CILEGON – Walikota Cilegon, Robinsar menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU). Proyek strategis itu akan dibiayai melalui pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hingga mencapai Rp300 Miliar.

Menurut Robinsar, SMI dipilih karena memberikan bunga pinjaman lebih rendah dan mekanisme pengawasan lebih ketat dibandingkan bank daerah.

“SMI itu maksimal 5–6 persen. Kalau lewat Bank BJB, bisa sampai 9 persen. Selain itu, SMI juga mengawasi penggunaan anggaran. Kalau dialokasikan untuk A, maka harus dipakai untuk A, tidak bisa untuk yang lain,” ujarnya, Rabu (17/9/2025).

Robinsar menyebutkan, DPRD Cilegon akan mendapat paparan tambahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait landasan hukum pinjaman SMI. Hal ini agar tidak terjadi miskomunikasi dengan masyarakat.

“Dewan perlu mendapat penguatan. Mereka juga harus bisa menjelaskan ke publik. Ini wajar dan normatif supaya semua pihak paham pola dan mekanismenya,” jelasnya.

Robinsar mengungkapkan, bila melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, pihaknya yakin mampu membayar cicilan pinjaman kepada PT SMI. Dimana sebelumnya pada tahun 2024, pihaknya telah melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp124 miliar. Langkah itu diambil agar tidak terjadi defisit pada 2025.

“Kalau tidak kita lakukan efisiensi, potensi defisit akan berulang. Kami pastikan tahun depan tidak ada lagi defisit, tidak ada utang pihak ketiga,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pola realisasi anggaran tahun 2024 mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Hingga Agustus–September, pendapatan dan belanja rata-rata baru mencapai 50–55 persen. Tanpa koreksi, risiko defisit cukup besar.

“Makanya tahun ini kita rasionalkan belanja. Banyak kegiatan yang akhirnya terpangkas, tapi tujuannya menormalkan kembali keuangan daerah,” ungkapnya.

Pemkot Cilegon juga sudah menyiapkan skenario APBD 2026 dengan pendekatan lebih realistis. Dari proyeksi awal Rp2,2 triliun, anggaran disesuaikan menjadi Rp2,18 triliun dengan koreksi sekitar Rp78 miliar.

“Kami koreksi target PAD yang terlalu tinggi. Pajak BPHTB, contohnya, sering over estimate. Kita turunkan agar lebih rasional. Sebaliknya, potensi yang bisa digenjot kita naikkan. Jadi APBD 2026 benar-benar lebih realistis,” jelas Robinsar.

Ia menambahkan, kegiatan yang bersifat seremonial akan dihapus. Fokus diarahkan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Tahun 2025 kita kencangkan ikat pinggang, supaya tahun 2026 lebih leluasa dalam mengalokasikan anggaran,” katanya.

Robinsar menegaskan, Pemkot Cilegon tidak akan gegabah mengambil pinjaman. “Semua ini kembali ke kredibilitas kita. Kalau kita asal ambil, nanti repot sendiri. Dengan SMI, ada mekanisme verifikasi yang ketat sesuai kemampuan bayar daerah. Jadi kami lebih clean and clear,” ucapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah lembaga keuangan sudah diajak komunikasi, termasuk Bank BJB. Namun, SMI dianggap paling relevan dan menguntungkan.

“Kami ingin memastikan pembangunan JLU benar-benar terwujud tanpa mengorbankan stabilitas keuangan daerah,” pungkasnya.

Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin