SERANG – Pemerintah Provinsi Banten mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp98 juta dari Taman Hutan Raya (Tahura) Banten sepanjang 2026.
Namun, pengelola menghadapi dua persoalan utama, khususnya terkait cuaca buruk yang menekan kunjungan wisatawan dan keterbatasan anggaran untuk membenahi kawasan.
Kepala UPTD Tahura Banten, Hudri mengatakan, Tahura membentang di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang dengan luas mencapai 2.471 hektare. Pengelola membagi kawasan itu ke dalam tujuh blok, dengan aktivitas pemanfaatan paling banyak berlangsung di blok pemanfaatan.
“Fungsi Tahura ini meliputi ekologi, pendidikan, penelitian, pariwisata hingga pelatihan. Banyak kampus seperti Unma, IPB, Latansa hingga UIN Banten memanfaatkan kawasan ini untuk penelitian flora, fauna hingga studi efektivitas tanaman untuk kesehatan,” kata Hudri, Selasa (1/9/2026).
Pemprov Banten juga mendorong Tahura menjadi destinasi wisata alam. Pemprov mulai menarik retribusi tiket sejak Februari 2024 setelah menerbitkan Perda Pengelolaan Kawasan pada akhir 2023.
“Tahun ini kita ditargetkan meraup PAD Rp98 juta dari kunjungan wisata,” ujarnya.
Target PAD Rp98 juta menghadapi tantangan serius. Hudri menyebut cuaca menjadi salah satu faktor yang langsung memengaruhi jumlah wisatawan.
Curah hujan tinggi pada awal tahun membuat kunjungan wisatawan menurun. Pengelola juga menghadapi gangguan monyet terhadap tanaman buah semusim di kawasan Tahura.
“Kalau musim hujan, wisatawan jarang masuk kawasan karena wisata alam memang tergantung cuaca,” ungkapnya.
Selain persoalan kunjungan, pengelola juga menghadapi kebutuhan anggaran besar untuk rehabilitasi kawasan. Luas Tahura yang mencapai 2.471 hektare membuat kebutuhan penanaman dan pemulihan kawasan tidak kecil.
Jika memakai asumsi 600 pohon per hektare dengan biaya penanaman Rp30.000 hingga Rp50.000 per pohon, kebutuhan anggaran bisa menembus puluhan miliar rupiah untuk penanaman di seluruh kawasan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, Wawan Gunawan mengatakan, Pemprov kini memprioritaskan pembenahan sarana dan prasarana Tahura.
Sejumlah fasilitas peninggalan pengelolaan Perhutani, seperti homestay dan penginapan, membutuhkan perbaikan karena kondisinya sudah rusak.
“Rencananya rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada. Dulu ada homestay dan penginapan yang memang harus direhab karena sudah rusak semua,” kata Wawan.
Pemprov sebelumnya menyiapkan sekitar Rp5 miliar untuk membangun infrastruktur dan membenahi jalan di kawasan Tahura. Namun, kebijakan efisiensi anggaran memangkas rencana tersebut sehingga pengelola hanya dapat menjalankan sebagian kegiatan.
Keterbatasan anggaran membuat pengembangan fasilitas wisata berjalan bertahap. Padahal, fasilitas yang layak menjadi salah satu kunci untuk menarik lebih banyak wisatawan dan mendongkrak penerimaan daerah.
Pemprov Banten kini berharap pembenahan fasilitas bisa membuka sumber pendapatan baru dari aktivitas wisata, termasuk penginapan.
“Minimal nanti menjadi distribusi pendapatan asli daerah. Kalau sudah direhab, misalnya penginapan bisa mencapai Rp1 juta per malam, sekarang kondisinya sudah lebih bagus dan nanti bisa kita tingkatkan menjadi PAD,” ujar Wawan.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd