CILEGON – Walikota Cilegon Helldy Agustian mengisyaratkan bila dirinya tidak tahu menahu soal adanya salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini tengah dibidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon.
Helldy tak menyebut nama OPD yang dimaksud, kendati diberitakan sebelumnya, Kepala Kejari Cilegon Ely Kusumastuti mengungkap bahwa korps Adhyaksa sudah berkoordinasi dengan Walikota menyangkut persoalan hukum di lembaga pemerintahan daerah tersebut.
“Ya koordinasi kan pengertiannya bisa global, semua juga kan koordinasi. Pendampingan (hukum) juga kan termasuk koordinasi. Ya semua persoalan yang sifatnya reformasi birokrasi ya kita koordinasikan tentunya kan seperti itu,” ujar Helldy, Kamis (22/7/2021) sore.
Helldy tak menanggapi bila munculnya persoalan hukum di OPD yang masih tanda tanya itu merupakan bagian dari rencananya mereformasi birokrasi di era kepemimpinannya. Sebaliknya ia bahkan menyarankan awak media untuk memastikan OPD yang dimaksud kepada Kajari.
“Maksudnya OPD yang mana gitu? Ya tanya ke bu Kajari lah. (Reformasi birokrasi) kemarin kan kita sudah mulai, dari pendampingan (Kejari) soal mobil, gedung, aset, termasuk pendampingan pengadaan di rumah sakit, kan kita selalu didampingi Kejari,” kilahnya.
Baca : Kejari Tingkatkan Status Perkara Hukum di Salah Satu OPD Cilegon
Dalam keterangan persnya, Kejari Cilegon menerangkan status perkara hukum yang ditangani oleh Seksi Pidana Khusus (Pidsus) itu saat ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hal itu ditandai dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diteken oleh Kepala Kejari kepada Kasie Pidsus, Siwi Utomo.
“Ya artinya itu kan hak dan kewenangannya Kejari. Bukannya di ranah kita, kan Kejari yang menemukan (perkara hukum di OPD). Ya ngga bisa diintervensi, itu kewenangan beliau,” tandas Helldy. (dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
