Serba Serbi Tahapan Pencalonan Bacaleg DPRD Kota Cilegon

Oleh : Edi Muhammad Abduh Alhamidi, MM
Dosen Uniba dan Direktur Pengembangan Organisasi The Sultan Center

Sejak tanggal 1 – 14 Mei 2023 Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai tingkatan melaksanakan tahapan persyaratan pencalonan dengan menerima berkas dokumen pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) dari partai politik peserta pemilu 2024 sebagai kewajiban KPU melaksanakan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kapubaten/Kota. Yang akan diverifikasi oleh KPU sejak 15 Mei – 23 Juni 2023 yang kemudian akan di-publish ke publik sebelum diumumkan oleh KPU sebagai Daftar Calon Sementara pada tanggal 12 – 18 Agustus 2023.

Partai politik yang akan menjadi peserta pemilu akan melakukan persiapan untuk menyambut pelaksanaan pemilu serentak. Mereka perlu melakukan langkah signifikan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi partai politik sebagai langkah penguatan menjelang pemilu 2024. Fungsi-Fungsi tersebut adalah :

1. Fungsi Rekruitmen Politik : dalam perspektif praksis manajerial partai politik terbagi dalam dua (2) kategori yaitu partai kader dan partai massa. Partai kader adalah corak suatu partai yang mengandalkan pada aspek kualitas anggota/kader, kedisiplinan, ketaatan organisasi dan karakteristik sumber daya dan ikatan parpol. Yang bertujuan untuk menguatkan militansi, loyalitas dan konditer terhadap parpol, yang kesemua tujuan tersebut dapat terwujud dengan melaksanakan rekrutmen kader partai secara ketat dan terukur. Sedangkan partai massa adalah suatu partai yang lebih mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dan simpatisan parpol. Besarnya massa yang dikelola menggambarkan kekuatan masif para simpatisan. Tentunya mesin partai menjalankan strategi mobilisasi yang terbuka dalam menyaring simpatisan sebanyak-banyaknya.

Perkembangan politik di Kota Cilegon cukup dinamis, mengingat kursi DPRD Kota Cilegon bertambah sejak pemilu menjadi 40 Kursi. Kota yang berada di ujung barat Pulau Jawa ini termasuk terkecil dari segi jumlah penduduk dan luas wilayah di Provinsi Banten. Walaupun kota kecil tapi terlihat seksi dan menarik, mengingat para tokoh parpol nasional termasuk Presiden Republik Indonesia saat menjelang Pemilu akan singgah di Kota Cilegon. Kontestasi politik menjelang Pemilu 2024 di Kota Cilegon pun termasuk semarak dan kompetitif. Dibuktikan dengan upaya partai politik dalam melaksanakan rekrutmen Bacaleg. Hampir dari semua kalangan, parpol mencoba merangkul mereka, tidak hanya fungsionaris parpol tapi juga dari kalangan praktisi, akademisi, pengusaha dan pensiunan pejabat. Tidak hanya muka lama yang ditampilkan tapi juga dari muka baru yang merupakan generasi milenial.

Beberapa partai besar seperti Partai Golkar, PPP, Gerindra, PDI P, PKS dan PAN melakukan upaya maksimal dengan merekrut kader dan simpatisan untuk diusung menjadi Bacaleg Kota Cilegon. Partai Golkar sebagai pemenang Pemilu di Kota Cilegon berbenah diri dengan melakukan kolaborasi antara bacaleg tokoh lama dan tokoh baru yang memiliki basis massa yang mengakar. Hanya saja kesolidan Partai Golkar menjelang Pemilu 2024 akan diuji karena beberapa kader partai yang berpindah ke partai lain. Misalnya Beberapa kader partai Golkar berpindah ke partai PPP yang notabene pindahnya kader tersebut memiliki suara yang signifikan saat pemilu lalu. Partai yang diusung oleh seorang pengusaha (Ketua Kadin) ini tidak hanya mengandalkan pemilih tradisional yang masih setia sejak lama akan tetapi juga memilih kader partai dari generasi milenial. Tidak hanya PPP, partai Gerindra pun melakukan hal yang sama dalam penguatan kelembagaan partai. Pindahnya Walikota Cilegon menambah kekuatan dan amunisi baru menjelang pemilu 2024. Tak kalah agresifnya, PKS pun mengusung beberapa muka baru yang memiliki basis massa dari generasi milenial. Sehingga secara umum pada saat pemilu 2024 akan ada pergeseran jumlah kursi di anggota DPRD Kota Cilegon.

2. Fungsi berikutnya yaitu komunikasi politik dan pemandu kepentingan, dapat dikatakan fungsi ini sebagai intermediary karena menghubungkan rakyat ke pemerintah dan pemerintah ke masyarakat. Partai bertugas menyalurkan berbagai macam aspirasi rakyat dan melakukan penggabungan aspirasi atau kepentingan yang sejenis kemudian merumuskan kepentingan (interest articulation) setelah itu menjadikannya sebagai usulan kebijakan kepada pemerintah  agar dapat dijadikan kebijakan publik. Di sisi lain partai politik juga menyampaikan rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada rakyat. Parpol dituntut visioner dan solutif dalam melaksanakan langkah implementatif dari platform partainya.

3. Fungsi pengendali konflik, nilai-nilai (values) dan kepentingan-kepentingan (interests) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

4. Fungsi sosialisasi politik sebagai salah satu fungsi partai po­litik ini tentu memiliki “target konkret” tertentu. Namun di sisi ini, dalam konteks Indonesia persoalan yang cukup pelik adalah tentang perilaku pemilih yang masih sangat “aneh”. Perilaku pemilih yang masih emosional dan tradisional ini tentu akan menghasilkan lembaga-lembaga dan infrastruktur politik yang tradisional pula. Sehingga sesungguhnya output dari sosialisasi politik itu harus dapat memperbarui konstruksi perilaku politik masyarakat dalam memilih. Sosialisasi politik yang dilakukan partai politik harus merambah pada pola literasi digital mengingat perkembangan zaman yang menuntut partai untuk paham dalam perkembangan era digital dan era revolusi industri 5.0. (*)