Beranda Pemerintahan Defisit APBD 2026 Cilegon Disebut Tembus Rp120 Miliar, Sekda: Masih Dihitung, Belum...

Defisit APBD 2026 Cilegon Disebut Tembus Rp120 Miliar, Sekda: Masih Dihitung, Belum Final

Sekda Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra. (Maulana/bantennews)

CILEGON – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra, angkat bicara menanggapi isu potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon yang disebut-sebut mencapai Rp120 miliar pada akhir tahun anggaran 2026.

Aziz mempertanyakan dasar penghitungan angka Rp120 miliar tersebut dan menegaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon belum mengeluarkan angka final terkait potensi defisit. Ia bahkan meminta pihak yang menyebarkan informasi tersebut untuk menunjukkan rincian hitungannya.

“Hitungan siapa itu? Coba saja kasih ke saya hitung-hitungannya dari mana. Belum ada perhitungan potensi berapa defisitnya karena kita tetap masih berupaya,” ujar Aziz saat diwawancarai wartawan di Cilegon, Kamis (19/11/2026).

Menurut Aziz, jika merujuk pada potensi selisih pendapatan yang memicu kekhawatiran defisit, hal itu murni berasal dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang realisasinya belum mencapai target. Sementara untuk sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dinilai masih berjalan sesuai dengan rencana.

“Kalau misalnya dari hitungan ya dari target BPHTB saja sih seperti itu saja. BPHTB targetnya berapa, realisasi berapa, kurang lebih seperti itu. Yang lainnya sih sesuai,” jelasnya.

Aziz mengakui bahwa sektor BPHTB memang bergantung pada aktivitas transaksi jual beli tanah dan bangunan di masyarakat yang tidak dapat dipaksakan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, melesetnya target BPHTB tahun ini akan menjadi bahan evaluasi serius agar penetapan target di tahun mendatang lebih rasional dan disesuaikan dengan tren tahun-tahun sebelumnya.

Guna menghindari terjadinya defisit anggaran dan memastikan kas daerah tetap aman hingga tutup buku Desember mendatang, Pemkot Cilegon menerapkan strategi pengendalian belanja secara ketat. Pemkot memilih menahan (hold) pos belanja yang tidak mendesak dan memfokuskan anggaran pada program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga :  Target PAD Terancam Meleset dan Serapan APBD Rendah, Ketua DPRD Cilegon Wanti-Wanti Potensi Gagal Bayar

Aziz menegaskan bahwa mekanisme rasionalisasi anggaran sudah tidak berlaku di penghujung tahun, sehingga langkah yang ditempuh saat ini adalah mengatur skala prioritas dan arus kas (cash flow) terhadap potensi anggaran yang tersedia.

“Kalau sekarang kan tinggal mengatur bagaimana mana yang prioritas kita lanjutkan, mana yang kita hold (tahan) dulu. Kewajiban-kewajiban kita akan penuhi dulu di bulan Desember sampai dengan akhir, baru sisanya nanti untuk yang lainnya,” tegasnya.

Di sisi lain, untuk menambal kekurangan pendapatan dari sektor BPHTB sekaligus menekan potensi defisit, Pemkot Cilegon juga tengah menggenjot penagihan piutang pajak daerah di sisa waktu lebih dari satu bulan ke depan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Aziz memastikan Pemkot Cilegon tidak akan mengalami gagal bayar terhadap kewajiban rutin, hak pegawai, maupun pembayaran proyek fisik kepada pihak ketiga. Terkait proyek pembangunan seperti taman di kawasan Bonang yang sempat disorot, Aziz menjamin pembayaran tetap dilakukan secara proporsional sesuai progres pekerjaan di lapangan yang diverifikasi oleh pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Setiap pekerjaan yang sudah berkontrak pasti kita akan penuhi kewajiban kita. Pada saat pelaksanaan tidak selesai, ya kita bayar sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan saja, termasuk progres kecil 10 atau 20 persen. Selama mereka sudah memenuhi kewajibannya, hak-haknya harus kita penuhi sesuai aturan yang berlaku,” paparnya.

Adapun terkait capaian PAD Kota Cilegon yang berdasarkan data terbaru Kementerian Keuangan masih berada di kisaran 65 persen lebih, Aziz bersikap realistis. Dengan waktu yang semakin mepet menjelang akhir tahun, ia memperkirakan target 100 persen sulit tercapai, namun pihaknya tetap berupaya mengoptimalkan realisasi PAD hingga menembus angka 80 persen.

Baca Juga :  Diusut Kemendagri, Wagub Banten: Engga ada Pemberhentian Sekda Cilegon

“Karena waktu juga sekarang sudah mepet, mungkin kalau target sampai 100 persen tidak akan tercapai. Tapi kita tetap berupaya mengoptimalkan semaksimal mungkin, mudah-mudahan di angka 80 persen,” pungkasnya.

Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin