Oleh : Santony Amindo
Mahasiswa Unbaja

Indonesia sedang menghadapi ironi ekologis. Negeri yang memiliki hutan tropis, sungai, laut, tanah subur, dan kekayaan hayati justru terus bergulat dengan banjir, longsor, kebakaran hutan, pencemaran, krisis air, hingga konflik ruang hidup.

Kita sering menyebutnya bencana alam, seolah-olah alam bekerja sendirian tanpa campur tangan manusia. Padahal, pembukaan hutan, perubahan bentang alam, tata ruang yang buruk, dan kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan ikut memperbesar risiko bencana.

Memang, hujan ekstrem, kondisi geologi, dan perubahan iklim memiliki peran nyata. Namun, kita tidak boleh menggunakan faktor alam sebagai alasan untuk menutupi kelalaian manusia.

Ketika hutan hulu kehilangan tutupan, daerah resapan menyusut, sungai menyempit, dan permukiman tumbuh tanpa perencanaan, hujan dapat berubah menjadi ancaman yang jauh lebih mematikan.

Al-Qur’an telah mengingatkan:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.”

(QS. Ar-Rum: 41)

Ayat ini bukan sekadar bacaan dalam mimbar. Ia merupakan peringatan keras bagi manusia, terutama mereka yang memegang kekuasaan, mengendalikan sumber daya, dan menentukan arah pembangunan.

Karena itu, kita perlu melakukan tadarus filsafat ekologis: membaca ayat-ayat Tuhan sekaligus membaca kenyataan bumi yang terus menanggung kerusakan akibat ulah manusia.

Alam bukan komoditas tanpa batas

Dalam pandangan Islam, alam bukan benda mati yang manusia boleh eksploitasi sesuka hati. Alam merupakan tanda kebesaran Allah yang harus manusia jaga. Al-Qur’an melarang manusia membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya (QS. Al-A’raf: 56) dan memerintahkan manusia menjaga keseimbangan (QS. Ar-Rahman: 7–9).

Prinsip tauhid mengajarkan bahwa seluruh ciptaan saling terhubung. Konsep amanah mengingatkan bahwa bumi bukan milik mutlak manusia. Sementara itu, kedudukan manusia sebagai khalifah bukanlah mandat untuk menguasai alam tanpa batas, melainkan tanggung jawab untuk merawat kehidupan.

Konsep mizan juga mengajarkan keseimbangan. Manusia boleh memanfaatkan sumber daya alam, tetapi tidak boleh menghabiskan, merusak, atau memindahkan biaya eksploitasi kepada kelompok lain.

Sayangnya, pembangunan sering kali hanya mengukur keberhasilan melalui angka investasi, pertumbuhan ekonomi, produksi komoditas, dan pembangunan infrastruktur.

Kita jarang bertanya lebih jauh: berapa luas hutan yang hilang? Apakah sungai masih layak menjadi sumber kehidupan? Siapa yang kehilangan tanah dan mata pencaharian? Siapa yang menghirup debu, menanggung limbah, dan menghadapi banjir?

Pertanyaan tersebut harus menjadi ukuran pembangunan. Sebab, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan keadilan.

Krisis ekologis juga memperlihatkan ketimpangan sosial. Masyarakat adat, petani, nelayan, warga pesisir, dan kelompok berpenghasilan rendah sering menanggung dampak paling berat. Ironisnya, mereka justru memiliki pengaruh paling kecil dalam menentukan kebijakan yang mengubah ruang hidupnya.

Inilah ketidakadilan ekologis, sebagian pihak menikmati keuntungan, sementara masyarakat luas menanggung kerusakan.

Data deforestasi dan bencana harus menjadi alarm

Data pemantauan independen Auriga Nusantara dalam laporan Status Deforestasi Indonesia 2025 mencatat deforestasi mencapai 433.751 hektare sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat 66 persen dibandingkan catatan 2024 menurut lembaga yang sama.

Data itu perlu dibaca sesuai metodologi pemantauan Auriga dan tidak serta-merta disamakan dengan statistik resmi pemerintah. Namun, angka tersebut cukup menjadi alarm bahwa tekanan terhadap hutan Indonesia belum berakhir.

Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung 2025 juga memperlihatkan rumitnya hubungan antara hujan ekstrem, kondisi bentang alam, perubahan tutupan lahan, dan kerentanan wilayah.

Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa deforestasi menjadi satu-satunya penyebab bencana. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan kemungkinan bahwa kerusakan hutan dan pembangunan yang buruk memperbesar risiko serta dampaknya.

Ancaman lain muncul dari kebakaran hutan dan lahan. Reuters pada Oktober 2026 melaporkan luas lahan terbakar di Indonesia selama September meningkat dua kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya berdasarkan data organisasi pemantau deforestasi.

Pada 10 November 2026, pemerintah mengumumkan rencana pencabutan hak atas lahan seluas lebih dari 42.000 hektare milik delapan perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan.

Langkah tersebut patut mendapat perhatian. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada pengumuman. Publik perlu melihat proses hukum yang transparan, pembuktian yang kuat, pemulihan lingkungan, dan pencegahan agar kerusakan serupa tidak berulang.

Di sinilah kita harus berani mengkritik model pembangunan yang menempatkan hutan, sungai, pesisir, dan tanah terutama sebagai sumber keuntungan. Ketika keuntungan mengalir kepada segelintir pihak, sementara masyarakat menanggung banjir, pencemaran, dan kehilangan mata pencaharian, pembangunan telah kehilangan dimensi keadilannya.

Izin usaha tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari tanggung jawab ekologis. Pemerintah harus membuka data, mengawasi kegiatan usaha secara ketat, menindak pelanggaran tanpa pandang bulu, dan memulihkan ekosistem yang rusak.

Hukum lingkungan tidak boleh hanya tajam kepada warga kecil, tetapi tumpul terhadap pelanggaran berskala besar yang berlindung di balik izin dan jejaring kekuasaan.

Ajaran Nabi Merawat Etika Kehidupan

Jika kita bertadarus bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita menemukan ajaran yang menempatkan kelestarian kehidupan sebagai tanggung jawab manusia.

Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyampaikan bahwa seorang Muslim yang menanam pohon atau menabur benih, kemudian manusia, burung, atau hewan memakan hasilnya, akan memperoleh pahala sedekah.

Pesan ini jauh melampaui anjuran menanam pohon. Rasulullah mengajarkan bahwa tindakan yang memberi manfaat bagi makhluk lain memiliki nilai ibadah.

Hadis sahih juga memuat larangan mencemari air yang tergenang dengan buang air kecil di dalamnya. Pesan tersebut menegaskan bahwa sumber air bukan tempat pembuangan, melainkan penopang kehidupan bersama.

Prinsip ini sangat relevan dengan persoalan pencemaran sungai, limbah industri, kerusakan daerah aliran sungai, dan krisis air bersih. Menjaga sumber air bukan sekadar urusan teknis, melainkan tanggung jawab moral dan keagamaan.

Tradisi Islam juga mengenal konsep hima, yakni kawasan yang mendapat perlindungan dan pengaturan pemanfaatan sumber daya demi kepentingan bersama. Konsep ini menunjukkan bahwa pembatasan eksploitasi demi menjaga kemaslahatan bukan gagasan asing dalam tradisi Islam.

Karena itu, kita tidak boleh mempersempit ajaran Nabi menjadi kutipan untuk spanduk penghijauan atau seremoni penanaman pohon.

Jika menanam pohon bernilai sedekah, maka merusak hutan yang menopang kehidupan harus menjadi persoalan serius. Jika Islam mengajarkan perlindungan sumber air, maka pencemaran sungai merupakan tindakan yang merugikan hak hidup orang lain.

Kesalehan tidak cukup diukur dari ibadah personal. Ia juga harus terlihat dari kepedulian terhadap kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh ekosistem.

Krisis ekologis juga menuntut tanggung jawab kaum terpelajar. Mahasiswa, dosen, peneliti, guru, jurnalis, dan intelektual tidak boleh hanya sibuk mengejar gelar, jabatan, serta pengakuan akademik ketika masyarakat menghadapi kerusakan lingkungan.

Pengetahuan harus hadir di tengah persoalan nyata.

Pertama, kaum terpelajar harus menghasilkan pengetahuan yang jujur dan dapat diuji. Mereka perlu memeriksa data tutupan hutan, kualitas air dan udara, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, tata ruang, perizinan, hingga anggaran pemulihan.

Kritik harus berdiri di atas bukti. Kita perlu membedakan fakta, dugaan, opini, dan propaganda. Tanpa disiplin ilmiah, keberanian mengkritik justru mudah berubah menjadi tuduhan yang rapuh.

Kedua, ilmu pengetahuan harus berpihak kepada masyarakat terdampak. Akademisi dapat membantu warga membaca dokumen, menguji kualitas air, memetakan perubahan ruang, mendokumentasikan pencemaran, dan memahami hak-hak mereka.

Mahasiswa juga dapat membangun kelompok kajian, klinik advokasi, sekolah lingkungan, serta kolaborasi lintas disiplin. Pengetahuan tidak boleh hanya berputar di ruang seminar ketika masyarakat berjuang sendirian menghadapi pencemaran dan kehilangan ruang hidup.

Ketiga, kaum terpelajar harus menjalankan fungsi kontrol sosial. Mereka perlu mengawasi kebijakan dan anggaran, menguji janji pemerintah, mengkritik konflik kepentingan, serta menuntut keterbukaan informasi.

Sikap kritis bukan berarti memusuhi pembangunan. Justru kritik diperlukan agar pembangunan tidak berubah menjadi pembenaran atas kerusakan dan ketidakadilan.

Keempat, kaum terpelajar harus berani membela masyarakat yang menghadapi tekanan ketika memperjuangkan lingkungan. Laporan Human Rights Watch pada Juli 2026 menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap sejumlah pembela lingkungan dan pemimpin masyarakat adat.

Persoalan tersebut menuntut perhatian serius. Negara harus melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memperjuangkan ruang hidupnya tanpa ancaman pembungkaman.

Namun, kaum terpelajar juga harus mengoreksi diri sendiri. Tidak cukup mengecam tambang yang merusak jika pengetahuan mereka tidak pernah menyentuh masyarakat di sekitar tambang. Tidak cukup berbicara tentang perubahan iklim jika gaya hidup dan praktik institusi pendidikan tidak pernah dievaluasi.

Integritas intelektual menuntut kesesuaian antara pengetahuan, sikap, dan tindakan. Kesalehan personal harus melahirkan tanggung jawab publik

Tadarus filsafat ekologis menuntut perubahan pada tingkat individu, korporasi, dan negara.

Pemerintah harus menjadikan daya dukung lingkungan, transparansi, partisipasi masyarakat, dan keadilan antargenerasi sebagai dasar pembangunan. Korporasi harus bertanggung jawab atas dampak kegiatan usahanya, bukan sekadar memamerkan dokumen kepatuhan atau program tanggung jawab sosial.

Masyarakat juga perlu mengubah perilaku melalui pengurangan sampah, penghematan air dan energi, perlindungan ruang hijau, serta pengawasan lingkungan.

Namun, kita tidak boleh membebankan seluruh persoalan ekologis kepada individu. Warga memang perlu mengurangi sampah, tetapi pemerintah wajib membangun sistem pengelolaan sampah yang memadai. Konsumen perlu bijak, tetapi produsen harus bertanggung jawab atas limbah dan dampak produksinya.

Masyarakat harus menjaga lingkungan, sementara negara wajib memastikan tata ruang, pengawasan, dan penegakan hukum berjalan.

Agama pun tidak boleh hanya hadir di ruang ibadah, tetapi absen dalam kebijakan publik. Kesalehan yang tidak peduli terhadap pencemaran air, kerusakan hutan, penggusuran warga, dan kehancuran pesisir merupakan kesalehan yang belum tuntas.

Ibadah seharusnya membentuk kepekaan terhadap penderitaan makhluk lain dan keberanian menolak kemudaratan. Sebaliknya, kebijakan yang mengabaikan keselamatan ekologis sedang mempertaruhkan masa depan masyarakat.

Bumi bukan warisan untuk dihabiskan

Ada satu pelajaran penting dari krisis ekologis Indonesia: alam selalu menghadirkan konsekuensi atas tindakan manusia.

Ketika hutan kehilangan daya serap, air mencari jalannya sendiri. Ketika sungai menampung limbah, masyarakat di sekitarnya menanggung akibat. Ketika pesisir rusak, nelayan kehilangan perlindungan dan mata pencaharian.

Alam tidak sedang membalas dendam. Manusialah yang sedang menghadapi konsekuensi dari keputusan-keputusannya sendiri.

Menjaga bumi berarti menjaga kehidupan, terutama kehidupan kelompok paling rentan. Menanam pohon merupakan amal, tetapi melindungi hutan dari perusakan sistematis juga bagian dari amal. Menghemat air merupakan kebajikan, tetapi memastikan industri tidak mencemari sumber air publik adalah tanggung jawab sosial.

Berdoa memohon keselamatan merupakan ibadah. Namun, memperbaiki kebijakan yang membuat masyarakat terus menghadapi ancaman bencana juga bagian dari ikhtiar.

Pada akhirnya, Tadarus Filsafat Ekologis mengajak kita membaca kembali ayat-ayat Tuhan yang terbentang di bumi sekaligus mengkritisi keputusan manusia yang merusaknya.

Kita tidak perlu mempertentangkan agama dengan ilmu pengetahuan, pembangunan dengan lingkungan, atau kritik dengan kemajuan. Kita justru harus menyatukan iman, pengetahuan, keadilan, dan keberanian politik agar pembangunan tidak kehilangan martabat kemanusiaannya.

Bumi bukan warisan untuk kita habiskan. Bumi merupakan amanah yang harus kita jaga dan serahkan kepada generasi berikutnya dalam keadaan layak huni.

Jika kaum beragama hanya sibuk merawat kesalehan pribadi, kaum terpelajar hanya mengejar karier, dan pemegang kekuasaan hanya mengejar angka pertumbuhan, siapa yang akan merawat rumah bersama ini?

Pertanyaan itu harus menjadi teguran bagi kita semua. Sebab, peradaban tidak hanya diukur dari seberapa tinggi bangunan berdiri atau seberapa besar angka pertumbuhan ekonomi. Peradaban juga harus diukur dari seberapa adil manusia menjaga kehidupan.

Tadarus ekologis tidak boleh berhenti sebagai bacaan yang menggetarkan sesaat. Ia harus menjelma menjadi keberanian mengoreksi kebijakan, kesediaan membela kelompok rentan, ketekunan merawat pengetahuan, dan tindakan nyata memulihkan bumi.

Di situlah pesan ekologis Kanjeng Nabi menemukan maknanya, rahmat tidak cukup diucapkan, tetapi harus dihadirkan bagi seluruh kehidupan.