Beranda Peristiwa Warga Ujung Kulon Tolak Relokasi Badak Jawa, Khawatir Habitat Terancam Tambang

Warga Ujung Kulon Tolak Relokasi Badak Jawa, Khawatir Habitat Terancam Tambang

Gapura pintu masuk menujuk TNUK Pandeglang. (Madani Prasetia/bantennews)

PANDEGLANG – Penolakan warga lokal Ujung Kulon terhadap rencana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menguat.

Warga mempertanyakan urgensi relokasi satwa endemik tersebut di tengah kekhawatiran terhadap penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan Ujung Kulon.

Bagi warga, badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang menjadi objek konservasi. Keberadaannya juga melekat pada identitas, cerita leluhur, serta sejarah masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi tersebut.

Endang Rosid, warga asli Ujung Kulon sekaligus penggiat lingkungan, menilai, pemerintah seharusnya lebih serius menjamin perlindungan habitat badak daripada buru-buru memindahkan satwa tersebut ke kawasan lain.

“Badak Ujung Kulon itu berbeda. Jangan disamakan dengan badak Sumatera atau badak lainnya,” kata Endang kepada BantenNews.co.id, Sabtu (21/11/2026).

Ia menuturkan, masyarakat setempat memiliki cerita turun-temurun mengenai keberadaan badak Jawa yang dikaitkan dengan letusan dahsyat Gunung Krakatau pada 1883.

Menurut cerita yang diwariskan para leluhur, badak tetap bertahan di Ujung Kulon meski bencana tersebut menghancurkan sejumlah wilayah di sekitar Selat Sunda.

Cerita itu menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat tentang hubungan manusia, satwa dan alam. Karena itu, Endang menilai, pemindahan badak bukan sekadar urusan konservasi, melainkan juga menyangkut keberlanjutan warisan yang melekat pada kawasan Ujung Kulon.

“Kami warga asli Ujung Kulon sangat menolak. Jangan sampai badak dipindahkan. Badak ini harus dijaga di habitatnya sendiri,” ujarnya.

Endang juga mempertanyakan dasar pertimbangan pemerintah dalam merencanakan relokasi. Ia mengingatkan pengalaman pemindahan badak bernama Musofa dari kawasan Semenanjung Ujung Kulon menuju lokasi lain di dalam kawasan konservasi, yang menurutnya harus menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah mengambil keputusan serupa.

Baca Juga :  Sebelas Tahun Jual Sabu, DPO Asal Kabupaten Serang Ditangkap

Ia menyebut, Cilintang dan Pedok sebagai lokasi yang pernah menjadi tujuan pemindahan. Pengalaman tersebut, kata dia, perlu menjadi bahan pertimbangan untuk mengukur risiko translokasi, mulai dari kondisi kesehatan satwa, potensi kematian hingga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru.

“Memindahkan badak itu bukan seperti memindahkan barang. Ada risiko yang harus dihitung. Jangan sampai niatnya menyelamatkan, tetapi justru membahayakan keberadaan badak itu sendiri,” kata Endang.

Persoalan relokasi juga memunculkan kekhawatiran lain setelah warga menyoroti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditetapkan pada 12 Februari 2026.

Endang mempertanyakan komitmen perlindungan ekosistem Ujung Kulon jika penetapan wilayah pertambangan berpotensi bersinggungan dengan kawasan yang selama ini menjadi habitat satwa dan memiliki tutupan hutan alami.

Ia mengaku, tidak memahami secara teknis batas wilayah pertambangan maupun mekanisme perizinannya. Namun, ia khawatir aktivitas eksploitasi sumber daya alam dapat merusak habitat badak Jawa.

“Kalau menurut kami, alam Ujung Kulon sekarang masih bagus. Hutannya masih utuh, makanan badak masih ada. Kalau alamnya dirusak, badaknya pasti ikut rusak. Saya yakin seribu persen,” tuturnya.

Endang juga menyinggung Gunung Honje. Ia mengaku, warga pernah mendengar aktivitas pertambangan di wilayah Cimanggu.

Namun, ia tidak mengetahui secara pasti alasan aktivitas tersebut berhenti maupun status kegiatan pertambangan di kawasan itu.

Munculnya penetapan wilayah pertambangan dan rencana relokasi badak dalam waktu berdekatan turut memunculkan dugaan di kalangan warga mengenai kemungkinan keterkaitan kedua kebijakan tersebut.

Endang bahkan menduga relokasi badak dapat berkaitan dengan kepentingan lain di kawasan Ujung Kulon. Namun, ia menegaskan, dugaan itu merupakan pandangan pribadi dan bukan informasi yang ia peroleh dari pemerintah maupun pihak berwenang.

Baca Juga :  Lama Berjuang Melawan Penyakit, Anggota DPRD Kabupaten Serang Tutup Usia

“Kalau badaknya sudah tidak ada, siapa lagi yang akan mengganggu? Itu dugaan kami. Kami orang awam, tidak tahu urusan politik maupun hukum,” katanya.

Ia juga menyinggung cerita masyarakat mengenai kemungkinan kandungan emas di sekitar Ujung Kulon. Namun, Endang mengaku, tidak memiliki data ilmiah maupun hasil pemeriksaan yang dapat memastikan keberadaan kandungan mineral tersebut.

Endang menilai, perlindungan TNUK tidak cukup mengandalkan petugas taman nasional. Pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat sekitar dalam menjaga habitat dan ekosistem.

Menurutnya, warga memiliki hubungan historis dan pengetahuan lokal mengenai kawasan tersebut. Pelibatan masyarakat juga penting agar kebijakan konservasi tidak mengabaikan aspirasi warga yang hidup berdampingan dengan kawasan taman nasional.

“Taman nasional tidak akan mampu dijaga petugas saja. Harus bersama-sama masyarakat. Kami juga punya tanggung jawab menjaga warisan orang tua agar anak cucu masih bisa melihat badak Ujung Kulon,” ujarnya.

Ia menyebut, penolakan terhadap relokasi datang dari masyarakat di sejumlah kampung sekitar Desa Ujung Jaya.

Endang mengklaim, warga di wilayah tersebut memiliki keinginan yang sama, yakni mempertahankan badak Jawa di habitat aslinya. Ia menyebut wilayah itu terdiri dari sekitar 21 RT dan delapan RW.

Endang meminta pemerintah tidak menjadikan relokasi sebagai satu-satunya solusi penyelamatan badak Jawa. Ia mendorong pemerintah memperkuat perlindungan habitat, menjaga keberlanjutan ekosistem dan melibatkan masyarakat lokal dalam menentukan kebijakan konservasi.

“Kalau badaknya dipindahkan dan alamnya dirusak, Ujung Kulon bisa hancur. Ini ikon yang kami sayangi. Kami ingin badak tetap ada di sini, supaya anak cucu kami tahu bahwa badak Jawa memang berasal dari Ujung Kulon,” kata Endang.

Ia berharap Bupati Pandeglang, Gubernur Banten hingga Presiden RI mendengar aspirasi warga Desa Ujungjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.

Baca Juga :  Proyek Pasar Kresek Kabupaten Tangerang Mangkrak, Pemilik Lapak Merugi

Endang juga mendesak Gubernur Banten mengevaluasi usulan Dinas Pertambangan dan Energi terkait penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di kawasan Ujung Kulon yang diajukan kepada Kementerian ESDM.

“Melalui pernyataan sikap ini, kami berharap pemerintah membuka ruang dialog dan memberikan penjelasan secara transparan sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak terhadap kawasan Ujung Kulon dan masyarakat sekitarnya,” tuturnya.

Penulis : Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd