SERANG– Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) lahan kios di Stadion Maulana Yusuf langsung ditujukan kepada Walikota Serang. PKS itu kini jadi perkara korupsi yang menjerat Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kota Serang Sarnata jadi tersangka.

Sekda Kota Serang, Nanang Saefudin mengatakan PKS itu langsung ditujukan ke Walikota Serang dan tidak disposisi kepada Sekda.

“Permohonan dari pihak ketiga langsung ditujukan ke Pak Walikota dan oleh beliau didisposisi langsung ke Pak Kadisparpora,” kata Nanang saat dihubungi Bantennews.co.id.

Sebelumnya, Kuasa hukum Kepala Disparpora Kota Serang Sarnata, Wahyudi menyebut kliennya mendapat tekanan untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) lahan kios di Stadion Maulana Yusuf.

Kata Wahyudi, kliennya bukan saja ditekan oleh atasan yang menjabat pimpinan ASN di Kota Serang, namun oleh pihak ketiga. Ia juga mengatakan saat ini masih mendalami dugaan tersebut.

“Sederhananya ya orang yang lebih kuat dari pada Kadis begitu,” kata Wahyudi saat dihubungi Bantennews.

Namun Wahyudi juga mengakui bahwa kondisi tekanan tersebut sulit untuk dibuktikan secara hukum.

Terkait kerugian Rp483 juta hasil audit Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Wahyu mengatakan kliennya tidak menerima sepeser pun. Uang itu merupakan uang yang seharusnya dibayarkan pihak ketiga kepada Dispora yang kemudian disetorkan ke kas daerah.

“Yang jelas kerugian uang itu, atau uang yang disampaikan khalayak banyak melalui pemberitahuan itu bukan dipegang oleh Dispora atau Kadis sekali pun. Tapi, uang itu justru tidak disetorkan oleh pihak ketiga sehingga muncul permasalahan,”

“Tidak ada aliran dana Rp483 juta yang dinikmati atau pun disalahgunakan oleh Pa Sarnata,” lanjutnya.

(Dra/red)