SERANG– Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah membuka peluang kerja sama dengan pengusaha bus untuk merealisasikan wacana layanan antar-jemput bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Dimyati mengatakan, penyediaan armada tidak sepenuhnya mengandalkan fasilitas pemerintah, melainkan melalui kolaborasi dengan pihak swasta. Rencana ini kata dia merupakan salah satu bagian dari upaya penghemetan energi di Pemprov Banten.

“Saya minta biro umum dicari kerja sama dengan pengusaha bus, kita jemput bola, biar ga banyak-banyak pakai mobil lah, biar tidak macet, tidak menghabiskan BBM, jadi lebih efektif, lebih efisien,” kata Dimyati, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, kebijakan tersebut tidak akan diberlakukan setiap hari kerja. Menurutnya, operasional bus antar-jemput hanya direncanakan berlangsung pada hari tertentu. “Tidak setiap hari kan ada liburnya, ada juga Jumat yang enggak. Jadi hanya Senin sampai Kamis,” kata dia.

Selain itu, Pemprov Banten masih akan menghitung kebutuhan armada, termasuk jenis bus yang digunakan. Dimyati menekankan pentingnya kenyamanan dan keandalan kendaraan sebab menurutnya armada yang dimiliki Dinas Perhubungan saat ini belum mencukupi untuk mengakomodasi seluruh ASN. Namun, ia membuka kemungkinan pemanfaatan fasilitas yang ada untuk rute tertentu

“Mana ada bus Dishub, ga cukup karena bus kecil. Tapi nanti bisa saja untuk radius tertentu, ya semua kita manfaatkan,” ujarnya.

Dalam skema yang tengah dikaji, penggunaan moda transportasi juga akan disesuaikan dengan jarak tempuh ASN dari tempat tinggal ke kantor. Ia mendorong penggunaan alternatif yang lebih hemat untuk jarak dekat. “Kalau saya sih lebih condong kalau yang radiusnya berapa kilo, ya jalan kaki, nanti sekian kilo pakai sepeda dan radius sekian kilo nanti pakai bus. Supaya murah lah,” katanya.

Menurut Dimyati, langkah efisiensi menjadi penting di tengah tekanan terhadap pendapatan daerah. Ia menyinggung kondisi ekonomi global dan nasional yang berdampak pada penerimaan daerah, termasuk dari sektor pajak kendaraan.

“Pendapatan daerah pasti berkurang karena situasi internasional, situasi nasional, ditambah lagi pajak kendaraan, kan orang sekarang lebih condong ke mobil listrik yang tidak berpajak,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Ai Dewi Suzana mengatakan, penggunaan angkutan umum masih terkendala trayek yang belum menjangkau KP3B secara optimal. Menurut dia, komunikasi awal dengan Dinas Perhubungan telah dilakukan untuk menjajaki kemungkinan penyediaan bus pegawai. Namun, rencana tersebut masih sebatas wacana dan menunggu persetujuan pimpinan.

“Kemarin juga sempat komunikasi sama Dishub menyiapkan bis itu. Mungkin kalau di-amini (disetujui) sama pimpinan kita kelihatannya (akan) bagus,” kata Ai, Senin (6/4/2026).

Ia menyebutkan, skema rute yang sempat dibahas antara lain menghubungkan sejumlah titik seperti Cinanggung, Ciceri, Kebon Jahe, hingga KP3B, serta dari wilayah Kepandean. Selain mendukung efisiensi energi, menurut dia, penggunaan transportasi bersama juga berpotensi memberi dampak positif bagi kesehatan pegawai.

“Bagus sih sebetulnya, tidak menutup kemungkinan membuat sehat badan kita supaya banyak jalan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Banten Tri Nurtopo mengatakan, realisasi program tersebut bergantung pada keputusan pimpinan, termasuk terkait penganggaran operasional.

“Saya mah tergantung perintah pimpinan aja, kan itu kebijakan pimpinan,” kata Tri.
Ia menuturkan, pembahasan saat ini masih berada pada tahap obrolan dan belum pembahasan lebih jauh seperti perhitungan anggaran secara rinci. Salah satu aspek yang perlu dipastikan adalah sumber pembiayaan operasional, termasuk bahan bakar minyak (BBM).

“Anggarannya dari mana kan harus dihitung dari situ dulu ya. Mohon maaf, misalkan mengoperasikan busnya yang dipakai Dispora kan ada biaya operasional BBM segala, dari mana,” ujarnya.

Tri memperkirakan, jika program ini dijalankan, rute layanan kemungkinan difokuskan dari wilayah barat dan timur menuju KP3B.

“Hitungan saya mungkin ada dua lintas dari arah barat sampai KP3B, kemudian dari arah timur ke arah KP3B,” ujar Tri.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa perhitungan kebutuhan operasional, terutama terkait BBM, menjadi faktor penting sebelum kebijakan tersebut dapat direalisasikan.

“Yang jelas operasional BBM-nya (perlu dipikirkan),” ucapnya.

Penulis: Audindra Kusuma
Editor: TB Ahmad Fauzi