SERANG – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Banten Menggugat (Kasibat) berunjukrasa di depan gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (11/2/2021). Mereka menilai kinerja Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy (WH-Andika) selama hampir empat tahun masa kepemimpinan masih buruk.
Koordinator massa aksi, Fikri Maswandi menilai, di masa pandemi Covid-19, WH-Andika hanya duduk manis.
“Dikala masa pandemi, rakyat masih terpuntang-panting, mereka lelah dan menderita. WH-Andika malah asik berduduk ria menyantap APBD 2021 dengan penuh napsu. APBD 2021 sebesar Rp16,15 triliun ini adalah hasil dari berkongsi dengan DPRD Banten, yang mana nilai sebesar Rp7,641 triliun lebih dianggarkan untuk biaya operasional yang mana biaya ini untuk membayar para pejabat dan pegawai yang ada di lingkungan Pemprov Banten,” kata Fikri.
Pihaknya juga mengaku heran dengan perilaku pimpinan daerah yang tidak sama sekali memiliki rasa empati terhadap penderitaan rakyat.
“Tapi sebaliknya malah mengeruk habis APBD 2021 untuk kepentingan para pejabat. Begitupun melihat kinerja yang sudah tidak lagi relevan dengan visi-misi WH-Andika yang jauh dari kebutuhan untuk Masyarakat,” katanya.
Fikri juga menilai masih banyak ketimpangan yang terjadi selama hampir empat tahun masa kepemimpinan WH-Andika.
“Banyak persoalan yang kami soroti, seperti pengangguran, pendidikan, kesehatan, transaparani APBD 2021, KKN di Provinsi Banten, kemiskinan, kesejahteraan guru honorer. Banyak ketimpangan yang terjadi ketika Wh-Andika sudah tidak mempunyai arah dan tujuan memimpin Provinsi Banten,” ucapnya.
“Pengangguran yang notabene permasalahan yang cukup signifikan untuk kemajuan Provinsi Banten, ternyata, tidak pernah selesai ditangan WH-Andika. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten mendapatkan tiga kali berturut-turut nomor satu mulai dari tahun 2018, 2019 hingga 2020,” sambungnya.
Menurut Fikri, hal itu menjadi simbol bahwa Pemprov Banten tidak pernah menghasilkan track record yang positif. Dimana Banten terus-menerus mengalami kenaikan angkatan kerja.
“Bahkan hingga Agustus 2020 sebesar 661 ribu orang menganggur. Belum lagi (masalah) kemiskinan (jadi) problem yang tidak pernah habisnya di selesaikan oleh WH-Andika. Penduduk miskin di Banten pada bulan Maret 2020 mencapai 5,92 persen atau sebanyak 775.990 orang. Pendidikan ditengah situasi pandemi seperti ini semua aktivitas pembelajaran dilakukan melalui daring, Pemprov harus hadir ditengah sarana pendukung bagi siswa SMA/SMK juga mahasiswa. Bangun infrastruktur Internet dari pelosok yang ada di provinsi Banten lalu berikan kuota gratis, hingga alat pembelajaran daring (ponsel),” ujarnya.
Oleh karena itu, Fikri menegaskan, setidaknya terdapat sembilan tuntutan kepafa WH-Andika. Pertama, memberikan akses pekerjaan kepada masyarakat di Provinsi Banten, kedua, berikan transparansi APBD 2021 terhadap rakyat Banten.
Ketiga, bertanggung jawab atas tindakan korupsi di lingkungan provinsi Banten, empat, berikan jaminan kesejahteraan guru honorer di Provinsi Banten. Lima, tolak segala bentuk KKN dalam Dunia pendidikan di Provinsi Banten.
“Enam, WH-Andika harus berikan akses pemerataan pendidikan di provinsi Banten yang bermutu sesuai dengan UU 1945, tujuh, mudahkan akses pelayanan kesehatan di provinsi Banten. Delapan, hentikan komersialisasi kesehatan di masa pandemi. Dan sembilan, entaskan kemiskinan di Banten,” pungkasnya.
(Mir/Red)
