Kesejahteraan yang Tertunda di Pulau Tunda

KAB. SERANG – Nama Pulau Tunda bagi masyarakat Provinsi Banten mungkin sudah tak asing. Biasanya para turis yang berkunjung menyebutnya sebagai Postponed Island. Penamaan kata Tunda memiliki sejarah tersendiri sebab dahulunya sering digunakan sebagai tempat transit kapal-kapal yang membawa barang.

Pulau Tunda tak hanya memiliki keindahan alam yang memanjakan mata. Wilayah yang dihuni oleh sekitar 1.600 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 460 KK ini juga rupanya menyimpan banyak kesedihan.

Mayoritas mata pencaharian penduduk di pulau seluas 289 hektare tersebut adalah nelayan. Namun jika itu dihubungkan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat, nyatanya masih banyak warga di Pulau Tunda yang terbilang belum cukup sejahtera.

Mirisnya bagai sesuai namanya yakni Pulau Tunda, pasokan listrik yang menjadi salah satu kebutuhan primer di daerah itupun tertunda. Sebelumnya, para warga bisa menikmati energi listrik yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Namun, itu tidak bertahan lama dikarenakan kerusakan dan saat ini penduduk hanya mampu menikmati listrik dari pembangkit listrik menggunakan mesin diesel yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), itupun hanya dinyalakan pada jam-jam tertentu yakni pukul 18.00-06.00 WIB.

Janah merupakan warga asli Desa Wargasara. Dirinya memutuskan untuk menetap sejak lahir sampai menikah dan memiliki dua anak di pulau yang masih dengan banyak keterbatasan dan jauh dari gaduhnya perkotaan itu.

Baginya, padamnya listrik di Pulau Tunda selama berhari-hari sudah seperti menjadi makanan sehari-hari. Jika solar habis, ia bersama warga lainnya hanya bisa pasrah tidak bisa menikmati listrik sambil menunggu bahan bakar dari perkotaan datang. Untuk membeli solar di daratan juga harus menempuh jarak yang memakan waktu lebih dari 2 jam menggunakan kapal.

“Kalau listrik hari gini (siang hari) mah belum ada neng, nanti jam 6 sore. Dulu ada PLTS sekarang pakainya diesel udah ada kali ya hampir 10 tahun begini. Bayar listriknya beda-beda juga kalau di rumahnya yang ada kulkas segala macam itu beda lagi bayarnya. Di sini pernah mati listrik sampai lebih dari 3 hari, ya atuh mau gimana lagi beli solarnya nyeberang dan mahal juga,” ujarnya, kepada BantenNews.co.id ketika ditemui pada Sabtu (18/6/2022) lalu.

Tarif listrik di Pulau Tunda tidak dibayarkan dalam hitungan bulan seperti pada umumnya, akan tetapi para warga harus membayarnya per hari. Warga dengan ekonomi kurang mampu akan dikenakan tarif batas bawah yakni sekitar Rp4500 per malam sedangkan untuk warga yang mampu diberlakukan harga Rp8 ribu hingga Rp15 ribu per malam.

Dengan aturan tarif listrik itu, banyak warga yang akhirnya lebih memilih menggunakan sedikit peralatan elektronik maupun bohlam agar bayaran yang dikenakan per hari tidak terasa berat. Pilihan itu juga memengaruhi pasokan solar untuk mengisi mesin diesel karena dengan sedikitnya iuran biaya operasional listrik yang terkumpul maka masyarakat hanya mampu menikmati listrik kurang dari 12 jam.

“Ya pernah nyalanya cuma sebentar karena banyak yang belum bayar juga terus lebih milih pakai tarif murah, kita mah udah biasa cuma kasihan ke anak-anak yang sekolah terus kalau ada orang sakit pas listrik padam,” ujarnya.

Terbatasnya listrik di Pulau Tunda berpengaruh ke kegiatan sosial serta keamanan warganya. Jalanan seluas 2 sampai 3 meter di desa itupun gelap jika malam datang. Jaringan komunikasi juga tidak maksimal, hanya bisa menggunakan tiga jaringan provider.

Dengan keterbatasan listrik itu ternyata juga berefek kepada beberapa aspek kesejahteraan sosial masyarakat lainnya di Pulau Tunda, salah satunya adalah pelayanan kesehatan.

Janah menuturkan beberapa tahun lalu sempat mengalami kesulitan ketika sedang mengandung anak keduanya. Ia sempat dilarikan ke Puskesmas Pembantu (Pustu) yang menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan di Desa Wargasara dalam kondisi listrik padam.

“Saya juga pernah merasakan waktu hamil anak kedua itu harus dirujuk ke rumah sakit yang besar karena ketubannya pecah jadi gak bisa di sini, pas itu malam-malam dirujuk lagi padam listrik juga. Akhirnya naik kapal ya pasrah aja cuma bisa banyak berdoa,” cerita Melati.

Warga perantauan dari Sumatera yang sudah menetap belasan tahun di Pulau Tunda, Syamsiah menyebutkan sempat kaget ketika menghadapi fenomena listrik ini dikarenakan menurutnya listrik sangat berpengaruh pada kehidupan jangka panjang.

“Ya sempat kaget, karena dulu enggak begini. Sekarang udah mendingan modern ada diesel meski terbatas, dulu ya susah lebih dari ini teh. Tapi sekarang anak-anak yang kalau belajar online kasihan,” katanya.

Sementara itu, salah seorang relawan kesehatan Pulau Tunda yang tergabung dalam Forum Peduli Kesehatan Ibu Dan Anak (Fopkia) Serang, Teti Mulyati mengungkapkan persoalan keterbatasan energi listrik di Pulau Tunda memang sangat berpengaruh untuk para relawan dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan khususnya gawat darurat.

“Pernah satu waktu bu bidan menangani yang melahirkan dengan kondisi malam dan tidak ada listrik, coba bayangkan,” ucap Kemuning.

Kesulitan lain yang dialami oleh para nakes dan relawan di Pustu Pulau Tunda yakni saat kegiatan imunisasi dalam Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebab untuk menyimpan cairan imunisasi dibutuhkan lemari pendingin sementara listrik di Pulau Tunda hanya dapat mengalir di waktu tertentu. Akibatnya acara Posyandu pun harus tertunda.

“Bu bidan naruh vaksin aja kelimpungan ketika ada kegiatan Posyandu, harus ke darat karena kan butuh vaksin butuh pendingin, butuh listrik,” terang perempuan yang akrab dipanggil Kemuning ini.

Ia berharap pemerintah daerah bisa segera memasok listrik ke kawasan Pulau Tunda sehingga masyarakat setempat bisa mendapatkan akses kesehatan yang layak.

“Harapan saya itu listrik jangan hanya 12 jam, kami berharap listrik untuk khususnya di bidang kesehatan untuk di Pustu bisalah dialihin 24 jam,” ungkapnya.

Kepala Desa Wargasara, Hasyim, ketika dikonfirmasi di kediamannya mengamini adanya keterbatasan listrik yang sudah berlangsung sejak sebelum dirinya menjabat sebagai pemimpin desa tersebut.

“Iya listrik terbatas karena kita hanya menggunakan diesel. Kalau panel surya itu dulu bantuan dari Distamben, itu tidak mencukupi hanya sekadar lampu hidup saja,” ucap Hasyim.

Ia menyebutkan sudah melakukan berbagai upaya mulai ke Pemerintah Kabupaten Serang hingga Provinsi Banten untuk membuat Pulau Tunda bisa dialiri listrik dan dapat membuat wilayah itu menjadi maju.

“Pemerintah melirik untuk Pulau Tunda bagaimana caranya untuk masuk listrik karena yang sangat luar biasa itu adalah listrik itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu,” tegas Hasyim. (Nin/Red)

Tulisan ini hasil kerja sama BantenNews.co.id dengan Kelompok Jurnalis Warga.