CILEGON – Buruh di Kota Cilegon berharap upah minimum kabupaten/Kota (UMK) Cilegon 2019 naik di atas 10 persen atau menjadi sekitar Rp3.984.435 per bulan. Dimana diketahui UMK pada tahun 2018 sebesar Rp3.622.214. Pasalnya, terkait UMK 2019 bakal dibahas pada pertengahan Oktober 2018 ini.
Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) Kota Cilegon, Rudi Sahrudin menyatakan bahwa UMK 2019 Kota Cilegon harus mengalami kenaikan. Itu dikarenakan kebutuhan ekonomi di Kota Industri semakin meningkat.
“Apalagi harga BBM (Bahan Bakar Minyak) juga naik, bahan pokok naik, kebutuhan sehari-sehari juga naik. Jadi UMK 2019 wajib naik. Kami berharap bisa di atas 10 persen,” ujar Rudi, Selasa (16/10/2018).
Dikatakan bahwa, pihaknya tidak mempermasalahkan kenaikan UMK 2019 menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dimana acuannya pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.
Baca juga:Hore! UMK 2019 Kota Cilegon Dipastikan Naik
“Namun kita inginnya jangan pakai inflasi nasional, tapi menggunakan inflasi Kota Cilegon. Inflasi Kota Cilegon berbeda dengan inflasi nasional. Bahkan kebutuhan hidup juga lebih besar di Kota Cilegon. Nanti kita akan hitung-hitung. Kita akan coba dorong soal ini karena kan hak buruh di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan itu tidak ada sama sekali,” katanya.
Dikatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat ini akan mengikuti rapat dengan para pengurus dewan pengupahan kota (Depeko) Kota Cilegon. Dalam rapat tersebut pihaknya akan mewakili buruh di Kota Cilegon. “Kalau usulan kita tidak disetujui ya kami akan mengerahkan massa,” ucapnya.
Dia menyatakan bahwa kenaikan UMK 2019 Kota Cilegon minimal 10 persen adalah hal yang wajar. Dia yakin industri yang ada di Kota Cilegon mampu membayar buruh dengan upah minimum tersebut.
“Kenaikan UMK ini kan setiap tahun harus naik. Saya yakin investor di Kota Cilegon tidak akan sepi. Nyatanya investor besar terus berdatangan walaupun upahnya terus naik,” ucapnya. (Man/Red)
