
KAB. SERANG – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terus menggencarkan inspeksi mendadak dan penyegelan terhadap industri yang diduga mencemari lingkungan di wilayah Kabupaten Serang dan sekitarnya.
Diketahui, langkah tersebut diklaim menjadi bagian dari upaya sistematis untuk menekan polusi udara yang kian mengkhawatirkan, termasuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Dalam dua pekan terakhir, KLH melakukan dua kali operasi besar di lima perusahaan yang tersebar di Kecamatan Ciruas, Kibin, dan kawasan industri Modern Cikande.
Sidak pertama dilakukan Selasa malam, 10 Juni lalu, terhadap dua perusahaan, PT Jaya Abadi Steel di Kecamatan Ciruas dan PT Luckione Environment Science Indonesia di Kecamatan Kibin.
Kedua pabrik itu disegel karena diduga menjadi salah satu kontributor pencemaran udara di Jakarta.
Dua pekan kemudian, pada Selasa, 24 Juni 2025, KLHK kembali turun ke lapangan. Kali ini, giliran tiga perusahaan peleburan baja yang menjadi sasaran, yakni PT Citra Baru Steel (CBS), PT Crown Steel, dan PT Shinta Baja Jaya Mandiri.
Ketiganya beroperasi di kawasan Modern Cikande, Serang, dan disebut tidak patuh pada ketentuan pengelolaan emisi udara serta limbah B3.
“Pokoknya yang bandel kita segel. Kalau masih membandel dan tidak patuh, bisa saja diproses ke ranah pidana,” ujar Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, usai memimpin langsung sidak, pada Selasa (24/6/2026).
Menurut Diaz, temuan di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran berulang yang dilakukan oleh perusahaan.
Ia menyebut, cerobong asap pembakaran baja perusahaan tidak difungsikan sebagaimana mestinya, dan asap dipaksa keluar melalui celah atap. Sementara, limbah berbahaya dibiarkan tanpa pengelolaan memadai.
“Perusahaan-perusahaan ini berpotensi dipidana karena sudah pernah kami beri teguran dan temuan ini berulang. Ini bisa dijerat Pasal 98, 103, dan 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” kata Diaz.
Lebih jauh Diaz menuturkan, ancaman hukuman dalam pasal-pasal tersebut berkisar antara 1 hingga 10 tahun penjara.
Diaz menegaskan, Kabupaten Serang kini menjadi salah satu fokus pengawasan karena konsentrasi industri berat yang dinilai berkontribusi terhadap pencemaran lintas wilayah, termasuk udara Jakarta.
“Di Jakarta, Bekasi, dan Karawang, sudah ada perusahaan yang diproses pidana. Serang juga bukan pengecualian,” tegasnya.
Langkah agresif KLH ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan membiarkan industri beroperasi tanpa tanggung jawab lingkungan.
Dalam waktu dekat, KLH disebut akan melanjutkan operasi ke wilayah lain dengan pendekatan serupa pemantauan, penyegelan, dan kemungkinan penegakan hukum pidana.
Penulis : Rasyid
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd