PANDEGLANG – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Pandeglang masih berjalan lambat. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang baru mencatat 146.309 responden atau 27,56 persen hingga hari ke-15 pendataan.
Dari target sekitar 530 ribu responden yang terdiri dari rumah tangga dan pelaku usaha di seluruh Pandeglang, masih ada sekitar 374 ribu responden yang belum masuk pendataan.
BPS menurunkan 1.272 petugas untuk mendata warga di 35 kecamatan. Pendataan ini akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Kepala BPS Kabupaten Pandeglang, Achmad Widijanto, mengatakan lambatnya capaian sensus dipicu sejumlah kendala di lapangan. Salah satu hambatan terbesar datang dari rendahnya pemahaman masyarakat soal tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi 2026.
“Kendala terbesar masih ada masyarakat yang belum memahami manfaat sensus ini,” kata Achmad, Rabu (1/7/2026).
Achmad mengungkapkan, banyak warga masih menolak atau ragu memberikan data kepada petugas. Mereka khawatir data yang disampaikan akan berkaitan dengan pajak atau memengaruhi status penerima bantuan sosial.
“Ada yang menolak, ada yang masih ragu-ragu memberi jawaban. Karena masih ada kekhawatiran soal pajak. Ada juga yang takut status bantuan sosialnya berubah,” ujarnya.
Selain itu, maraknya narasi di media sosial yang mengaitkan sensus dengan perpajakan ikut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.
Tak hanya itu, musim panen juga menjadi kendala lain. Banyak warga di desa lebih sering berada di sawah sehingga petugas kesulitan menemui responden pada siang hari.
“Sekarang sedang musim panen. Petugas sering tidak bertemu responden karena mereka baru pulang sore atau malam,” jelasnya.
Achmad menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan penetapan pajak maupun penyaluran bantuan sosial. BPS hanya menggunakan data tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi.
Ia berharap masyarakat bisa memberikan data yang jujur agar hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan.
Untuk mempercepat pendataan, BPS akan menggandeng Pemerintah Kabupaten Pandeglang, pemerintah desa, hingga RT/RW. BPS juga menyiapkan surat edaran Bupati Pandeglang untuk memperkuat sosialisasi kepada masyarakat.
Penulis : Mg-Moch. Madani
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd