CILEGON – Sejumlah personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) bakal dikerahkan untuk melakukan penjagaan atau pengamanan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon.
Tugas pengamanan oleh TNI itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Di mana, TNI dapat dilibatkan untuk membantu tugas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan.
Menanggapi hal tersebut, Dandim 0623/Cilegon, Letkol Inf. Miftakhul Khoir, menyambut baik dan bersedia melaksanakan tugas tersebut di kantor Kejari Kota Cilegon.
“Rencananya 10 personel akan ditugaskan untuk berjaga di Kejari. Tetapi itu masih dalam pembicaraan. Kita belum komunikasi lanjut dengan Batalyon 320 sebagai satuan terdekat,” katanya usai menghadiri deklarasi anti premanisme di Mapolres Cilegon, Jumat (16/5/2025).
Miftakhul menjelaskan, sejatinya pengamanan di lingkungan Kejari menjadi wewenang satuan operasional TNI, seperti Satuan Tempur (Satpur) atau Satuan Bantuan Tempur (Satbanpur).
Sementara, Kodim selaku satuan teritorial bertugas mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan untuk tugas pengamanan tersebut.
“Yang bertugas melakukan pengamanan itu satuan operasional. Satbanpur atau Satpur terdekat misalnya dari Batalyon 320 atau unsur TNI AL,” ujarnya.
Miftakhul juga mengaku, telah membangun komunikasi terkait tugas tersebut dengan pihak Kejari Kota Cilegon. Menurutnya, tugas ini merupakan bagian dari kerja sama antar Forkopimda di semua daerah.
“Ini juga bagian dari kerja sama Forkopimda. Bukan hanya di Cilegon, seluruh Kejari di Indonesia akan diperkuat masing-masing 10 personel, sedangkan untuk Kejati 30 personel,” ungkapnya.
Meski begitu, selama ini TNI sudah bekerja sama dengan Kejari, khususnya dalam pengawalan tahanan kasus terorisme.
“Sudah ada kerja sama, termasuk pengawalan tahanan berisiko tinggi. Tidak ada masalah sejauh ini,” tutup Miftakhul Khoir.
Penulis: Maulana
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd
 Kota Cilegon. ){kind=link}