CILEGON — Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon bakal melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar – Fajar. Kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat menjadi alasan utama dilakukannya penyesuaian tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra, menjelaskan bahwa dokumen RPJMD dirancang untuk jangka waktu lima tahun. Dalam perjalanannya, dinamika penganggaran daerah sering kali menghadapi tantangan tak terduga.
“RPJMD tetap kita evaluasi. Jabatan Wali Kota kan selama lima tahun, dan dalam perjalanannya kita memang banyak tantangan, salah satunya adalah pengurangan TKD dari pusat. Sehingga, apa yang menjadi prioritas tetap kita laksanakan, namun dengan penyesuaian,” kata Aziz ditemui di Gedung DPRD Kota Cilegon, Rabu (4/11/2026).
Aziz menegaskan bahwa rencana peninjauan ulang (review) RPJMD telah diatur dalam regulasi yang berlaku. Kendati demikian, Pemkot Cilegon tidak akan menghapus program-program unggulan atau janji politik yang telah dicanangkan.
Penyesuaian difokuskan pada besaran atau kuantitas target pembangunan. Hal ini dilakukan agar target kinerja tetap rasional dan relevan dengan kemampuan kas daerah.
“Bukan dari jenis programnya yang dipangkas, tapi mungkin dari kuantitas atau volumenya. Asumsi awal saat penyusunan RPJMD kan belum ada skema pemotongan TKD. Ketika di tengah jalan ada pemotongan, ya harus disesuaikan lagi. Yang tadinya target 100, mungkin disesuaikan menjadi 80,” paparnya.
Terkait dengan janji-janji kampanye kepemimpinan Robinsar – Fajar, Aziz menyebutkan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan bersama Bapperida dan BPKPAD.
Untuk sektor pendidikan, realisasi kenaikan tunjangan guru telah berjalan. Sementara itu, untuk penyesuaian operasional RT/RW, Pemkot Cilegon terus mengupayakan realisasinya secara bertahap seiring waktu kepemimpinan yang masih berjalan.
“Kalau untuk guru kan sudah berjalan. Terkait RT/RW, Pak Wali kan masih ada waktu 2 tahun lagi. InsyaAllah mudah-mudahan kalau memang kondisi keuangannya memungkinkan, pasti akan kita realisasikan,” jelasnya.
Adapun untuk proyek pembangunan infrastruktur skala besar seperti Jalur Lingkar Utara (JLU) dan Pelabuhan Warnasari, Sekda memastikan proyek tersebut tetap diprioritaskan.
“Proyek besar seperti JLU tetap berjalan. Hanya saja dari sisi volume pembangunan atau pembebasan lahannya kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Semua kegiatan tersebut terus berproses di dalam RPJMD,” pungkas Aziz.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin