Author: PrajuritNews
Ulama dan Umaro Miliki Peran Strategis Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Ulama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Umaro harus saling bersatu karena Ulama dan Umaro serta Tokoh Agama memiliki peran sangat strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. saat berdialog interaktif dengan warga Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Mangir, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (14/10/2021). Turut serta dalam dialog tersebut yaitu Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen, Bupati Banyuwangi Ibu Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Ketua PCNU H. Mohammad Ali Makki Zaini. Di hadapan warga PCNU, Panglima TNI mengatakan bahwa menurut salah satu sumber bahwa Indonesia pada tahun 2045 akan menjadi negara ekonomi terbesar nomor empat di dunia. Namun persyaratanya adalah persatuan dan kesatuan harus dijaga, karena stabilitas keamanan juga penting, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus disiapkan. “Oleh sebab itu, untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, sumber daya manusianya harus dijaga jangan sampai ada yang kenal narkoba. Itulah pentingnya Ulama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Umaro untuk menjaga dan menyiapkan sumber daya manusia,” ujarnya. Panglima TNI juga menyampaikan bahwa baru saja Indonesia mendapatkan cobaan yang sangat berat yaitu pandemi Covid-19, dimana bulan Juli dan Agustus yang sangat berat kasusnya naik yaitu jumlah kematian naik. “Saya dengan bapak Kapolri atas perintah bapak Presiden membantu pemerintah daerah untuk segera mengendalikan Covid-19 dan Alhamdulillah saat ini Indonesia trend kasus Covid-19 sudah menurun,” ungkapnya. Menurut Panglima TNI, Banyuwangi kasus konfirmasi Covid-19 sudah turun dan positifity nya sudah turun di bawah 5% dari ketentuan WHO. Artinya bahwa infeksi yang terjadi di masyarakat itu sudah kecil, kematian juga sudah terus menurun dan juga angka kesembuahan juga naik. Ini semua berkat kebersamaan kita antara Ulama, Tokoh Masyarakat dan Umaro. “Kuncinya adalah kedisiplinan, Sami’na Wa Atho’na. Jadi apa yang harus kita lakukan itu harus benar-benar kita disiplin kami dengar dan kami taat. Untuk melakukan, dan peran-peran dari Ulama, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sangatlah penting, dengan cara mematuhi protokol kesehatan 3M, 3T dan sekarang kita melaksanakan vaksinasi,” kata Panglima TNI. Untuk itu, lanjut Panglima TNI bahwa pada kondisi yang bagus ini, mari bersama-sama untuk menyamakan langkah, ritme, untuk menjaga agar tidak terjadi ledakan kasus lagi, karena masih ada ancaman ancaman dari luar sana, ada virus yang namanya Lamda, ada yang namanya Mu. Sehingga kalau datang virus yang lain kita sudah tidak terasa dan kita sudah memiliki kekebalan. “Dengan catatan bahwa kita harus divaksin baik dosis 1 maupun dosis 2 dan terus terang kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Para Ulama, Lintas Agama lainnya atas suksesnya pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Banyuwangi ini. Tanpa adanya bantuan bapak-bapak dan ibu sekalian tentunya pelaksanaan vaksinasi, pelaksanaan protokol Kesehatan tidak akan bisa berhasil dan bisa kita rasakan sampai dengan hari ini,” tandasnya. (***)
Panglima TNI Dampingi Presiden Pada Upacara Penetapan Komponen Cadangan
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada upacara penetapan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021 yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (7/10/2021). Selanjutnya Presiden RI Joko Widodo secara resmi menetapkan Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia. “Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, pada hari ini Kamis tanggal 7 Oktober Tahun 2021, pembentukan komponen cadangan tahun 2021 secara resmi saya nyatakan ditetapkan,” ucapnya. Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendaftar secara sukarela untuk menjadi pasukan komponen cadangan. “Saya menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mendaftar secara sukarela, telah mengikuti proses seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran secara sukarela. Dan hari ini saudara-saudara ditetapkan sebagai anggota komponen cadangan,” ungkapnya. Menurut Presiden Joko Widodo, komponen cadangan ini merupakan bagian dari sistem pertahanan Indonesia yang bersifat semesta yakni dengan melibatkan masyarakat. “Kita punya putra-putri yang tidak kalah kemampuannya di bidang sains dan teknologi. Ilmuwan-ilmuwan kita, insinyur-insinyur kita sedang melakukan penelitian dan pengembangan diberbagai bidang strategis, pembangunan frigate buatan Indonesia, termasuk peluru kendali untuk pertahanan udara dan pertahanan laut serta dalam pembangunan kapal selam Indonesia,” katanya. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa komponen cadangan tidak boleh digunakan untuk hal lain kecuali kepentingan pertahanan dan kepentingan Negara. “Komcad TNI hanya bergerak saat darurat militer atau perang. Pasukan komponen cadangan bergerak atas perintah Presiden dengan persetujuan DPR dan di bawah kendali Panglima TNI. Artinya tidak ada anggota komponen cadangan yang melakukan kegiatan mandiri,” tegasnya. Lebih lanjut Presiden Joko Widodo mengingatkan para anggota Komcad hanya aktif saat mengikuti pelatihan dan mobilisasi untuk mendukung komponen utama yakni TNI. “Setelah penetapan ini, saudara-saudara kembali ke profesi masing-masing, namun anggota komponen cadangan harus selalu siaga jika dipanggil Negara,” ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melaporkan 3.103 anggota Komcad TNI yang hari ini dikukuhkan terdiri dari Rindam Jaya 500 orang, Rindam III/Siliwangi 500 orang, Rindam IV/Diponegoro 500 orang. Kemudian, Rindam V/Brawijaya 500 orang, Rindam XII/Tanjungpura 499 orang, dan Universitas Pertahanan 604 orang. Pembentukan komponen cadangan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. (***)
Panglima TNI Tekankan Aparat TNI-Polri Amankan PON XX
PON XX (Pekan Olahraga Nasional ke-20) Papua merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik untuk membuktikan bahwa Papua sebagai bagian dari NKRI merupakan sebuah Provinsi yang cukup maju untuk menyelenggarakan perhelatan akbar tingkat nasional. “Kesuksesan penyelenggaraan PON XX Papua merupakan momen emas untuk membuktikan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua kondusif. Dengan demikian maka faktor keamanan menjadi hal utama yang harus dipenuhi selama pelaksanaan PON XX Papua,” kata Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. saat memimpin rapat kesiapan pengamanan PON XX Tahun 2021, bertempat di Jayapura, Papua, Rabu (29/9/2021). Keamanan yang dimaksud Panglima TNI adalah terkait dengan pengamanan venue dan seluruh jalannya pertandingan, pengamanan VVIP saat pembukaan dan penutupan, pengamanan atlet dan kontingen, pengamanan penonton serta pengamanan masyarakat. Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa Kapolda Papua dibantu Pangdam XVII/Cenderawasih harus memperkuat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam mengamankan PON XX. “Di tengah pandemi Covid-19, even nasional yang melibatkan ribuan orang ini memiliki risiko besar penularan Covid-19 dan juga potensi gangguan keamanan,” katanya. “Oleh karena itu, saya menekankan agar petugas mampu mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang paling mungkin terjadi, sampai sekecil apapun,” tambahnya. Panglima TNI mengatakan bahwa pembukaan PON XX Papua nanti, akan dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Acara tersebut akan menjadi perhatian nasional bahkan internasional. “Karena di tengah apresiasi dunia terhadap keberhasilan Indonesia menekan pandemi Covid-19, semua mata akan tertuju ke Papua sebagai tuan rumah,” ujarnya. “Tentunya even ini akan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Papua dapat menyelenggarakan even berskala nasional dan siap untuk menjadi tuan rumah even nasional lainnya. Untuk mencapai hal tersebut, Satgas Pam PON XX Papua sebagai leading sector pengamanan harus dapat menjamin keamanan pelaksanaan PON XX,” tegas Panglima TNI. Keberhasilan dalam penanganan pandemi dan penyelenggaraan PON XX akan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Papua. “Oleh karena itu, saya perintahkan kepada seluruh aparat keamanan agar melaksanakan tugas pengamanan di semua dimensi, baik fisik maupun non-fisik. Secara fisik, pastikan protokol keamanan even PON XX berjalan dengan baik, yakinkan seluruh personel memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Meskipun aman sampai saat ini namun jangan lengah,” ucap Panglima TNI. Panglima TNI juga menyampaikan bahwa menyikapi potensi ancaman dan gangguan yang tentu akan berbeda di setiap tempat, pendekatan yang dilakukan harus mempertimbangkan situasi, kondisi, budaya dan kearifan lokal masing-masing daerah. “Saya yakin dengan niat tulus demi kemanusiaan dan kemajuan Papua, maka TNI-Polri bersama seluruh elemen masyarakat Papua akan mampu membawa Papua mensukseskan PON XX,” harapnya. (***)
Satu Prajurit TNI Gugur Saat Mengamankan Evakuasi Nakes Korban Kekejaman Teroris KST
Kontak tembak kembali terjadi di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang saat helikopter milik TNI akan melaksanakan evakuasi jenazah Suster Gabriella Meilani yang meninggal akibat kekejaman, kebiadaban dan kekejian teroris KST beberapa waktu lalu, Selasa (21/9/2021). Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Arm Reza Nur Patria, menerangkan bahwa kontak tembak tersebut terjadi saat pasukan TNI-Polri mengamankan lokasi pendaratan helikopter yang rencananya akan mengevakuasi jenazah Suster Gabriella Meilani. “Saat melaksanakan pengamanan bandara yang akan digunakan sebagai jalur evakuasi jenazah Suster Gabriela Meilani, terjadi kontak tembak dengan KST yang menyebabkan satu prajurit terbaik TNI gugur,” terang Kapendam. Selanjutnya dijelaskan oleh Kapendam bahwa, saat ini jenazah Suster Gabriella dan jenazah prajurit TNI yang gugur sudah berhasil dievakuasi ke Jayapura. “Saat ini jenazah Suster Gabriella dan jenazah prajurit yang gugur sudah berhasil dievakuasi ke Jayapura dan selanjutnya dibawa ke RS TK II Marthen Indey,” tutupnya. (***)
Panglima TNI Ingatkan Santri dan Masyarakat Tetap Pakai Masker Serta Disiplin Prokes
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., meninjau pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Yajri Payaman, Magelang, Jawa Tengah, Senin (20/9/2021). Sebanyak 1.000 orang yang terdiri 800 santri dan 200 warga masyarakat yang tinggal disekitar Ponpes akan melaksanakan vaksinasi dengan melibatkan 46 orang vaksinator dan tenaga kesehatan yang terdiri dari TNI 18 orang dan Nakes 28 orang. Kedatangan di Pondok Pesantren, Panglima TNI disambut Kepala Ponpes Yajri Payaman K.H Mohammad. Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI menyambut baik peran aktif masyarakat dan Pondok Pesantren Yajri Payaman dalam mensukseskan program pemerintah yaitu percepatan vaksinasi nasional. Dihadapan para santri, Panglima TNI menyampaikan bahwa hari ini akan dilaksanakan vaksinasi sebanyak 1.000 orang. “Anak-anakku sekalian hari ini kita melaksanakan vaksinasi sebanyak 1.000 orang dan Insya Allah nanti Pimpinan Pondok Pesantren akan terus berkoordinasi dengan Danrem dan Tim kesehatan dari Korem untuk selanjutnya melaksanakan vaksinasi tahap kedua,” ucapnya. Lebih lanjut Panglima TNI berharap setelah dilaksanakan vaksinasi dosis pertama dan kedua para santri sudah memiliki kekebalan imun. “Insya Allah nanti setelah vaksinasi tahap satu dan dua dilaksanakan maka anak-anak kita semua sudah memiliki kekebalan imun karena dengan kekebalan imun itu nantinya kita akan terbebas dari bahaya Covid-19,” ujarnya. Panglima TNI juga mengingatkan kepada santri dan warga masyarakat untuk tetap memakai masker dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. “Saya mengingatkan kepada anak-anaku semua untuk disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan dan tetap menggunakan masker karena masker adalah yang paling bisa melindungi 95%,” tuturnya. Pada kesempatan yang sama Kepala Ponpes Yajri Payaman KH. Mohammad menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh TNI. “Saya menyampaikan terima kasih Panglima TNI yang telah berkenan membantu dan melindungi para santri dengan melaksanakan vaksinasi, karena bila santri sehat maka negara kuat,” ujarnya. (***)
Sinergitas Kejaksaan dan TNI Optimalkan Penegakkan Hukum dan Disiplin Prajurit
Kababinkum TNI Mayjen TNI Mayjen Wahyoedho Indrajit, S.H, M.H., didampingi Kepala Oditurat Militer (Kaotmil) II-08 Bandung Kolonel Chk (K) Sri Widyastuti, S.H., M.H, serta seluruh Penyidik di wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Bandung melaksanakan kunjungan kerja ke Kejakasaan Tinggi Jawa Barat, Rabu (15/9/2021). Kedatangan Kababinkum TNI beserta stafnya disambut oleh Kajati Jawa Barat Dr. Asep N Mulyana dan jajarannya langsung menuju ruang Kantor Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dalam pertemuannya Kababinkum TNI menggelar sosialisasi penegakkan hukum dan disiplin keprajuritan, mendapat tanggapan yang positif dari Kajati Jawa Barat. Dalam memproses perkara koneksitas TNI merujuk pada pasal 198 ayat (2) UU NO. 31 THN 1997 penyidikan perkara koneksitas dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur dan Penyidik, dalam lingkungan peradilan umum dan Tim tetap dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan RI dan Menteri Kehakiman RI. “Diupayakan sinergitas antar lembaga yaitu Kejaksaan dan TNI dapat terjalin dengan baik sehingga penerapan disiplin dan penegakkan hukum dalam perkara koneksitas dapat berjalan dengan optimal,” ujar Kababinkum TNI. Lebih lanjut Kababinkum TNI menyampaikan bahwa sinergitas dalam penegakkan hukum terutama untuk perkara koneksitas, yaitu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang masuk dalam lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum serta tidak terjadi disparitas/perbedaan dalam tuntutan pidana yang dijatuhkan. Sementara itu, Kajati Jawa Barat Dr. Asep N Mulyana menanggapi dengan baik sosialisasi yang disampaikan Kabinkum TNI, dengan harapan yang sama yaitu terciptanya sinergitas yang baik antara Kejaksaan dan TNI. “Kami sangat berterimakasih kepada TNI dalam hal ini Kababinkum TNI beserta stafnya yang telah meluangkan waktu berkunjung untuk menyampaikan sosialisasinya, semoga kedepan dalam penerapan hukum yang terkait pidana koneksitas dapat berjalan dengan baik,” katanya. (***)
RDP dengan DPR RI, Bakamla Beberkan Roadmap Penguatan
Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksda TNI S. Irawan, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Ruang Rapat Komisi I, Lt.2 DPR RRI Gedung Nusantara II, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/09/2021). Laksda TNI S. Irawan menyampaikan setidaknya empat poin dalam paparannya tentang roadmap penguatan Bakamla yaitu aspek legislasi, kebijakan dan strategi, sarana dan prasarana serta kebutuhan anggaran Bakamla kepada Komisi I DPR RI. Bakamla saat ini tengah mendorong peranannya dalam menyinergikan patroli dan sistem informasi maritim sebagaimana diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Untuk mewujudkannya, Bakamla menyusun roadmap pengembangan kekuatan dan kemampuan Bakamla sebagai acuan kebijakan dan strategi penguatan kelembagaannya. Sestama Bakamla RI juga mengungkapkan bahwa kondisi sarana prasarana Bakamla saat ini masih jauh dari ideal karena baru tersedia 10 kapal patroli berbagai jenis yang tentu tidak mencukupi untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia. Selain kapal patroli, Bakamla juga membutuhkan pengamatan udara seperti pesawat dan drone. Dikatakannya, pengamatan udara ini dibutuhkan untuk melakukan identifikasi terhadap setiap kontak permukaan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan kapal patroli. Ini dibutuhkan untuk menerapkan strategi fleet in being atau armada siaga Bakamla dalam mengamankan wilayah prioritas yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satunya di laut Natuna Utara. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini, Indonesia masih memiliki overlapping claim ZEE dengan Vietnam sehingga kerap kapal-kapal ikan vietnam memasuki wilayah klaim unilateral ZEEI. RDP ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto yang dihadiri anggota DPR dari 9 Fraksi. Turut hadir pula mendampingi Sestama Bakamla adalah sejumlah pejabat utama dalam jajaran eselon 2 Bakamla. (***)
Personel Bakamla Tempuh Coast Guard Basic Training
Menjadi Personel Bakamla sangat berbeda dengan pegawai PNS pada umumnya, hal ini karena personel Bakamla mempunyai nilai tambah yang tidak hanya dituntut menjadi pribadi profesional dalam mengemban tugasnya tetapi dituntut berkarakter yang kuat dan berkepribadian sebagai sosok paramiliter yang tangguh. Hal tersebut disampaikan Kabag Kepegawaian Letkol Bakamla Joko Susilo, S. Sos., M.M., saat melepas 119 personel Bakamla yang akan melaksanakan Coast Guard Basic Training (CGBT) di Pusat Latihan Pendidikan Dasar Militer (Puslatdiksarmil) Juanda Sidoarjo di Lapangan Mabes Bakamla, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2021). Dikatakannya pula, CGBT ini tugas wajib dan mendasar yang harus dijalankan bagi personel Bakamla guna membentuk paramiliter yang militan, matra laut yang punya pola pikir yang bagus dan pejuang tinggi dalam menjaga laut nusantara. Personel Bakamla ini akan mengikuti CGBT selama 3 bulan, terhitung 119 personel siap untuk melaksankan tugas usai sehari sebelumnya telah melaksanakan tes PCR. Dengan transportasi Kereta Api, personel Bakamla akan menempuh perjalanan selama 1 hari menuju Surabaya. Sebelum keberangkatan, dilaksanakan apel kesiapan guna mengecek jumlah personel dan peralatan yang wajib dibawa. (***)
