CILEGON – Rencana pengisian jabatan Komisaris Utama dan Direktur Keuangan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) belum ada kepastian. Sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait hal itu pada Selasa (22/10/2019) lalu, hingga saat ini Pemkot Cilegon selaku pemegang saham PT PCM berdalih bahwa untuk memutuskan sosok pengisi dua jabatan tersebut masih perlu dilakukan pertimbangan mengacu pada sejumlah regulasi yang berlaku.
“Rasanya (tim yang dibentuk pasca RUPS) sudah saya suruh ke Jakarta, ke Kemendagri ya. Cuma saya belum tahu nih bisa ngga Permendagri itu ditabrak? Kayak boleh ngga kalau ngga S-1 (Kandidat pengisi dua jabatan itu tidak bergelar sarjana-red),” ungkap Walikota Cilegon, Edi Ariadi kepada BantenNews.co.id, Jumat (8/11/2019) kemarin.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah regulasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD dijadikan pedoman dasar pemerintah daerah sebelum memutuskan nama-nama terpilih.
Baca : Bahas Pengisian Jabatan Komisaris dan Direksi, Pemkot dan PT PCM Sepakat Bentuk Tim
Namun demikian, Edi Ariadi enggan merinci lebih jauh terkait dengan nama dan sosok yang dimaksud, yang disinyalir sudah dipersiapkan namun terkendala persyaratan seperti yang diamanatkan Permendagri nomor 37 tahun 2018. Seperti bahwa seorang kandidat calon Komisaris atau pun Direksi harus berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) selain mengikuti proses penjaringan, seleksi administrasi dan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) serta Wawancara dengan Panitia Seleksi.
“Kita tunggu saja ya seperti apa hasilnya,” ucapnya singkat. (dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
