CILEGON – Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, menyoroti rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun 2026 yang masih berada di bawah angka 60 persen pada semester kedua. Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera melakukan percepatan agar program pembangunan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Rizki menegaskan, optimalisasi serapan pada semester kedua merupakan bagian dari kesepakatan hasil prognosis antara legislatif dan eksekutif. DPRD pun telah berulang kali mendorong evaluasi melalui komisi-komisi terkait yang menjadi mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Itu menjadi atensi dari kami DPRD Kota Cilegon, bahwa sesuai dengan kesepakatan hasil prognosis di realisasi semester dua, itu harus dimaksimalkan dengan baik,” ujar Rizki, Kamis (13/11/2026).
Berdasarkan laporan hasil realisasi semester kedua, Rizki mengungkapkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu OPD dengan tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah. Padahal, sektor infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak yang dinantikan masyarakat. Terkait kendala teknis maupun proses pengadaan barang dan jasa, ia meminta TAPD dan OPD terkait segera memberikan penjelasan serta mempercepat eksekusinya.
“Kepada TAPD dan juga kepada Wali Kota, tolong untuk penyerapan di realisasi semester kedua ini di dalam anggaran APBD 2026 harus segera semuanya direalisasikan dengan baik, tepat waktu, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Selain persoalan serapan belanja, Rizki juga menyoroti proyeksi tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon sebesar Rp1 triliun lebih. Menurutnya, kondisi anggaran yang belum terserap memang tidak serta-merta menimbulkan defisit, tetapi membuat indikator capaian kinerja pemerintah daerah menjadi rendah.
Meski demikian, ia mewanti-wanti agar pemerintah daerah berhati-hati dalam mengelola arus kas pelaksanaan proyek. “Kecuali kalau uangnya tidak ada, dilakukan pembangunan-pembangunan, nah itu jangan sampai terjadi potensi gagal bayar,” kata Rizki mengingatkan.
Menanggapi keluhan mengenai pemotongan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), Rizki menilai hal tersebut tidak boleh terus dijadikan alasan utama maupun momok yang menakutkan. DPRD berencana memeriksa secara spesifik alokasi dan peruntukan item TKD tersebut.
Bagi Rizki, pemangkasan TKD seharusnya memicu kreativitas Pemkot Cilegon untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor-sektor lain sekaligus mengevaluasi tata kelola PAD yang ada.
“Kita ambil sisi positifnya saja, bahwa supaya pemerintah daerah bisa lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya. Dan juga bisa mengevaluasi, selama ini PAD-nya seperti apa, apakah ada kebocoran kah, akhirnya tidak tercapai, atau ada potensi yang belum tergali kah,” tuturnya.
Sementara itu, terkait munculnya wacana revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rizki enggan berspekulasi lebih jauh karena rencana tersebut belum terealisasi. Secara umum, ia menyebut revisi biasanya dilakukan apabila terdapat item perencanaan yang dinilai tidak lagi sesuai.
Ia memastikan korelasi antara pemotongan TKD dan tidak tercapainya target PAD menjadi pekerjaan rumah (PR) mendesak bagi Pemkot Cilegon. Seluruh catatan evaluasi kinerja anggaran tahun ini akan dikaji secara mendalam oleh DPRD dalam rapat pembahasan APBD untuk menghadapi tahun anggaran 2027 mendatang.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin