SERANG – Komisi III DPRD Banten, Kamis (21/1/2021), mengundang PT Bank Pembangunam Daerah (BPD) Banten atau Bank Banten untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). Salah satu agenda rapat yang akan dibahas yakni terkait perkembangan hasil right issue atau Penawaran Umum Terbatas (PUT) yang selesai dilaksanakan pada 6 Januari lalu.
Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedi mengatakan, salah satu pokok pembahasan adalah hasil right issue yang baru saja dilakukan oleh Bank Banten.
“Kita mau tahu progresnya seperti apa. Apalagi kan kemarin ada investor dari Sinarmas dan Bank Bangkok. Kayak Sinarmas kan bentuknya nabung dari Rp500 miliar baru Rp200 miliar,” kata Gembong, Rabu (20/1/2021).
Lebih lanjut, Gembong mengaku, pihaknya juga akan memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu untuk mempertanyakan kejelasan status Bank Banten.
“Kita juga akan ketemu OJK. Karena mereka yang bisa mencabut (status) bank dalam pengawasn khusus, karena sampai sekarang kan belum jelas. Kan kalau udah dinyatakan sehat RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) bisa pindah, bisa lari kencang,” katanya.
Padahal, menurut Gembong, seluruh persyaratan yang diajukan OJK telah dipenuhi oleh Pemprov Banten.
“Syarat dari OJK kan ada empat, likuiditas, penyelesaian masalah Bank Pundi, manajemen dan permodalan. Dan kayaknya tinggal manajemen saja, karena ada satu posisi itu Direktur Kepatuhan yang masih rangkap (jabatan) sama Direktur Operasional,” jelasnya.
Mengenai persoalan manjamen sendiri, politisi PKS itu mengaku sudah beberapa kali meminta Pemprov Banten segera menyelesaikan masalah tersebut.
“Kita sudah menegur. Tapi kan itu ranahnya Pak Gubernur. Makanya setelah rapat besok kita akan buat statemen terkait itu,” ujarnya.
(Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
