SERANG – Komisi V DPRD Provinsi Banten mendukung langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten untuk menggandeng Pondok Pesantren (Ponpes) dalam meningatkan angka partisipasi sekolah (APS). Setidaknya ada lima langkah yang harus difollow up oleh Dindikdbud.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Yeremia Menrofa mengatakan, APS menjadi salah satu tantangan saat ini di dunia pendidikan di Banten. Untuk itu, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Dindikbud.
Pertama, menambah unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru. Namun, langkah ini membutuhkan waktu dan biaya.
“Kedua, merangkul dunia ponpes yang mempunyai kontribusi besar dari sisi pendidikan agama, pendidikan mental dan juga formal. Nah dindik harus merangkul itu. Apalagi Banten kan dikenal sebagai daerah seribu ponpes, sertan merangkul yayasan swasta jangan sampai mereka tertinggal dan gulung tikar,” kata Yeremia, Selasa (9/5/2023).
Ketiga, lanjut Yeremia, mewujudkan pendidikan yang berkeadilan. Salah satunya dengan mereview kebijakan pendidikan gratis untuk SMA/SMK/SKh negeri yang menjadi kewenangan Pemprov Banten.
“Antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anakanya ke sekolah negeri cukup tinggi. Malah justru karena gratis irang mampu lebih banyak yang ingin ke negeri dan yang tidak mampu kesempatannya kecil. Maka dari itu pendidikan gratis harus direview lagi dalam mendukung pendidikan yang berkeadilan di Banten,” katanya.
Empat, membenahi sistem penerimaam peserta didik baru (PPDB). “karena antusiasme masyarakat tinggi, maka harus direspon dengan pemanfaatan teknologi,” ucapnya.
Kelima, politisi PDIP itu berharap Pemprov Banten membuat pilot project sekolah terbuka berbasis digital.
“Saya minta dan telah berdiskusi dengan Pak Gubernur, kalau bisa tahun sudah dibuat pilot project ini sekolah terbuka atau blended learning. Jadi secara teori belajar dirumah, tapi ketika interaksi sosial harus disekolah, termasuk sekolah induknya. Dan ini juga bisa menjawab tantangan peningkatan APS,” ujarnya.
Dindikbud Provinsi Banten berupaya meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) di jenjang SMA dan SMK di Provinsi Banten. Salah satunya menggandeng pondok pesantren (ponpes) dan sekolah non formal lainnya.
Upaya itu untuk mengejar ketertinggalan APS di Banten yang saat ini masih berada di angka 68,94 persen, atau terpaut kurang lebih 3 persen dari rata-rata APS nasional yaitu sebesar 73,09 persen.
Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Tabrani mengatakan, pihaknya akan menggandeng ponpes dan pendidikan non formal lainnya dalam meningkatakan APS di Banten.
“Kita mengajak semua, terutama pendidikan non formal atau pondok pesantren agar anak-anak usia SMA dan SMK mau mengikuti pendidikan formal SMA dan SMK,” kata Tabrani usai menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2023 di halaman Upacara Setda Pemprov Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.
Menurut Tabrani, Hardiknas juga jadi momentum bagi Dindikbud untuk mengejar ketertinggalan APS di Banten.
“Ada ketertinggalan yang harus kita kejar yaitu angka partisipasi sekolah di Banten yang beberapa hal masih di bawah rata-rata nasional, dan mudah-mudahan di 2023 ini bisa kita kejar. Margin nya di Banten itu 69,73 dan nasional itu 73,09 berapa yang ngga hafal. Artinya masih ada selisih margin sekitar 3 persen yang harus kita susul,” kata Tabrani. (ADV)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
