SERANG – Maxim Indonesia menanggapi aksi demonstrasi Aliansi Driver Online Banten Bergerak (Dobrak) yang mendesak perusahaan menghapus program Turbo berbayar. Perusahaan menegaskan bahwa program prioritas pesanan tersebut bersifat opsional dan tidak wajib diikuti mitra pengemudi.

Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah, mengatakan mitra yang tidak menggunakan Turbo tetap bisa menerima pesanan melalui mekanisme distribusi standar. Menurutnya, keputusan tersebut juga tidak memengaruhi penilaian maupun hak istimewa pengemudi.

“Keikutsertaan dalam program ini memungkinkan mitra pengemudi memperoleh lebih banyak pesanan selama jam-jam aktif dan meningkatkan pendapatan melalui kerja yang lebih efisien,” kata Dirhamsyah dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).

Ia menambahkan, pengemudi yang tidak menggunakan Turbo tetap berhak atas status prioritas, atribut, dan stiker khusus pada mobil. Maxim juga mengklaim program tersebut membantu puluhan ribu mitra meningkatkan efisiensi pendapatan berdasarkan survei internal perusahaan.

Selain mempersoalkan Turbo, Dobrak menuntut penghentian sementara perekrutan mitra baru, evaluasi potongan biaya aplikasi, dan peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi.

Menanggapi persoalan biaya aplikasi, Dirhamsyah menjelaskan bahwa Maxim menerapkan potongan komisi sebesar 0–8 persen. Ia menegaskan perusahaan menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait tarif perjalanan, Maxim berupaya menjaga harga tetap terjangkau bagi pelanggan sekaligus memberikan peluang kepada pengemudi untuk memperoleh penghasilan.

“Pengemudi yang aktif menerima dan menyelesaikan pesanan dapat memperoleh penghasilan di atas rata-rata,” ujarnya.

Maxim juga mempertahankan kebijakan penerimaan mitra baru. Menurut Dirhamsyah, penambahan pengemudi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan layanan dan kebutuhan pengguna, seiring meningkatnya popularitas layanan serta jumlah pesanan.

Terkait demonstrasi tersebut, Dirhamsyah menghormati hak mitra pengemudi untuk menyampaikan pendapat. Namun, ia mengimbau mereka agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, merusak properti, atau menghalangi orang lain bekerja.

Ia mengajak para pengemudi menyampaikan keluhan melalui kantor Maxim dan mengutamakan dialog. Perusahaan juga bersedia memberikan penjelasan mengenai penggunaan Turbo kepada mitra yang ingin memanfaatkan program tersebut.

“Keikutsertaan dalam Turbo bersifat opsional dan sepenuhnya menjadi pilihan masing-masing mitra pengemudi,” tegasnya.

Dobrak Minta Maxim Hapus Turbo

Sebelumnya, ratusan pengemudi ojek online (ojol) Maxim yang tergabung dalam Dobrak menggelar demonstrasi di gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kamis (15/10/2026).

Sebelum mendatangi KP3B, para pengemudi berunjuk rasa di kantor Maxim Serang. Namun, menurut Ketua Dobrak, Agus Chupliez, perwakilan perusahaan hanya berjanji menampung aspirasi mereka dan meneruskannya kepada pihak terkait.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan, yakni menghapus program Turbo, menghentikan sementara penerimaan mitra baru, mengevaluasi biaya aplikasi, dan memperhatikan jaminan sosial pengemudi.

Massa juga meminta Gubernur Banten Andra Soni turun tangan untuk menyelesaikan persoalan yang mereka nilai merugikan pengemudi, terutama penerapan Turbo yang mengharuskan mitra membayar untuk memperoleh prioritas pesanan.

Agus mengatakan Turbo membebani pengemudi karena mereka harus mengeluarkan uang tanpa jaminan memperoleh lebih banyak pesanan. Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi menegur Maxim dan mendorong perusahaan mengevaluasi kebijakannya.

“Jadi, kita meminta pemerintah provinsi menegur. Minimal menyampaikan bahwa perusahaan PT Maxim ini melanggar aturan,” kata Agus saat ditemui dalam demonstrasi.

Agus menjelaskan, Turbo merupakan layanan berbayar yang memberikan prioritas pesanan kepada pengemudi yang membelinya. Menurut dia, tarif awal program tersebut sebesar Rp15.000 untuk penggunaan selama tiga jam.

Belakangan, kata Agus, perusahaan menawarkan durasi lima jam dengan tarif Rp15.000, tujuh jam seharga Rp17.000, dan sembilan jam seharga Rp20.000.

Ia mengatakan program tersebut telah berjalan hampir sebulan tanpa sosialisasi atau konfirmasi terlebih dahulu kepada pengemudi. Kondisi itu, menurutnya, menambah beban operasional dan memicu persaingan tidak sehat di antara sesama mitra.

Agus menilai pengemudi yang tidak membeli Turbo berisiko menerima lebih sedikit pesanan karena tidak memperoleh prioritas. Sementara itu, pengemudi yang sudah membayar juga belum tentu mendapatkan pesanan sesuai harapan.

“Jadi, kesannya kita sudah membayar, tetapi tidak ada jaminan pendapatan kita naik,” ujarnya.

Untuk menggambarkan dampaknya, Agus mencontohkan pengemudi yang membayar Rp20.000 untuk menggunakan Turbo selama sembilan jam. Jika pengemudi tersebut menyelesaikan lima perjalanan dengan tarif masing-masing Rp8.000, pendapatan kotornya mencapai Rp40.000.

Setelah dikurangi biaya Turbo, pengemudi hanya memperoleh Rp20.000. Jumlah tersebut belum dikurangi biaya bensin dan kebutuhan operasional lainnya.

Jika pengemudi menyelesaikan sepuluh perjalanan dengan tarif yang sama, pendapatan kotornya mencapai Rp80.000. Setelah dikurangi biaya Turbo, pengemudi memperoleh Rp60.000 sebelum membayar biaya operasional.

Agus menilai skema tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi mengurangi pendapatan bersih pengemudi. Ia juga mengaitkan persoalan itu dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 yang menjadi salah satu dasar pengaturan tarif layanan angkutan sewa khusus.

“Mending dihapuskan sekalian, jadi kita bersaing secara sehat dengan sesama driver,” kata Agus.

Soroti Penambahan Mitra dan Potongan Aplikasi

Selain meminta penghapusan Turbo, Dobrak mendesak Maxim menghentikan sementara pendaftaran mitra baru. Agus menilai pertambahan jumlah pengemudi tidak sebanding dengan pertumbuhan pelanggan sehingga persaingan untuk mendapatkan pesanan semakin ketat.

Ia mencontohkan, jika perusahaan menerima 30 pengemudi baru setiap hari, jumlah mitra bisa bertambah sekitar 900 orang dalam sebulan. Menurutnya, pertumbuhan pelanggan belum tentu mampu mengimbangi penambahan tersebut.

Dobrak juga mempersoalkan biaya aplikasi atau platform fee. Agus memperkirakan total potongan yang ditanggung pengemudi mencapai sekitar 13 persen jika berbagai biaya lain turut diperhitungkan. Angka itu, menurutnya, lebih tinggi daripada 8 persen yang ia sebut sebagai acuan potongan.

Ia turut menyoroti tambahan biaya untuk perjalanan dengan jarak lebih dari empat kilometer. Agus meminta perusahaan menerapkan skema potongan yang lebih sederhana dan transparan agar tidak semakin mengurangi pendapatan pengemudi.

Tuntutan terakhir berkaitan dengan perlindungan jaminan sosial. Massa meminta pemerintah memperhatikan akses pengemudi ojol terhadap BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Agus menilai pengemudi ojol termasuk kelompok pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan sosial memadai.

Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Wahyudin