PANDEGLANG – Rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadikan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai wilayah usaha pertambangan menuai penolakan warga.
Masyarakat khawatir aktivitas tambang akan merusak ekosistem laut sekaligus mengancam mata pencaharian nelayan di kawasan tersebut.
Penolakan keras datang dari Adi Suhardi, warga Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Dia menilai, rencana tersebut berpotensi mengorbankan kelestarian lingkungan demi kepentingan perusahaan tambang.
Menurut Adi, perairan Ujung Kulon bukan sekadar kawasan penyangga ekosistem, tetapi juga menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Mayoritas warga Sumur menggantungkan ekonomi keluarga dari hasil laut.
“Saya sebagai warga asli Sumur yang telah puluhan tahun hidup di sini menolak dengan keras dan tegas rencana Menteri ESDM. Kalau ada pertambangan jelas-jelas akan merusak ekosistem dan pasti berdampak langsung pada mata pencaharian nelayan di sini,” tegas Adi, Selasa (17/11/2026).
Dia juga mengaitkan rencana pertambangan tersebut dengan wacana pemerintah memindahkan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Meski pemerintah mengemukakan alasan perlindungan dan keberlangsungan hidup satwa langka tersebut, Adi mempertanyakan tujuan lain di balik rencana pemindahan itu.
“Ini masih ramai rencana pemindahan badak ke Alas Purwo, katanya buat keberlangsungan hidup Badak Jawa. Namun sepertinya rencana itu cuma rencana mereka agar bisa bebas mengeruk kekayaan alam di negeri Pandeglang ini. Seharusnya pemerintah pusat jangan mengorbankan alam demi kepentingan korporasi semata, tapi pikirkan juga nasib warganya,” ujarnya.
Adi menilai, pemerintah menunjukkan sikap yang bertolak belakang dalam menjaga kawasan konservasi. Di satu sisi, aparat dapat memproses warga yang menebang pohon di kawasan TNUK. Namun, di sisi lain, pemerintah justru membuka peluang eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar.
“Warga Sumur banyak yang berhadapan dengan hukum hanya gara-gara menebang satu batang pohon di kawasan TNUK karena kawasan yang dilindungi, tapi pemerintah malah ingin melegalkan pengrusakan alam besar-besaran. Cobalah dipikir oleh para pemangku kebijakan di sana, jangan hanya demi keuntungan semata mereka rela merusak alam,” katanya.
Atas dasar itu, Adi mendesak pemerintah pusat membatalkan sekaligus mengkaji ulang rencana pembukaan wilayah tambang di perairan Ujung Kulon. Dia menilai pemerintah harus mempertimbangkan dampak ekologis dan nasib masyarakat pesisir sebelum mengambil keputusan.
Dia juga meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam setiap kebijakan yang menyangkut ruang hidup warga. Sebab, masyarakat Sumur akan menghadapi langsung dampak kerusakan lingkungan jika aktivitas pertambangan benar-benar berjalan.
Adi bahkan menyatakan warga siap menggelar aksi unjuk rasa jika pemerintah tetap melanjutkan rencana tersebut.
“Harusnya pemerintah pusat meminta masukan pada pemerintah daerah jika ingin memutuskan sesuatu di daerah itu karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Bukan hanya menolak, kami sebagai warga Sumur juga siap turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa. Warga bukan ingin menentang kebijakan pemerintah, tapi kalau itu tidak membawa manfaat maka kami tetap menolak,” pungkasnya.
Penulis : Memed
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd
