Beranda Opini Kawasan Industri Kota Serang: Simbiosis Rentseeker?

Kawasan Industri Kota Serang: Simbiosis Rentseeker?

840
0
Hudjolly, beternak 6 ekor ayam, tinggal di Walantaka, terlibat pada “Masyarakat Belajar Foundation” serta bergiat di “Civil Society Research and Strategic”.

Oleh: Hudjolly

Kota Serang itu berstatus ibukota Provinsi yang mesti disejajarkan dengan Kota Semarang, Bandung dan Surabaya. Tetapi dalil provinsi yang masih muda membuat pembandingan Kota Serang dengan tiga kota besar itu ramai-ramai dimaklumi. Tentu saja Kota Serang terus tumbuh dengan memperkuat jaringan infrastruktur jalan yang serba beton, dan serba berbau urban seperti klaster-klaster perumahan dan kawasan. Entah perlu jalan bertype emplacement ataupun tidak, yang jelas kalau jalan rusak, ya dibeton, selesai perkara. Kalau pohon sudah terlalu rimbun di jalanan, menghalangi pekerjaan fisik jalan beton, ya tebang saja hingga ke akar, selesai perkara. Seolah-olah mengaminkan kesan jika “menuju kota urban” ya akrab dengan penebangan pohon di kanan kiri  jalan, belajar bersahabat dengan kegersangan.

Kenapa menuju kota yang berbau urban? Secara kasat mata, dapat dilihat masyarakat agraris Kota Serang, perlahan tapi pasti harus bersiap berganti menyambut industri dengan segala macam pernik-perniknya. Bukankah Kota Serang dikepung proyek strategis berskala prioritas nasional, dari barat ada proyek Wilmar di Kramatwatu yang melahap ratusan hektar untuk produksi energi, dari selatan juga ada dua proyek bendung, dan kawasan industri Cileles. Dari timur-tenggara  ada kawasan industri mapan yang terus tumbuh, di tambah kota satelit baru seperti Maja.

Seolah tidak mau ketinggalan dengan duo Tangerang, Cilegon dan Kabupaten Serang, Kota Serang telah memutuskan untuk menyiapkan ribuan hektar untuk kawasan Industri yang membentang dari Kasemen sampai Walantaka. Direncanakan mencapai 350 hektar di Kasemen bersambung 700 hektar di Walantaka. Dan sebuah kawasan idustri tidak dapat tumbuh sendirian, pasti menumbuhkan sektor lain yang menelan  tanah-tanah yang luas pula.

Simbiosis Rent Seeker?

Rencana kawasan industri di Kota Serang akan berdampak serius pada perubahan sosiologis masyarakat. Ini perlu mitigasi sosiologis-antropologis yang digarap secara serius disertai literasi memadai. Persoalan seputar kajian ekologi kawasan dan perubahan wajah kota barangkali sudah mulai dikebut seiring dengan kelarnya revisi RTRW untuk menyesuaikan peruntukan lahan. Literasi memadai itu bukan cuman menjadikan Serang sebagai kota yang akrab dengan buku yang dikelilingkan, buku yang difestivalkan. Literasi memadai dalam bagian ini adalah mengajak masyarakat untuk melek terhadap segala macam proses dan ekses yang mengiringi perubahan kawasannya. Agar kelak ketika ada agenda sosialisasi kawasan itu tidak mendistorsi warga menjadi sekedar prosedural normatif hingga tidak menjelma sosialisasi manipulatif seperti kisah dari Jateng  yang kini sedang viral itu.

Literasi memadai itu akan menggugah masyarakat luas untuk bersiap menyambut perubahan yang cepat. Urusan perubahan budaya hidup, perubahan interaksi warga kota urban itu tidak terlihat sekarang tetapi berdasarkan pada asumsi-asumsi yang digunakan. Jika asumsi-asumsi ini tidak diperkenalkan, bagaimana masyarakat bisa mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Perubahan kawasan itu bersifat proyektif, yang dibaca adalah gejala perubahan dan dari situ arah perubahan akan terbaca. Sebagai kota yang menyatakan diri sebagai kota literasi dan berperadaban, maka peradaban kebudayaan lah yang mesti diselamatkan ketika proses industrialisasi tidak dapat dihindari.

Diantara ekses gejala industrialisasi itu ialah telah diproyeksikannya sejumlah areal untuk supporting kawasan industri. Lihat saja posting 15 ribu hektar untuk menampung geliat properti pemukiman. Lahan apa yang dikonversi untuk menampung itu semua selain dari lahan yang biasa dijadikan sarana bercocok tanam? Atau memang adakah ribuan hektar areal mati di Kota Serang yang bisa disulap untuk itu. Sebelum ada rencana industrialisasi itu, hanya diplot 3ribu hektar saja lho untuk perumahan yang memang terus tumbuh seiring jumlah rumah tangga baru.

Pada satu sisi, kawasan industri memang melahirkan kawasan pemukiman dan daerah penopang, ini suatu keniscayaan kok dalam planalogi. Dari gejala-gejala semacam itu mesti menghitung pula daya hidup “lawan-lawan” industrialisasi seperti kebijakan-kebijakan sektor pertanian yang bakal tidak dilirik karena “kalah seksi” alias tidak menelan dana karena minim feedback. Alokasi dan postur anggaran akan cenderung digelontor untuk menopang infrastruktur menuju kawasan, dalilnya : peningkatan akses. Seperti rumus pembangunan di mana-mana, jika ada kebutuhan kawasan maka maka perkebunan-kehutanan-pertanian lah yang mesti merelakan lahan untuk dicaplok. Apakah mau membangun kawasan di atas pesisir laut Kota Serang?

Pada sisi lain, perlahan nanti karakter rural masyarakat kota Serang–terutama di Walantaka dan Kasemen–akan berganti bercorak urban society. Jika visi Kota Serang adalah kota industri rasanya cucok saja ada perubahan begitu. Tapi jika visi Kota Serang adalah kota SMART, kota peradaban yang berbudaya.. wow itu jauh panggang dari api, alias tidak cucok. Apalagi untuk menyamai gaya tiga ibukota di Jawa itu: sektor jasa lah yang digenjot. Ibarat Singapura yang kecil diapit Indonesia dan Malaysia, biarlah kawasan-kawasan industri mekar di nusantara dan negeri Jiran, tetapi pusat-pusat jasa perdagangan, trading-nya bermarkas di Singapura. Namun peng-ibarat-an ini hanya cocok jika memang denyut pertumbuhan Kota Serang memang dipacu untuk menyamai tiga kota besar itu. Tetapi jika perkembangan itu dipicu oleh logic of developmentalism yang lain, maka lain pula urusannya.

Apakah rencana kawasan industri itu hal yang seksi dan memiliki logic of developmentalisme tunggal ? Bayangkan, suksesi pembebasan lahan ribuan hektar area itu sudah pasti menggiurkan. Kalau sepi dari urusan rent seeker, rasanya ajaib. Peta lokasi telah muncul, dukungan politik sudah menguat, tinggal perlu tukang belanja saja. Inilah logic of developmentalis yang paling sederhana. Padahal, tidak boleh dilupakan bahwa urusan program pembebasan lahan yang bermuara ke hotel prodeo sudah cukup marak di Banten. Artinya praktik semacam itu ibarat suatu mode operandi yang sudah bukan rahasia umum lagi. Maka ditakar dari teori interdependensi politik lokal, rencana kawasan industri ini membuka potensi sebagai ruang interaksi logistik pemilukada, beberapa tahun lagi. Ditambah lagi pembebasan lahan untuk kawasan-kawasan penopangnya. Pas jadi “tambang” baru. Politik dan rentseeker memungkinkan bersimbiosis di area ini, memang cukup sulit untuk memberikan bukti-bukti konkrit tapi sulit juga membantahnya.

Mitigasi: Mengharap Literasi Serius

Ketika hasrat menghadirkan kawasan industri tidak lagi dapat ditawar-tawar, kita perlu fokus bersiap-siap menyongsong perubahan masyarakat rural ke urban itu. Tantangan yang perlu diantisipasi bahwa generasi muda semakin tidak tertarik pada dunia pertanian beserta seluk beluknya. Angkatan kerja petani diisi generasi lanjut. Biarinlah. Anak-anak muda akan mengejar mimpi instant menjadi bagian dari industri-industri itu. Ini adalah cara paling pintas untuk memperoleh derajat “mapan” sekaligus menunjukkan keberhasilan kaum pendidik yang telah menempatkan oupt-nya sebagai penggerak mesin-mesin di jagat industri.

Dengan kondisi generasi muda yang demikian itu, Kota Serang akan segera menjelma menjadi “kota buruh”. Yah sih memang gejala ini sudah ada sekalipun tanpa ada kawasan industri baru. Maklum Propinsi Banten menyimpan 20 titik kawasan industri, merentang dari Tangerang, Cikande hingga Cilegon. Tinggal Kota Serang saja yang belum punya kawasan Industri.

Manakala jumlah serapan angkatan kerja di sektor industri ini semakin tinggi maka semakin tinggi pula ketergantungan masyarakat pada sektor formal. Tetapi perlu diwaspadai ketika pada titik tertentu sektor ini rontok spontan akibat persaingan labour wages. Kelak, pemerintah kota-lah yang akan menerima reruntuhan angkatan kerja dan massive labour yang semua itu pastilah akan dijawab melalui program-program berbasis APBD. Berarti, kehadiran industrialisasi bukan tanpa ancaman, bukan semata-mata indeks pengentasan angkatan kerja seperti yang dikampanyekan tim sukses pengembangan kawasan. Bukankah yang selalu dikampanyekan antara lain “Banten sebagai daerah 5 besar yang menarik untuk investasi asing maupun lokal”?.  Padahal perlu diingat, peta persaingan labour wages ini sudah semakin menggejala, bukan saja lintas negara tetapi antar provinsi dalam satu negara. Dan faktor ini akan lebih diperhitungkan, dibanding sekedar penyederhanaan ijin. Sebab persaingan ini soal cuan per tahun yang dibelanjakan oleh perusahaan. Di Asia, Thailand dan Filipina mengungguli Indonesia. Di dalam negeri, saat ini Jawa Tengah memenangi keunggulan labour wages, sedangkan Jakarta plus sekitarnya mendiami posisi kunci, paling bawah di sektor persaingan labour wages. Semakin tinggi biaya hidup, semakin menurunkan rasio persaingan labour wages. Belum lagi menghitung agregat lain yang bisa mendepresiasi sektor formal secara cepat. Itu sebabnya perlu literasi dalam makna yang luas seputar program kawasanisasi dan efeknya.

Soal-soal urusan seputar angkatan kerja, bagi warga Banten dengan mudah bisa melihat perbedaannya, antara kultur kehidupan sekitar Cikande – Cilegon dengan kawasan di tepian pedesaan Walantaka, Curug. Selalu ada perbedaan interest, gaya hidup, kebutuhan dan perilaku. Orang-orang akan berubah seiring dengan perubahan kerja dan lingkungannya. Kelas-kelas sosial baru akan terbentuk dan segera menciptakan gaps sosial dan potensi kerawanan. Mereka yang tidak terserap dalam genderang industrialisasi  harus dikalkulasi tempat-tempatnya, karena sektor pertanian tidak lagi tersedia. Sektor non formal bakal tumbuh cepat, tetapi siapkah mereka merespon itu agar tidak tertinggal oleh masyarakat yang ghirah-nya mereka pedagang-perantauan? Ketika krisis 1997, banyak perusahaan tumbang, justru sektor informal lah yang menjadi bumper penyelamat, masyarakat kecil tidak terjun bebas dan middle class society-lah yang terjun bebas. Hal semacam ini perlu advokasi komunitas dan itu dapat dimulai dari literasi yang serius.

Mengajar masyarakat untuk membaca perubahan adalah kebutuhan yang perlu diberikan pada masyarakat di areal calon kawasan industri. Membaca itu perlu disertai dengan penyertaan agenda meningkatkan keterampilan, peningkatan logika dan penyertaan langkah-langkah perubahan kultural lainnya. Agar ratio publik bisa membaca perubahan, perlu perjuangan literasi yang sesungguhnya, yang melepaskan diri dari agenda rent seeker, melepaskan diri dari urusan “serba proyek” hingga tidak lagi menggubris urusan “siapa mendapatkan apa, dimana?.” Perlu orang-orang yang tidak meributkan jalur titik di peta lokasi pembebasan, tetapi orang yang mencari “siapa dan apa saja yang akan hilang” dari peta itu. Literasi itu melakukan mitigasi pada siapa dan apa saja yang akan hilang dari peta, bagaimana yang tersisa, yang tidak terserap itu tidak tersingkir dan termarjinalkan. Sebelum memprediksi siapa yang tersisa ini, ngomong-ngomong, pabrik apa saja yang bakal tersedia di sana? Jangan dijawab “lah ya mbuh.., yang penting pembebasan berjalan saja dulu”.