 50 persen. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) semester I pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon tahun 2025 bengkak hingga mencapai Rp180 miliar lebih.
Hal itu terungkap saat Rapat Gabungan pembahasan bersama laporan realisasi semester I dan Prognosis APBD Kota Cilegon tahun anggaran 2025 antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Cilegon di Aula Setda Cilegon, Rabu (23/7/2025) yang digelar tertutup.
Dalam rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo. Sementara Walikota Cilegon, Robinsar berhalangan hadir karena ada agenda yang lebih penting.
Anggota Banggar DPRD Kota Cilegon, Qoidatul Sitta menyatakan bahwa dengan tingginya SILPA membuktikan bahwa perangkat daerah pemerintahan Robinsar-Fajar tak bekerja maksimal. Download data lengkap disini
“Penyerapan anggaran hampir semua OPD masih dibawa 50 persen, ini kenapa? Kendalanya apa?, oke kita tahu ini ada Inpres, ada defisit, paham kita, tapi terlepas dari itu semua coba tunjukkan kinerja yang baik,” tandas Sitta seraya kesal.
Selain SILPA yang besar, kata Sitta, pihaknya juga menyorot berbagai hal terutama terkait target pendapatan daerah yang diturunkan.
Dimana diketahui pada prognosis disebutkan bahwa hingga Desember 2025, Pemkot Cilegon sanggup memenuhi target pendapatan sebesar Rp2,29 triliun, namun kemudian pada APBD-P 2025 justru mengalami penurunan pendapatan hingga Rp33,7 miliar.
“Target pendapatan juga turun. Tapi sebelumnya bilang optimistis saja, mereka bilangnya yakin tercapai, nyatanya target pendapatan saja turun. Kita anggota dewan tidak ingin sekadar omongan optimis-optimis saja. Kita gak butuh kata-kata, tapi buktikan action-nya. Apa upaya yang sudah dilakukan buat peningkatan kedepannya biar tidak terjadi seperti ini lagi,” tandasnya.
Sitta menyatakan bahwa, capaian kinerja anggaran pada semester I merupakan acuan anggaran berikutnya. Bila melihat kinerja OPD pada saat ini, Sitta mengaku cukup pesimis bisa berjalan dengan baik.
“Kita kalau ngebahas anggaran 2026 kan pembandingnya tahun ini, tahun 2025, kalau kondisinya saja masih begini, ya saya sih gimana ya, ya optimis sih, tapi kan ection-nya apa? Ini udah mau masuk triwulan ke tiga, sementara bulan depan sudah masuk Agustus, sudah akhir tahun. Masa kegiatan-kegiatan sudah mau masuk triwulan tiga penyerapannya masih di bawah 50 persen, hampir seluruh OPD. Ini apakah OPD-nya tidak kerja,” ucapnya.
Politisi PKS itu mendesak Walikota Cilegon, Robinsar harus memecut OPD agar bekerja maksimal supaya roda pemerintahan berjalan dengan baik dan program Robinsar-Fajar bisa berjalan dengan maksimal.
“Walikota harus pecut nih anak buahnya. Kalau gak bisa kerja, ya diganti saja, kan nanti juga katanya ada rotasi mutasi, infonya kan di bulan Agustus 2025. Kalau melihat kinerja seperti ini harusnya walikota lebih antisipasi lagi, karena kan memang program walikota itu bagus, tapi kalau anak buahnya tidak bisa bekerja, tidak ditunjang dengan infrastruktur yang ada, pendanaan yang mumpuni, visi misi walikota itu tidak akan terlaksana,” ucapnya.
Sitta menyatakan pihaknya bakal terus mengawal pemerintahan Robinsar-Fajar agar berjalan dengan baik hingga 5 tahun kedepan.
“Kita juga kan anggota dewan punya fungsi kontroling. Jangan sampai pemerintahan sekaramg terjadi lagi seperti sebelumnya. Ini harus diantisipasi,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo enggan memberikan komentar kepada wartawan usai ditemui pasca rapat.
Politisi PPP itu lebih memilih bertemu dengan Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan. “Sabar mau ke ruangan ketua DPRD dulu,” ucapnya singkat.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin