TANGSEL — Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan belum mampu menjelaskan secara rinci peruntukan tambahan anggaran dalam perubahan APBD 2026.
Saat ditanya soal kenaikan belanja hingga Rp159,11 miliar, Pilar hanya menyebut sejumlah sektor yang akan mendapat tambahan anggaran.
“Ya, kan tadi yang disampaikan ya. Salah satunya pengadaan terkait untuk kesehatan, untuk penambahan untuk pendidikan, lalu juga untuk penguatan operasional di Damkar, di Satpol PP, dan lain sebagainya,” kata Pilar di Gedung DPRD Tangsel, Rabu (9/9/2026).
Pilar juga belum memastikan apakah belanja lahan masuk dalam tambahan anggaran tersebut. Ia justru meminta konfirmasi kepada pejabat yang berada di sampingnya.
“Kalau enggak salah itu 150, apa termasuk ini ya, Pak? Apa termasuk belanja lahan juga?” ujarnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tangsel, Hadi Widodo kemudian membenarkan belanja lahan masuk dalam anggaran tersebut.
“Iya benar,” kata Hadi singkat.
Pilar selanjutnya menyebut pemerintah akan menggunakan belanja lahan antara lain untuk memperluas kawasan pengolahan sampah Cipeucang.
Namun, Pilar tidak merinci nilai anggaran untuk setiap sektor. Ia juga belum menjelaskan program pendidikan dan kesehatan yang akan menerima tambahan anggaran maupun siapa penerima manfaatnya.
Saat kembali ditanya soal penerima manfaat, Pilar hanya menjawab singkat.
“Ya harusnya bisa. Harusnya bisa,” ucapnya.
Sementara, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tangsel sebelumnya mempertanyakan kenaikan belanja barang dan jasa sebesar Rp159,11 miliar atau 9,69 persen.
Sekretaris Fraksi PDIP Syamsul Hariyanto meminta Pemkot Tangsel menjelaskan secara terbuka barang dan jasa yang mengalami kenaikan, program yang mendapat tambahan anggaran, serta masyarakat yang menerima manfaatnya.
“Fraksi PDI Perjuangan menilai kenaikan belanja barang dan jasa perlu mendapat perhatian serius,” ujar pria yang akrab disapa Atul itu.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, belanja operasi naik Rp188,31 miliar menjadi Rp3,69 triliun. Belanja pegawai bertambah Rp28,15 miliar, sedangkan belanja barang dan jasa melonjak Rp159,11 miliar.
Atul mengingatkan kenaikan belanja jangan sekadar memperbesar pengeluaran rutin pemerintah.
“Jangan sampai peningkatan belanja barang dan jasa hanya memperbesar belanja rutin pemerintahan, sementara kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya terjawab,” tegasnya.
Fraksi PDIP juga menyoroti kenaikan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp64,49 miliar atau 10,94 persen.
Menurut Atul, Pemkot Tangsel harus mengarahkan tambahan anggaran berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan pemerataan pembangunan.
“Harusnya pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan kebutuhan dan pemerataan,” tandasnya.
Penulis : Ahmad Rizki
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd