PANDEGLANG – Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani memastikan seluruh persiapan operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang berjalan maksimal menjelang dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 13 Juli 2026. Peninjauan dilakukan bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI, Dewi Suhartini, di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat, Kecamatan Cadasari, Jumat (10/7/2026).
Rapat tersebut digelar untuk memastikan seluruh kesiapan sekolah sebelum peserta didik mulai menempati asrama dan mengikuti proses pembelajaran yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026.
Dalam arahannya, Bupati Dewi menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak cepat sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar seluruh kebutuhan sekolah terpenuhi sebelum MPLS dimulai.
Ia meminta kesiapan gedung dan ruang belajar, asrama beserta fasilitas pendukung, ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik, layanan kesehatan, konsumsi, keamanan, hingga kelengkapan administrasi peserta didik dipastikan telah siap.
Selain itu, setiap OPD diminta menetapkan person in charge (PIC), menyusun rencana aksi, melakukan pengecekan lapangan secara berkala, serta menuntaskan seluruh kekurangan paling lambat sehari sebelum pelaksanaan MPLS.
“Saya ingin seluruh OPD bekerja secara maksimal dan saling berkoordinasi. Jangan sampai ada kendala yang menghambat proses belajar para siswa. Keselamatan, kenyamanan, dan terpenuhinya hak-hak peserta didik harus menjadi prioritas utama,” tegas Dewi.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus disukseskan bersama. Kehadiran sekolah tersebut menjadi kebanggaan Kabupaten Pandeglang karena membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.
Pemkab Pandeglang, lanjut Dewi, berkomitmen menjadikan Sekolah Rakyat sebagai gerakan sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar program jangka pendek. Melalui pendidikan yang berkualitas, sekolah ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas, mandiri, berkarakter, sekaligus menjadi salah satu upaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Kementerian Sosial RI terus diperkuat agar Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang menjadi contoh penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan di Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI, Dewi Suhartini, mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, MPLS merupakan tahapan penting untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan belajar maupun kehidupan di asrama.
“MPLS bukan sekadar kegiatan pengenalan sekolah, tetapi menjadi fondasi awal dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta kemampuan beradaptasi peserta didik. Karena itu, seluruh aspek pendukung harus dipastikan siap agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sejak hari pertama,” ujarnya.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak generasi unggul yang memiliki daya saing sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pandeglang.
Tim Redaksi