Beranda Pemerintahan Wali Kota Cilegon Klaim Pendapatan Daerah Tembus 70 Persen, Bantah Isu Gagal...

Wali Kota Cilegon Klaim Pendapatan Daerah Tembus 70 Persen, Bantah Isu Gagal Bayar

Wali Kota Cilegon, Robinsar saat diwawancara. (Maulana/BantenNews.co.id)

CILEGON – Wali Kota Cilegon, Robinsar, menanggapi sorotan terkait capaian pendapatan daerah serta serapan anggaran menjelang akhir tahun. Ia memastikan bahwa secara akumulatif, pendapatan daerah telah menyentuh angka 70 persen dan membantah keras adanya potensi gagal bayar pada proyek-proyek pemerintah daerah.

Dalam keterangannya kepada awak media, Robinsar menjelaskan bahwa sebagian besar pos pendapatan dari sektor pajak daerah sebenarnya mencatatkan kinerja positif di kisaran 80 persen ke atas. Namun, angka akumulatif tertahan di level 70 persen akibat belum maksimalnya serapan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang masih berada di angka 60 persen.

“Item pendapatan khususnya di pajak, seperti PBB dan lainnya, itu rata-rata sudah di angka 80 hingga 87 persen. Yang menjadi beban karena belum mencapai target dari pagu awal Rp160 miliar adalah BPHTB,” ujar Robinsar, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, perlambatan pada sektor BPHTB murni dipengaruhi oleh faktor eksternal, bukan kinerja internal pemerintah daerah. BPHTB sangat bergantung pada transaksi jual beli tanah, investasi industri, hingga pembelian rumah oleh masyarakat yang saat ini turut terkendala aturan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) serta keterbatasan lahan di Kota Cilegon.

Terkait serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut masih berada di bawah 60 persen, Robinsar menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menerapkan prinsip kehati-hatian fiskal. Hal ini dilakukan untuk memprioritaskan kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus mencegah terjadinya defisit anggaran.

Robinsar juga menepis kekhawatiran mengenai potensi gagal bayar pada sejumlah proyek pembangunan di Kota Cilegon. Ia menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah tetap terjaga dan apabila ada proyek yang tersendat di lapangan, hal tersebut disebabkan oleh kendala finansial dari pihak kontraktor pelaksana, bukan ketiadaan anggaran dari Pemkot Cilegon.

Baca Juga :  PKM Jawa-Bali, Gubernur: Lebih Ketat dari PSBB di Banten

“Insyaallah tidak ada potensi gagal bayar. Kalau ada proyek yang tidak jalan, itu kontraktornya saja yang tidak punya uang,” pungkas Robinsar.

Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin