SERANG – Perjuangan enam warga Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, untuk mempertahankan tanah yang dikuasai secara turun-temurun hingga kini belum menemui titik terang.
Diketahui, seluruh gugatan mereka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta tidak dapat diterima.
Putusan banding dengan Nomor 209/B/2026/PTTUN.JKT yang dibacakan pada awal November 2026 lalu itu membuat substansi gugatan warga mengenai legalitas penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang atas nama Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertahanan belum dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan.
Perwakilan kuasa hukum warga dari LBH Pijar Harapan Rakyat, Rizal Hakiki, mengaku bahwa PTTUN Jakarta sebelumnya telah menerima permohonan banding warga, akan tetapi mereka justru menguatkan putusan PTUN Serang Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG tertanggal 6 Agustus 2026.
“Amar putusannya menerima permohonan banding dari para pembanding, menguatkan putusan PTUN Serang, serta menghukum para pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan. Untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250 ribu,” kata Rizal, Selasa (18/11/2026).
Menurut dia, majelis hakim PTTUN Jakarta menilai persoalan yang diajukan warga lebih dahulu harus menjawab siapa pihak yang paling berhak secara hukum menguasai atau memiliki tanah objek sengketa. Persoalan itu kemudian dianggap masuk dalam ranah hukum privat atau perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum.
Atas pertimbangan itu, kata Rizal, majelis menilai PTUN Serang telah tepat menerima eksepsi kompetensi absolut yang diajukan pihak tergugat.
Namun begitu, koalisi menyebut pertimbangan tersebut mengaburkan pokok persoalan yang sejak awal diajukan warga. Gugatan mereka, ucap dia, bukan semata-mata meminta pengadilan menetapkan siapa pemilik tanah, melainkan menguji keabsahan keputusan administrasi negara berupa sertifikat hak pakai yang diterbitkan atas nama Kementerian Pertahanan tersebut.
“Persoalan yang diajukan warga sejak awal adalah pengujian terhadap keabsahan keputusan administrasi berupa Sertipikat Hak Pakai yang diterbitkan negara. Warga mempertanyakan bagaimana bidang-bidang tanah yang selama puluhan tahun mereka kuasai dan kelola dapat dimasukkan ke dalam sertifikat atas nama Kementerian Pertahanan,” ujarnya.
Rizal mengaku, PTTUN Jakarta sebenarnya mengakui objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara berbentuk penetapan tertulis. Selain itu, pengadilan juga mencatat dalil warga mengenai penguasaan tanah seluas 171.471 meter persegi atau sekitar 17,14 hektare.
Tanah tersebut, diklaim telah dikuasai secara nyata, terus-menerus, terbuka dan turun-temurun, termasuk dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Atas hal itu, para warga juga menyatakan telah memenuhi kewajiban perpajakan atas bidang tanah tersebut.
Dengan begitu, pihaknya menyebut penerbitan sertifikat oleh Kementerian Pertahanan itu, dinilai menimbulkan tumpang tindih hak, menghilangkan kepastian hukum, sekaligus merugikan kepentingan warga secara langsung.
Dalam pertimbangannya, PTTUN Jakarta turut mencatat perbedaan dasar penguasaan tanah antara para pihak. Disitu, warga mendasarkan klaimnya pada riwayat penguasaan turun-temurun dan Nomor Objek Pajak (NOP). Sementara Kementerian Pertahanan mendasarkan perolehan tanah melalui proses ruislag atau tukar-menukar dengan PT Mandirinusa Grahaperkasa.
Selanjutnya, Pengadilan juga mencatat bidang tanah milik dua penggugat, Rohani dan Mista. Pada gugatan itu, majlis hakim menyatakan tidak seluruhnya masuk dalam objek sengketa.
“Berbagai fakta tersebut seharusnya menjadi perhatian untuk memeriksa lebih jauh persoalan administrasi penerbitan sertifikat yang dipersoalkan warga. Namun, hingga tingkat banding, pengadilan justru menguatkan putusan yang menutup pemeriksaan pokok perkara,” sampainya.
Akibatnya, warga belum memperoleh jawaban mengenai apakah penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang telah memenuhi prosedur dan ketentuan hukum administrasi pemerintahan.
Untuk diketahui, konflik tanah di Desa Rancapinang sendiri disebut telah berlangsung sejak 1996. Persoalan itu bermula ketika masyarakat diminta meminjamkan tanah untuk kepentingan latihan militer. Namun, dalam perkembangannya, proses tersebut berubah menjadi pengambilalihan tanah yang kemudian diklaim sebagai bagian dari tanah negara.
Atas hal itu, warga menganggap ganti rugi yang semula dipahami sebagai kompensasi atas tanaman justru dijadikan dasar pelepasan hak atas tanah.
Pada 2012 silam, Sertipikat Hak Pakai atas nama Kementerian Pertahanan diterbitkan terhadap tanah yang menurut warga masih mereka kuasai dan manfaatkan warga.
Kemudian, konflik semakin mencuat ketika pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 842/Badak Sakti mulai dilakukan di wilayah tersebut pada 2025.
Pada pembangunan itu berdampak terhadap sejumlah lahan dan tanaman produktif milik warga. Padahal, sebut Rizal, keberatan masyarakat atas penguasaan tanah tersebut telah disampaikan sejak lama.
Bagi para warga, persoalan ini tidak sekadar menyangkut administrasi pertanahan. Tanah tersebut telah menjadi sumber penghidupan sekaligus ruang hidup yang diwariskan antargenerasi warga Rancapinang.
“Tanah bukan sekadar bidang dalam dokumen pertanahan. Tanah merupakan sumber penghidupan, tempat mereka membangun kehidupan, serta ruang yang diwariskan antargenerasi. Ketika tanah yang selama puluhan tahun mereka kelola dimasukkan ke dalam sertifikat atas nama negara, masyarakat justru menghadapi ancaman kehilangan ruang hidupnya sendiri,” tegasnya.
Atas putusan banding tersebut, warga bersama Tim Advokasi Rancapinang Untuk Keadilan memastikan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Rizal menegaskan, upaya aya hukum itu ditujukan untuk meminta koreksi terhadap pertimbangan PTTUN Jakarta, terutama mengenai kewenangan peradilan tata usaha negara dalam menguji legalitas keputusan administrasi yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, Koalisi berharap Mahkamah Agung dapat memberikan ruang bagi pemeriksaan substansi atas gugatan, sehingga persoalan prosedur penerbitan sertifikat tidak berhenti hanya karena adanya perbedaan pandangan mengenai kompetensi peradilan.
“Negara tidak boleh berlindung di balik kewenangannya untuk menghindari pengujian atas keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat,” terangnya.
Selain itu, koalisi juga mengajak masyarakat sipil untuk memberikan dukungan terhadap perjuangan warga Rancapinang. Mereka menilai, persoalan tersebut berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat, keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah.
“Putusan banding ini bukan akhir perjuangan. Warga Rancapinang akan terus mempertahankan tanah dan ruang hidupnya melalui seluruh upaya hukum yang tersedia. Tanah warga bukan tanah kosong,” pungkasnya.
Penulis: Rasyid
Editor: TB Ahmad Fauzi
