SERANG-Sekretaris Daerah Banten Deden Apriandhi Hartawan meminta masyarakat tidak membatasi pemahaman bantuan sosial (bansos) hanya pada program yang tercatat dalam pos anggaran bansos. Menurut dia, berbagai program pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga kebersihan juga merupakan bentuk bantuan langsung kepada masyarakat.
Pernyataan itu ia sampaikan di tengah rencana penambahan dana bansos hingga lima kali lipat yang diutarakan Gubernur Banten Andra Soni. Deden mengatakan, selama ini bantuan pemerintah kerap dipahami sebatas bantuan yang memiliki kode rekening khusus bansos.
“Jadi jangan dikonotasikan bansos itu ya hanya yang ada di kode rekening bansos, tapi juga bantuan-bantuan lainnya,” ujar Deden, Selasa (10/11/2026).
Ia memperkirakan, jika seluruh program bantuan langsung tersebut dihitung, anggarannya mencapai hampir Rp1,5 triliun atau mendekati 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten.
“Kalau ditotal, bantuan kita kepada masyarakat yang langsung diterima masyarakat ya mungkin sekitar satu setengah, hampir Rp2 triliun. Berarti hampir 20 persen APBD,” sambungnya.
Deden mencontohkan, salah satu alokasi terbesar terdapat pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pembiayaan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencapai sekitar Rp400 miliar. Sementara itu, anggaran program sekolah gratis pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp600 miliar hingga Rp650 miliar untuk tiga angkatan.
“2027 itu nanti kurang lebih sekitar Rp650 miliar untuk sekolah gratis. Itu juga kan bantuan,” ucapnya.
Selain kedua sektor tersebut, bantuan pemerintah juga mencakup penyediaan motor sampah roda tiga atau cator untuk mendukung penanganan kebersihan. Di sektor pertanian, pemerintah menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Ada pula program penguatan usaha ekonomi masyarakat.
“BPJS kan Rp400-an (miliar), sekolah gratis tadi Rp600 lebih, sudah Rp1 triliun, belum nanti bansos kalau Rp40 miliar, belum lagi bantuan-bantuan kepada sektor perekonomian, pertanian, terus untuk masyarakat yang penanganan kebersihan. Ini yang langsung ya, yang langsung ke masyarakat. Ya hampir Rp1,5 triliun lah kurang lebih,” terangnya.
Di sisi lain, Deden memastikan pemerintah daerah tengah memformulasikan penambahan anggaran bansos untuk 2027. Rencana kenaikan hingga lima kali lipat tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Banten Andra Soni.
“Ya kalau sudah perintah pimpinan, kita anggaranin,” tegasnya.
Menurut Deden, penambahan anggaran hingga lima kali lipat masih memungkinkan dan tidak melampaui kemampuan keuangan daerah.
“Gampang,” katanya.
Ia menjelaskan, pembahasan penambahan anggaran masih berlangsung seiring penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. Besaran alokasi belanja masih dapat berubah mengikuti pembahasan prioritas dan evaluasi potensi pendapatan daerah.
“Kita lagi proses rancangan, kalau rancangan kan masih ada pembahasan-pembahasan. Kalau untuk itu (penambahan Bansos) enggak sulit karena memang masih proses penyusunan. Kan KUA-PPAS itu baru skala-skala prioritas dan seiring berjalannya waktu kan Bapenda juga terus mengevaluasi potensi-potensi pendapatan. Jadi, masih ada ruang yang cukup banyak untuk bisa merubah menambah atau mengurangi KUA-PPAS,” jelas Deden.
Sebelumnya, Gubernur Banten, Andra Soni menargetkan, anggaran bansos 2027 naik lima kali lipat dibandingkan tahun ini. Ia menyampaikan target itu, Jumat (30/10/2026), tetapi mengakui Pemprov Banten masih harus memastikan kemampuan anggaran.
“Insya Allah, kita punya target untuk menambah anggaran bantuan sosial pada 2027. Saya targetkan lima kali lipat dari anggaran tahun ini. Mohon doanya agar kita mampu mengurusi orang miskin, yang insya Allah pasti bermanfaat dunia akhirat,” ujar Andra.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: TB Ahmad Fauzi