TANGERANG – Pj Walikota Tangerang, Nurdin menyatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan proyek di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Tangerang mengalami gagal lelang.
Sehingga banyak program di pemerintahan setempat tak berjalan maksimal dan berdampak pada pembangunan di Kota Tangerang.
“Banyaknya gagal lelang ini karena ada banyak faktor, misalnya dari sisi penyedia, atau dari sisi sudah diklik ternyata gagal penyedianya. Mungkin nanti secara detail bisa dilihat satu persatu penyebabnya,” ucap Nurdin, Rabu (31/1/2024) kemarin.
Nurdin mendesak OPD Pemkot Tangerang pada tahun 2024 ini tak ada program yang mengalami gagal lelang seperti program ada tahun 2023.
Ini lantaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 tembus hingga Rp400 miliar lebih. Dengan banyaknya gagal lelang proyek di OPD Pemkot Tangerang diperkirakan SILPA makin membengkak.
“Ke depan saya berharap tidak ada yang gagal lelang, maka kita beri waktu lebih awal. Mulai dari saya masuk saya sudah mintakan target kita 95-97 persen untuk realisasi serapan anggaran APBD 2024. Silakan dinas-dinas semua untuk merencanakan agar tidak ada yang gagal lelang,” ujar Nurdin.
Nurdin menyatakan bahwa pada tahun 2024 pihaknya akan memfokuskan para OPD untuk melakukan tugasnya dengan semangat kolaborasi.
“Dan saya sudah mematok realisasi serapan anggara APBD 2024 kita bisa 95 hingga 97 persen. Tentu ini supaya bisa jalan OPD harus bergerak cepat, untuk bisa menyusun rencana kerja dan mem-breakdown-nya per minggu mengerjakan apa, sehingga nanti di Desember 2024, OPD penyerapannya bisa dimaksimalkan,” ucapnya.
Nurdin menyatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi pada APBD 2023 dan menanyakan kendala yang dihadapi para OPD.
“Memang ada SILPA, tapi kalau SILPA itu kan digunakan untuk belanja di awal tahun, karena kan pendapatan-pendapatan daerah belum masuk, maka SILPA itu menjadi cara bagi Pemda di Kota Tangerang ini untuk membiayai pengeluaran di bulan-bulan pertama. SILPA kita mungkin sekitar Rp400 miliar, kurang lebih segitu, tapi SILPA itu menjadi belanja dan itu sudah dimasukkan ke rencana anggaran 2024, sudah masuk disana,” paparnya.
Nurdin menegaskan pada tahun 2024 ini akan ada mekanisme pemberian reward dan punishment terhadap OPD dalam melaksanakan program yang sudah ditetapkan.
“Reward dan punishment selalu ada. Kita akan memberikan pujian bagi dinas-dinas yang bisa menyelesaikan sesuai dengan target dan akan memberikan teguran dan sanksi serta sebagainya bagi dinas-dinas yang tidak bisa jalan, banyak gagal lelang misalnya. Namun yang paling penting adalah monitoring dan proses pendampingannya agar dari waktu ke waktu, setiap minggu setiap bulan bisa melihat progresnya, sehingga bukan fokus pada punishment-nya, tapi bagaimana kita mengawal agar proses penyelenggaraan pemerintahan ini berjalan,” imbuhnya.
(Man/Red)
