Freeport dan Kesalahan Besar Indonesia: Jangan Ulangi di Banten dan Nusa Tenggara

Ada pelajaran besar yang seharusnya dipetik bangsa Indonesia dari pengelolaan tambang Freeport di Papua. Pelajaran itu bukan sekadar tentang bagaimana perusahaan asing mengelola tambang emas dan tembaga dalam skala raksasa, melainkan tentang bagaimana sebuah negara yang kaya sumber daya alam dapat kehilangan kesempatan membangun kemandirian ekonomi akibat kurang matang dalam merancang kebijakan dan melakukan perundingan.

Pada 1967, pemerintah Indonesia menandatangani Kontrak Karya I dengan Freeport. Saat itu, Indonesia memang membutuhkan investasi, modal, teknologi, serta keahlian asing untuk mendorong pembangunan ekonomi. Namun, persoalan mendasarnya adalah bagaimana negara mampu mengamankan kepentingan jangka panjang ketika berhadapan dengan perusahaan multinasional yang memiliki modal, teknologi, pengalaman, dan kekuatan negosiasi jauh lebih besar.

Tambang Grasberg di Papua kemudian dikenal sebagai salah satu deposit emas dan tembaga terbesar di dunia. Kekayaan mineral yang tersimpan di perut bumi Papua begitu luar biasa. Namun, pertanyaannya, mengapa kekayaan sebesar itu tidak serta-merta menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dan sejahtera?

Jawabannya tidak sesederhana menyalahkan satu kontrak atau satu pemerintahan. Namun, kita harus berani mengakui bahwa sejak awal terdapat persoalan mendasar dalam keseimbangan posisi tawar, penguasaan teknologi, desain kontrak, serta kemampuan negara memastikan bahwa nilai tambah pertambangan dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat Indonesia.

Selama puluhan tahun, Indonesia menjalin kerja sama dengan perusahaan asing yang memiliki keunggulan teknologi dan pengalaman dalam pengelolaan pertambangan berskala besar. Kita memang memperoleh pajak, royalti, lapangan pekerjaan, investasi, dan berbagai manfaat ekonomi lainnya.

Bahkan, pada 2018, Indonesia berhasil meningkatkan kepemilikan nasional atas PT Freeport Indonesia menjadi 51,23 persen melalui proses divestasi. Ini merupakan perkembangan penting dalam perjalanan penguasaan sumber daya alam nasional.

Namun, pertanyaan mendasarnya tetap relevan: mengapa penguasaan teknologi, kemampuan industri pengolahan, dan kemandirian sektor pertambangan nasional tidak dibangun jauh lebih awal?

Persoalannya bukan karena Indonesia membuka pintu bagi investasi asing. Investasi asing tetap dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Kesalahan justru terjadi apabila kesempatan eksploitasi sumber daya alam diberikan tanpa strategi yang kuat untuk memastikan alih teknologi, pengembangan tenaga ahli nasional, perlindungan lingkungan, serta distribusi keuntungan yang berkeadilan.

Di sinilah saya ingin menyampaikan sebuah peringatan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, khususnya apabila suatu saat cadangan emas di Banten maupun Nusa Tenggara hendak dikembangkan dalam skala besar.

Jangan terburu-buru mengeksploitasi kekayaan alam hanya karena ada perusahaan yang datang membawa tawaran investasi miliaran dolar. Jangan pula silau oleh janji pembangunan jalan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan daerah.

Semua itu memang penting. Namun, jangan sampai kepentingan ekonomi jangka pendek mengalahkan kepentingan strategis bangsa dalam jangka panjang.

Jika Indonesia belum memiliki kemampuan teknologi, tenaga ahli, sistem pengawasan, dan industri pengolahan yang memadai, mengapa tidak mempersiapkannya terlebih dahulu?

Mengapa kita tidak mulai membangun pusat pendidikan pertambangan, memperkuat kapasitas perguruan tinggi, menyiapkan perusahaan nasional, serta mengembangkan teknologi pengolahan mineral sebelum membuka eksploitasi dalam skala besar?

Kita tidak sedang mengajak bangsa ini menolak investasi asing. Kita sedang mengingatkan bahwa setiap investasi harus tunduk pada kepentingan nasional, bukan justru sebaliknya.

Perusahaan asing boleh menjadi mitra strategis, tetapi jangan sampai bangsa Indonesia hanya menjadi penonton di atas kekayaan alamnya sendiri.

Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah kepentingan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan. Pertambangan tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga berpotensi meninggalkan kerusakan ekologis, konflik lahan, ketimpangan sosial, dan persoalan lingkungan yang dampaknya dapat berlangsung jauh setelah kegiatan pertambangan berakhir.

Karena itu, keuntungan ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan sebuah proyek pertambangan. Kesejahteraan masyarakat sekitar, perlindungan lingkungan, kepastian reklamasi, dan tanggung jawab pascatambang harus menjadi bagian utama dalam setiap kebijakan.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah memberikan arah yang jelas: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Prinsip konstitusi tersebut tidak boleh berhenti sebagai kalimat yang hanya dibacakan dalam pidato kenegaraan. Ia harus diwujudkan melalui kebijakan, kontrak, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya alam yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, pengalaman Freeport harus menjadi peringatan bagi generasi pengambil kebijakan berikutnya. Jangan sampai kesalahan yang sama kembali terulang di Papua, Banten, Nusa Tenggara, atau daerah mana pun yang menyimpan kekayaan mineral.

Lebih baik menunda eksploitasi sambil membangun kapasitas dan kemampuan bangsa daripada terburu-buru menggali kekayaan alam ketika kita belum siap menguasai nilai tambah ekonominya.

Emas yang tersimpan di dalam perut bumi tidak akan berpindah hanya karena kita memilih untuk mempersiapkan diri. Sebaliknya, kesempatan membangun kemandirian bangsa bisa hilang apabila kita kembali membuat kesepakatan yang tidak berpihak pada kepentingan generasi mendatang.

Jangan sampai anak cucu kita kelak hanya mewarisi lubang-lubang tambang, kerusakan lingkungan, dan persoalan sosial, sementara sebagian besar nilai ekonomi dari kekayaan yang pernah tersimpan di dalamnya telah berlalu.

Sebab, kekayaan alam sejatinya bukan hanya untuk dinikmati hari ini, melainkan juga harus menjadi modal bagi kemandirian dan kesejahteraan generasi yang akan datang.

Bagikan Artikel Ini