Beranda Peristiwa Semboyan Zaman Now: Inovatif atau Mati

Semboyan Zaman Now: Inovatif atau Mati

229
0
acara “Dialog Publik: Membangun Indonesia dengan Tenaga Kerja Berkualitas”, yang berlangsung di Auditorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pada Jumat (7/12/2018).

SERANG – Generasi milenial di Kota Serang, Banten antusias untuk mengetahui lebih jauh apa saja yang sudah dikerjakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sepanjang empat tahun.

Mereka bertanya mulai soal kebijakan pengenaan pajak kepada anak muda pelaku industri berbasis digital, hingga bagaimana kelompok disabilitas mendapatkan pekerjaan di industri serta pemanfaatan dana desa.

Hal itu terjadi dalam acara “Dialog Publik: Membangun Indonesia dengan Tenaga Kerja Berkualitas”, yang berlangsung di Auditorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pada Jumat (7/12/2018).

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri yang menjadi pembicara kunci menyatakan saat ini mulai terjadi transformasi jenis pekerjaan dan industri.

“Anak muda harus siap juga untuk bertransformasi dan berupaya berada di atas standar. Resepnya, harus bekerja keras, kreatif, inovatif dan kolaboratif,” ujarnya.

Menurut dia, jika para perintis kemerdekaan Indonesia mempunya semboyan: Merdeka atau Mati, maka semboyan generasi sekarang tentu berbeda. “Semboyannya sekarang: Inovatif atau Mati,” ucapnya seraya mengingatka inovasi adalah kunci daya saing.

Hanif menambahkan, untuk mendukung anak muda agar siap bekerja, pemerintah terus meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan fasilitas Balai Latihan Kerja.

“Kami jalankan program triple skilling, yaitu skilling, up-skilling dan re-skilling,” ucap Hanif menguraikan.

Setelah Menteri Hanif, acara dilanjutkan dengan diskusi yang menghadirkan pembicara Gati Wibawaningsih (Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian), Yanuar Nugroho (Deputi II Kepala Staf Kepresidenan), dan Abdul Hamid (Dewan Riset Daerah Provinsi Banten).

Pada sesi diskusi ini para mahasiswa antusias ketika mendapat giliran untuk bertanya.

Tika, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menanyakan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan industri digital yang digawangi anak muda.

“Harapannya sih kalau bisa jangan dikenakan pajak dulu supaya dapat berkembang,” ujarnya.

Sedangkan rekan Tika, Abdul Fari , menanyakan apakah kaum disabilitas juga bisa mendapat kesempatan bekerja di industri.

Menanggapi pertanyaan ini, Gati Wibawaningsih menjelaskan, kewajiban membayar pajak berlaku untuk setiap wajib pajak.

“Karena hasilnya akan balik lagi ke masyarakat,” katanya.

Untuk golongan disabilitas, Gati mengatakan, pemerintah telah menyediakan kesempatan bekerja untuk mereka baik di industri maupun di pemerintahan. Sampai dengan Agustus 2018, ada 18,25 juta tenaga kerja di sektor industri. Jumlah ini meningkat sebanyak 2,71 juta orang dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 15,54 juta orang.

Adapun Yanuar Nugroho menjelaskan pemanfaatan dana desa. Ketika diluncurkan pada 2015, dana desa yang dianggarkan sebesar Rp20,67 triliun atau sekitar Rp280 juta per desa untuk 74.093 desa di Indonesia. Saat ini, anggarannya meroket menjadi Rp800 juta per desa atau total sekitar Rp60 triliun untuk 74.910 desa.

“Dana sebesar itu berkontribusi menunjang kegiatan produktif dan kualitas hidup masyarakat desa antara lain membangun 18.477 unit Posyandu dan 48.694 unit PAUD/TK.” ucap Yanuar.

Di akhir diskusi, Yanuar menegaskan besarnya anggaran pemerintah yang digunakan untuk program pembangunan adalah sebagai investasi untuk manusia Indonesia di masa depan. Agar bangsa Indonesia menjadi negara maju dan berprestasi di berbagai bidang.

Sedangkan Abdul Hamid memberi masukan kepada pemerintah untuk mengatasi pengangguran di Banten, yang memang sangat butuh perhatian karena tergolong tinggi. “Kita butuh revitalisasi SMK yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. Juga perlu ada pembenahan kurikulum,” ujarnya.

Selain itu, penguatan peran perguruan tinggi dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penciptaan wirausaha, khususnya berbasis digital, juga sangat diperlukan. “Perlu kerjasama antar perguruan tinggi dan lembaga riset, khususnya dengan Puspitek Serpong,” ucapnya.

Hamid juga berharap pembangunan infrastruktur diteruskan di Banten, guna meningkatkan konektifitas yang sudah ada. Infrastruktur yang diperlukan antara lain jalan tol Serang –Panimbang, serta revitalisasi jalur kereta api. (Ink/Red)