SERANG – Aksi demonstrasi sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Banten Menggugat (Kasibat) mengkritisi soal proses pinjaman Pemprov Banten ke PT. SMI berlangsung ricuh. Sebelumnya Pemprov Banten akan menggunakan duit pinjaman miliaran rupiah untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi di Banten.
Mahasiswa mengkritik kebijakan Pemprov Banten yang dinilai tidak pro rakyat. Mahasiswa menggotong keranda mayat sebagai simbol matinya perhatian Pemprov Banten terhadap rakyat di tengah pandemi.
Para mahasiswa menilai, dari tiga aspek yang diprioritaskan PEN, Pemprov Banten hanya fokus pada pembangunan insfrastruktur untuk sport center. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp430 miliar. Artinya, anggaran yang dialokasikan itu 50,22 persen dari dana pinjam APBD Perubahan yakni Rp856 miliar.
Salah satu massa aksi Fikri mengatakan, penyebaran virus Corona terus menghantui kehidupan masyarakat Banten. Alih-alih fokus menangani pandemi, Gubernur Banten Wahidin Halim malah sibuk mencari dana untuk proyek-proyek yang tertunda karena refocusing.
Hal itu terlihat dari kebijakan Pemprov Banten yang memprioritaskan APBD Perubahan untuk pembangunan sport center. Dalih akan menyerap 7.500 tenaga kerja terus dinarasikan untuk menutupi kepentingannya. Padahal, kebijakan itu dianggap tidak menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.
“Inilah menjadi bukti, bahwa prioritas WH-Andika bukan kesehatan rakyat di tengah pandemi, melainkan bagaimana caranya mendatangkan keuntungan terlebih banyak persoalan yang dialami oleh para garda terdepan Covid-19,” katanya saat berorasi di KP3B, Rabu (23/9/2020).
Ia menuturkan, PEN tentu menjadi perhatian elemen masyarakat untuk memperbaiki kondisi Bangsa. Namun nyatanya, watak Pemprov Banten masih memikirkan proyek-proyek yang tertunda demi mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Sudah seharusnya masyarakat dan mahasiswa memperhatikan secara utuh kinerja dari WH-Andika, yang semakin amburadul dalam membangun Banten. DPRD yang diharapkan menjadi instansi kritis terhadap program Gubernur, malah menjadi instansi yang tidak mempunyai fungsi pengawasan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, total pinjaman Pemprov Banten kepada PT. SMI adalah Rp4,9 Triliun. Kemudian, sekitar Rp856 miliar masuk kepada APBD Perubahan 2020 dan sisanya Rp4,1 triliun masuk dalam APBD murni tahun 2021.
Pembayaran utang ini, kata dia, akan dibebankan kepada rakyat selama hitungan tahun. Barometer tindakan yang dilakukan Pemprov, jelas telah jauh dari kepentingan untuk rakyat.
“Ini menjadi hal yang menyakitkan untuk hati rakyat. Jika, kita rinci dana pinjaman sebesar Rp856 miliar masuk untuk pembiayaan sport center yang menyedot dana sebesar Rp430 miliar atau sekitar 50,22 persen. Artinya setengahnya dialokasikan kepada pembangunan sport center. Jelas ini sudah jauh dari kepentingan rakyat kawan-kawan,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi krisis yang dialami oleh masyarakat saat ini, masih tidak membuka mata para pemimpin yang ada di Banten. Uluran tangan para pemimpin lewat kebijakan untuk rakyat dirasa sudah jauh dari harapan.
Jantung masyarakat dalam kondisi pandemi Covid-19 adalah UMKM. Jika dana stimulus Pemprov Banten fokus pada bantuan usaha, maka perbaikan ekonomi akan cepat teratasi.
“Sudah seharusnya Gubernur peka terhadap keadaan masyarakat. Pendidikan menjadi permasalahan vital yang harus ditanggulangi. Sehingga, beban masyarakat dapat terbantu,” tegasnya.
Atas kebijakan itu, para mahasiswa menuntut pendidikan dan Kesehatan harus menjadi sasaran utama program PEN. UMKM harus menjadi prioritas utama demi pemulihan ekonomi daerah dengan sesuai landasan PEN. Realokasi dana anggaran harus transparan. Serta komitmen padat karya dalam pembangunan sport center.
Mahasiswa yang meminta bertemu dengan Wahidin Halim untuk menyampaikan kegelisahan masyarakat sempat ditolak oleh pihak keamanan setempat. Aksi saling dorongpun tidak terhindarkan.
Tidak bisa menembus barisan Polisi, akhirnya para pengunjukrasa bergeser ke Kantor Setda Banten dengan cara melompati pagar. Teriakan larangan pun terdengar dari petugas Kepolisian. Namun, para mahasiswa mengabaikannya.
“Jangan naik woy, turun. Boleh demo tapi jangan merusak fasilitas negara,” teriak salah satu petugas Kepolisian.
Setelah berhasil memanjat pagar, beberapa mahasiswa membakar ban bekas tepat di bawah tiang bendera Kantor Setda Banten.
Melihat api menyala, sejumlah penjaga kantor Setda Banten berlari melerai mahasiswa yang bernyanyi di depan kobaran api. Aksi saling dorong dan adu jotospun kembali terjadi. Kemudian, salah satu petugas kantor Setda Banten berlari memadamkan api dengan alat pemadam api ringan.
Salah satu massa aksi, Iman mengatakan, pembangunan insfrastruktur sport center yang pendanaannya dari skema pinjam daerah, hanya untuk kepentingan oligarki. Sebab, anggaran yang digelontorkan senilai Rp430 miliar merupakan setengah anggaran dari APBD Perubahan.
“Dana PEN seharusnya dialokasikan kepada UMKM, tapi ini malah dianggarakan untuk kepentingan segelintir kelompok. Ini oligarki lokal yang tumbuh di negara, ini ada apa?,” katanya.
Menurutnya, seharusnya dana pinjaman itu diprioritaskan untuk kebutuhan dasar masyarakat. Karena, tidak sedikit warga yang sulit mencari nafkah di tengah gempuran pandemi.
“Di Banten tidak bisa melaksanakan anggaram Covid untuk masyarakat kecil dan pengusaha kecil, pemerintah malah membangun sport center. Seharusnya uang tersebut untuk usaha kecil masyarakat, agar rakyat Banten sejahtera. Banyak masyarakat yang kesusahan mencari dana, tapi Pemprov Banten malah banyak mengalokasikan dana untuk sport center,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, mahasiswa masih berupaya menemui perwakilan dari Pemprov Banten. (You/Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
