PANDEGLANG – Ketua DPRD Pandeglang Gunawan meminta pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pandeglang mengawasi tarif Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP). Pasalnya menjelang arus mudik dan arus balik banyak oknum PO bus yang menaikkan tarif seenaknya.
Menurutnya, soal tarif bus menjelang lebaran, selalu menjadi pembahasan di dewan. Padahal berbagai upaya dari Pemda Pandeglang sudah dilakukan agar sopir mematuhi tarif yang sudah disepakati mulai dari pemasangan stiker tarif hingga imbauan secara langsung pada pengemudi.
“Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kenaikan sepihak, tentu saja mesti adanya pengawasan dari para pihak terutama Dishub yang membidangi hal ini. Maka dari itulah, saya minta Dishub Pandeglang melakukan pengawasan yang benar-benar mengawasinya, jangan malah kongkalikong dengan para oknum bus,” kata Gunawan, Rabu (29/5/2019).
Ia mengaku setiap tahun melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke terminal untuk mengetahui benar tidaknya laporan pemudik soal adanya kenaikan tarif di luar yang telah disepakati dan beberapa benar ditemukan saat sidak. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang lagi tahun ini.
“Setiap tahun saya selalu melakukan sidak soal tarif bus dan angkum lainnya, banyak sekali pengakuan dari para pemudik ongkosnya melebihi ketentuan tarif yang sudah disepakati. Tentu saja, lebaran tahun ini jangan sampai terjadi lagi dan harus benar-benar dicegahnya,” ujarnya.
Wawan menyarankan kepada pihak Dishub Pandeglang agar di setiap terminal membuat posko pengaduan. Karena kata dia, hal itu sangat berguna dan untuk memudahkan para pemudik ketika tengah dipinta ongkos lebih bisa langsung laporan.
“Kalau posko pengaduan sudah ada kan enak memberikan pelayanan pengaduannya. Makanya Dishub sudah harus gerak dari sekarang, pelayanan itu harus cepat. Kasian para pemudik saat ini sudah ramai, pasti ada saja yang ongkosnya dipinta lebih oleh oknum,” sarannya. (Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
