Beranda Peristiwa WALHI Pertanyakan Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

WALHI Pertanyakan Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

Pengampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah. (Istimewa)

TANGSEL – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mempertanyakan dasar ilmiah rencana pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

WALHI menilai, relokasi tanpa kajian ekologis yang matang justru berpotensi meningkatkan kerentanan satwa endemik tersebut.

Pengampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah mengatakan, badak Jawa mampu bertahan menghadapi berbagai perubahan lingkungan dan bencana alam selama ratusan tahun. Salah satunya letusan dahsyat Gunung Krakatau pada 1883.

“Badak Jawa itu sudah melewati berbagai situasi lingkungan, situasi bencana dari dulu. Ketika Krakatau meletus secara besar tahun 1883, itu pun mereka mampu melewati situasi itu hingga sekarang bertahan,” kata Umi saat dihubungi secara daring, Senin (16/11/2026).

Menurut Umi, ancaman tsunami, gempa bumi, dan aktivitas geologis memang perlu pemerintah perhitungkan. Namun, ancaman tersebut tidak otomatis membenarkan pemindahan badak Jawa ke kawasan dengan karakter ekosistem berbeda.

WALHI justru mengkhawatirkan perbedaan karakter habitat Ujung Kulon dan Alas Purwo akan menyulitkan adaptasi badak Jawa. Ujung Kulon memiliki lingkungan lembap, basah, dan berlumpur, sedangkan Alas Purwo relatif lebih kering.

Perbedaan tersebut bukan persoalan sepele karena badak Jawa memiliki kebutuhan habitat dan wilayah jelajah yang spesifik.

“Justru yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemindahan itu tidak akan berdampak kepada kerentanan badak Jawa yang makin besar. Habitatnya sangat berbeda, dari Ujung Kulon yang cenderung lembap, basah, berlumpur ke Alas Purwo yang lebih kering,” jelasnya.

Selain mempertanyakan kecocokan habitat, WALHI juga menyoroti belum terbukanya kajian ilmiah yang mendasari rencana relokasi tersebut.

Umi mengaku, organisasinya belum menemukan penjelasan ilmiah yang memadai mengenai urgensi pemindahan badak Jawa.

Baca Juga :  Cegah Anak Terlalu Lama Main Gawai, Catur Didorong Masuk Aktivitas Anak di Banten

WALHI memang belum melakukan penelitian khusus terhadap rencana tersebut, tetapi menilai pemerintah harus mengutamakan perlindungan habitat asli sebelum mempertimbangkan translokasi.

“Yang harus dilakukan adalah pemerintah memperkuat perlindungan habitatnya dari berbagai ancaman, tidak hanya secara alam, seperti letusan gunung ataupun tsunami, tetapi juga ancaman terhadap keberadaan badak Jawa yang muncul dari manusia,” tegasnya.

WALHI mendorong pemerintah memperkuat pemantauan dan sistem peringatan dini, memetakan kawasan rawan tsunami, serta menyiapkan skenario penyelamatan satwa ketika bencana terjadi.

Pemerintah juga perlu memulihkan kawasan yang berpotensi menjadi habitat perlindungan alternatif dalam bentang alam yang sama. Langkah tersebut dapat mengurangi risiko bencana tanpa harus memindahkan badak Jawa secara drastis ke ekosistem berbeda.

Umi menegaskan WALHI menolak rencana pemindahan sebelum pemerintah menyusun kajian ekologis yang matang, komprehensif, dan terbuka kepada publik.

“Keselamatan satwa dan perlindungan ekosistem harus jadi prioritas. Pemerintah seharusnya tidak terburu-buru mengambil keputusan pemindahan tanpa adanya kajian ilmiah secara terbuka,” tandasnya.

Wacana relokasi ini mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengusulkan pemindahan sebagian populasi badak Jawa ke Alas Purwo dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki.

Adik Presiden Prabowo Subianto tersebut menyoroti potensi gempa bumi, tsunami, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau sebagai ancaman bagi kelangsungan populasi badak Jawa di Ujung Kulon.

Hingga kini, pemerintah masih menyebut pemindahan tersebut sebagai wacana yang membutuhkan kajian lebih lanjut.

Penulis : Ahmad Rizki
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd