Program SAUM Dishub Cilegon Mubazir !

CILEGON – Anggota Komisi III DPRD Cilegon, Rahmatulloh mempertanyakan tindak lanjut keberlangsungan program Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon. Hal itu disoal, setelah ia mengetahui kondisi sejumlah shelter di ruas Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang tampak terbengkalai, kumuh dan tak terurus.

“Apalagi saya juga sudah lama tidak melihat, (Bus Trans Cilegon Mandiri-red) SAUM ini beroperasi lagi, shelter dibangun dengan anggaran miliaran, tapi manfaatnya belum ada,” ungkap Rahmatulloh, Rabu (2/2/2022).

Politisi partai Demokrat ini juga menyesalkan tidak adanya keberlanjutan program tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil suatu kebijakan agar anggaran yang sudah digelontorkan APBD selama ini tidak terbuang sia-sia.

“Lalu barang yang ada itu gimana nasibnya? Belum lagi unit-unitnya itu kan merupakan aset, maka asetnya harus digunakan. Kalau setiap kepala daerah beda-beda kebijakan, tidak masalah. Tapi kan jangan APBD ini terbuang mubazir, sia-sia karena tidak ada manfaatnya untuk masyarakat !. Kalau begini caranya, besok-besok kami di DPRD tidak akan menyetujui lagi program yang diajukan OPD. Nanti persoalan ini akan saya pertanyakan di LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Walikota,” tegas Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon ini.

Baca : Efektifitas Disoal, Dewan Pertanyakan Arah Program SAUM oleh Dishub Cilegon

Pantauan BantenNews.co.id di salah satu shelter di JLS tampak kondisinya terlihat kumuh dan tak terawat. Sampah dan debu tebal berserakan di sekitar dan di dalam ruang hingga lantai shelter. Kondisi itu diperparah dengan rusaknya pintu otomatis shelter yang sudah tampak menganga.

“Ya yang namanya barang didiamkan dan tidak dipelihara pastinya jadi begitu lah (kondisi shelter di JLS-red). Memang (Program SAUM) itu sudah tidak ada lagi anggarannya. Arahan dari Bappeda karena tidak ada lagi kelanjutan dari SAUM dalam program prioritas daerah di RPJMD 2021-2026. Untuk kelanjutannya seperti apa, saya belum komunikasi lagi dengan Bappeda,” ungkap Kepala Dishub Cilegon, Andi Affandi.

Diketahui, pembangunan empat titik shelter tersebut sudah menelan biaya sekira Rp1,6 miliar dari APBD Cilegon 2018 silam, nilai itu belum termasuk anggaran pembangunan empat titik landasan shelter lainnya di JLS, anggaran untuk belanja kajian dan jasa konsultasi SAUM, maupun belanja penyusunan Detail Engineering Design (DED) pada tahun sebelumnya, hingga belanja empat unit Bus Trans Cilegon Mandiri.

“Kalau untuk bus yang sudah ada, rencananya ya tetap akan kita manfaatkan saja untuk kegiatan pemerintah, untuk kendaraan operasional,” ucapnya enteng.

(dev/red)