BANTENNEWS – Presiden Prabowo Subianto blak-blakan mengenai akar masalah yang menghambat optimalisasi peningkatan kesejahteraan guru dan pegawai negeri sipil (PNS) di tanah air.

Saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Kepala Negara mengaitkan minimnya ruang fiskal untuk menaikkan upah tenaga pendidik dengan besarnya angka kebocoran anggaran negara serta aliran dana ke luar negeri.

Menurut Presiden, masalah utama belum sejahteranya pegawai negara bukan karena anggaran pendidikan nasional kecil, melainkan karena pendapatan yang seharusnya masuk ke kas negara terus terkikis habis akibat berbagai penyimpangan.

Di hadapan para ulama dan warga NU, Presiden memaparkan data perdagangan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Menurut Prabowo, Indonesia mencatatkan performa gemilang dengan membukukan keuntungan perdagangan sebesar US$436 miliar atau setara Rp7.800 triliun dalam kurun waktu 22 tahun terakhir.

Bahkan, dalam rentang lebih dari dua dekade itu, Indonesia sukses mendulang untung selama 17 tahun dan hanya mencatat rapor merah selama 5 tahun.

“Kalau sekarang ada yang bilang rupiah lemah ini dan itu, ya karena kekayaannya kita keluar negeri. Keuntungan kita 436 miliar dollar AS, jadi yang tinggal sedikit sekali dibandingkan yang keluar,” ungkap Presiden Prabowo, dikutip pada Rabu (24/6/2026).

Data DEN memperlihatkan bahwa dalam periode 22 tahun yang sama, arus modal dari Indonesia yang mengalir ke luar negeri menembus angka US$343 miliar. Fenomena penarikan kekayaan yang masif secara terus-menerus ini dinilai menjadi salah satu faktor penekan nilai tukar rupiah.

Selain masalah pelarian modal, Presiden Prabowo menyoroti modus manipulasi laporan perdagangan atau under-invoicing yang kerap dipraktikkan oleh sejumlah oknum pengusaha nakal.

Melalui manipulasi ini, para pengusaha melaporkan nilai komoditas ekspor jauh lebih rendah dari volume transaksi yang sebenarnya guna menghindari kewajiban pajak, sehingga negara kehilangan potensi pendapatan dalam jumlah masif.

Presiden memberikan gambaran konkret mengenai ketidakjujuran oknum pelaku usaha tersebut. “Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” tegasnya.

Akibat pemalsuan dokumen perdagangan ekspor ini, Indonesia diperkirakan telah menanggung kerugian kumulatif yang sangat fantastis, yakni mencapai US$908 miliar atau berkisar Rp15.000 triliun hingga Rp16.244,12 triliun dalam kurun waktu 34 tahun terakhir.

Tingginya kebocoran ekonomi yang ditaksir para ahli masih menyentuh kisaran US$150 miliar atau sekitar Rp2.500 triliun per tahun inilah yang menurut Prabowo menjadi biang keladi minimnya dana untuk perbaikan upah guru dan PNS.

“Kenapa gaji guru tidak bisa baik (tidak layak -red), gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang? Ya karena uangnya enggak ada. Diambil terus,” lanjut Presiden sembari memastikan bahwa pemerintah tengah merombak sistem untuk menutup celah-celah kebocoran tersebut.

Sebagai catatan, perbaikan upah guru memang menjadi tantangan tersendiri hingga pertengahan tahun 2026 ini lantaran belum adanya regulasi baru yang disahkan. Di sisi lain, dana fungsi pendidikan di dalam APBN sebenarnya telah dialokasikan sesuai mandat konstitusi sebesar 20%, atau berkisar antara Rp757,8 triliun hingga Rp769,09 triliun.

Namun, porsi terbesar dari dana pendidikan tersebut saat ini disalurkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dengan nilai Rp223,5 triliun untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Rp12,4 triliun untuk manajemennya.

Sumber : suara.com