CILEGON – Permasalahan tenaga kerja rupanya masih menjadi suatu hal yang krusial di Kota Cilegon. Pasalnya sebagai daerah yang terkenal dengan sebutan kota industri disertai dengan besarnya investasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih terbilang cukup tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon pada tahun 2021, jumlah TPT sebesar 10,13 persen. Dengan angka tersebut, Kota Cilegon menempati urutan kedua sebagai wilayah dengan angka pengangguran tinggi di Provinsi Banten.
Untuk mengatasi pengangguran, Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Sanuji Pentamarta memiliki program serapan 25.000 lapangan kerja yang tercetus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Cilegon 2021-2026. Penyediaan peluang 5.000 lapangan kerja per tahunnya itu digadang-gadang bergantung dari keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj mengatakan pihaknya kerap mendapat aspirasi dari masyarakat Kota Cilegon terkait sulitnya mendapatkan pekerjaan di daerah yang memiliki sebutan Kota Baja tersebut.
“Masyarakat menagih hal itu ke DPRD, kadang-kadang masyarakat memberikan suatu harapan tinggi kepada DPRD tetapi ada kewenangan terbatas yang tidak bisa kita labrak karena akan menyalahi tupoksi kita,” jelas pria yang akrab disapa Kang Isro.
Oleh karenanya, menurut politisi Partai Golkar tersebut, janji politik yang dicanangkan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Sanuji Pentamarta harus dipenuhi karena hingga kini masyarakat menunggu agar dapat terealisasi dan angka pengangguran pun bisa berkurang.
“Bukan kita (DPRD) tendensius tapi karena itu yang dijanjikan dan kita punya kewajiban untuk mengingatkan,” ucap Isro.
Selain itu isu terkait penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan oleh Kemenpan-RB juga menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Sebab jika penghapusan tetap dilakukan maka akan menambah angka pengangguran kembali.
Menyikapi hal tersebut, Isro menyebutkan pihaknya bersama kepala daerah akan terus membahas untuk mencari solusi.
“Kalau ini dilaksanakan (dihapus) akan menambah pengangguran jika tidak dilaksanakan akan ada masalah di keuangan. Kita bahas solusinya seperti apa sehingga tidak menambah persoalan baru karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Isro.
(Advertorial)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
